Selamat Datang di Halaman Blog Polres Sumbawa Barat | Link ke polri.go.id | Telah launching sms dan telephone pengaduan masyarakat di nomor 081915998885 sehingga bagi anda yang memiliki informasi kriminal silakan sms ke nomor tsb dan akan segera kami tindak lanjuti. Hubungi kami untuk informasi tempat - tempat vital di KSB | Gabung di Facebook Polres Sumbawa Barat "ANGGOTA POLRES KSB" untuk mendapatkan berita dan informasi kegiatan terbaru di wilayah hukum Polres Sumbawa Barat

Selasa, 01 Maret 2011

GUBERNUR NTB TELAH TANDATANGANI TIM KAJIAN PEMBENTUKAN PPS

Sekda Agendakan Pertemuan KP3S Dengan Gubernur NTB

Mataram,
- Sekretaris Daerah (Sekda) NTB H. Muhammad Nur, MM akan mengagendakan pertemuan antara Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S) dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH M. Zainul Majdi dalam waktu dekat ini.

Menurut Nur, pihaknya menunggu surat resmi dari KP3S untuk pertemuan tersebut, "Sebaiknya pertemuan dilakukan setelah semua persyaratam administrasi Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) terpenuhi." jelas Nur saat bertemu dengan KP3S Mataram dan Jakarta di Mataram, Senin (28/2) siang.

Dijelaskannya Pemprov NTB telah membentuk  tim pengkaji usulan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) yang akan bertugas menelaah berkas usulan yang diajukan KP3S.

"Bapak Gubernur telah menandatangani  Keputusan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pengkaji Usulan Pembentukan Daerah Otonom Baru Provinsi NTB." jelas Mantan Plt Bupati Sumbawa ini.

Putusan tersebut juga menjelaskan posisi Gubernur NTB yang bertindak sebagai penanggungjawab, Wakil Gubernur NTB sebagai pembina, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB sebagai Ketua Tim Pengkaji, Asisten Tata Praja dan Aparatur Wilayah Setda NTB sebagai Wakil Ketua, dan Kepala Biro Pemerintahan sebagai sekretaris.

Tim Pengkaji Usulan Pembentukan Daerah Otonom Baru Provinsi NTB ini beranggotakan 24 orang. Selain lima pejabat utama itu, juga terdapat 11 orang unsur akademisi, tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta delapan orang unsur birokrat (kepala SKPD terkait).

Sekretaris KP3S Mataram H. Salim HS SH yang hadir dalam pertemuan dengan Sekda NTB menjelaskan rekomendasi dari DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang belum diterima oleh KP3S, "Jika rekomendasi tersebut sudah ditangan KP3S maka pihaknya segera mengajukan semua kelengkapan administrasi kepada Gubernur NTB." jelas Salim.

Salim berharap, DPRD KSB dapat menuntaskan rekomendasi tersebut pada minggu-minggu ini.

Sementara itu Ketua KP3S Jakarta H. sanusi menegaskan pihaknya akan mengawal PPS di Jakarta, "Kita berbagi peran, KP3S Mataram bertanggungjawab terhadap kelengkapan administrasi sedangkan KP3S Jakarta bertanggung jawab dalam hal lobi ditingkat pusat." jelas Sanusi yang didampingi oleh anggota KP3S sekretaris KP3S Jakarta H.M. Amin dan Arif Hidayat
sumber: www.sumbawanews.com.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar