DAFTAR NAMA – NAMA ANGGOTA YANG MELAKSANAKAN PELANTIKAN PERIODE 1 JANUARI 2011

1.      FEDRIANSAH | AKP – KOMPOL

2.      I KADEK SUPARTA | IPTU – AKP

3.      ADE DJAYA | AIPDA – AIPTU

4.      SADRI | AIPDA – AIPTU

5.      BUDIMAN PARANGIN ANGIN | BRIPKA – AIPDA

6.      MUHAMMAD SALEH | BRIGADIR – BRIPKA

7.      I MADE SUJANA | BRIGADIR – BRIPKA

8.      ZAINUDDIN | BRIGADIR – BRIPKA

9.      I MADE DINA SATYA KARSANA | BRIGADIR – BRIPKA

10.  LALU USMAN | BRIGADIR – BRIPKA

11.  A. RAZAK | BRIPTU – BRIGADIR

12.  I GEDE SUSILA | BRIPTU – BRIGADIR

13.  TARZAN ANDI P | BRIPTU – BRIGADIR

14.  PURNAMALIN | BRIPTU – BRIGADIR

15.  SYAMSI HUDA | BRIPTU – BRIGADIR

16.  IDA BAGUS PIDADA TRY N | BRIPTU – BRIGADIR

17.  SYARIFUDIN | BRIPTU – BRIGADIR

18.  KHAERUL RAHMAN | BRIPDA – BRIPTU

19.  SANDRA RONI ANJASMARA | BRIPDA – BRIPTU

20.  SOFYAN AL BAROZI | BRIPDA – BRIPTU

21.  ZULKIROM | BRIPDA – BRIPTU

22.  MUNANDAR HABIBI | BRIPDA – BRIPTU

23.  ZARKASIH | BRIPDA – BRIPTU

24.  I DEWE KETUT CANDRA P | BRIPDA – BRIPTU

25.  HANANTO | BRIPDA – BRIPTU

26.  SASMITA ADIKA CANDRA | BRIPDA – BRIPTU

27.  M. ATRIAN ISKANDAR | BRIPDA – BRIPTU

28.  HERMAN | BRIPDA – BRIPTU

29.  ANDI DARMAWANSYAH | BRIPDA – BRIPTU

30.  L. REZA PAHLAWAN | BRIPDA – BRIPTU

31.  FARHAN | BRIPDA – BRIPTU

32.  M. TAUFIK | BRIPDA – BRIPTU

 

SELAMAT BAGAI ANGGOTA YANG NAIK PANGKAT SEMOGA SUKSES DAN SELALU MENOREH PRESTASI DALAM TUGAS

UPACARA GELAR PASUKAN OPS LILIN RINTAM 2010

Pada hari Kamis, 23 Desember 2010 Polri dan TNI serta instasi lainnya mengikuti apel gelar Pasukan Operasi Lilin Rintam 2010 dalam rangka Pengamanan Hari Natal dan Tahun Baru,di Lapang Upacara Polres KSB, yang di pimpin langsung Oleh Kapolres KSB AKBP Hadi Gunawan, SH, Sik dan dihadiri Oleh Dan Ramil Taliwang, Kasat Pol PP KSB, Kadishubkominfo serta melibatkan anggota Polres KSB Sebanyak 175 Personil, 1 Peleton TNI, 1 Peleton Sat Pol PP, 1 Peleton DLLAJ, 1 Peleton Linmas KSB, 1 Peleton Gabungan Dinas Kesehatan dan 1 Peleton  Saka Bhayangkara KSB.

Dalam Operasi Lilin Rintam juga terdapat 9 Kendaraan Patroli Quick Respons untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru 2011, Polri mengerahkan 175 Personel dibantu TNI, Dishub, Satpol PP, Linmas dan Patensi masyarakat lainnya guna kelancaran Operasi tersebut, upacara Gelar Pasukan Lilin Rintam dilaksanakan pada PKL 16.00 dan Selesai pada PKL 17.00 Wita.

Remunerasi TNI-Polri Akhirnya Turun

JAKARTA - Para prajurit TNI dan Polri bisa bernapas lega. Setelah tertunda sekian bulan, remunerasi enam lembaga termasuk di dalamnya dua institusi pertahanan dan keamanan tersebut, akhirnya disetujui DPR. Total anggaran penyesuain gaji yang disepakati sebesar Rp 5,6 triliun per enam bulan.
   
Remunerasi itu efektif terhitung sejak Juli 2010 untuk sekitar 887.754 orang. Selain prajurit TNI dan Polri, pegawai golongan bawah di empat lembaga lainnya juga mendapat remunerasi yang sama. Yaitu, Kementrian Pertahanan, Kementrian Koordinator Kesra, Kementrian Koordinator Polhukam, serta Kementrian PAN dan Reformasi Birokrasi.

TNI mendapatkan anggaran remunerasi terbesar, yaitu sekitar Rp 3,3 triliun. Disusul, Polri sebesar Rp 1,9 triliun, Kemenhan Rp 36 miliar, Kemen PAN dan Reformasi Birokrasi Rp 6,9 miliar, dan Kemenkopolhukam Rp 6,7 miliar. Terakhir, remunerasi untuk Kemenkokesra Rp 5,8 miliar.

Mekanisme pemberiannya akan dilakukan dengan cara dirapel hingga enam bulan terakhir. "Saya yakin nantinya akan ada peningkatan kinerja ke depan," kata Menko Kesra Agung Laksono, usai rapat koordinasi pimpinan DPR dan Komisi bersama sejumlah menteri, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/12).
     
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menambahkan, total kenaikan gaji rata-rata di enam instansi yang mendapat remunerasi nantinya adalah Rp 1 juta per orang. Atau, sekitar 40 persen untuk enam kementerian yang dinilai layak melakukan reformasi. "Tapi, tentunya pangkat yang lebih rendah nanti akan mendapat lebih tinggi," kata Purnomo, di tempat yang sama.
     
Dia menyatakan, rencananya remunerasi tersebut akan cair pada tahun ini. Sebab, proses setelah disepakati DPR adalah tinggal menunggu keppresnya. "Saya kira beberapa hari selesai. Tahun ini akan cair karena tinggal satu langkah lagi dan keppres sudah disiapkan. Tinggal persetujuan, jalan," ujarnya, bersemangat.
     
Menurut Purnomo, uang remunerasi tersebut berbeda dengan tunjangan khusus bagi prajurit yang bertugas di perbatasan. Tunjangan khusus tersebut saat ini sudah mulai berjalan. "Ini beda lagi, yang tunjangan khusus sudah berjalan," jelas mantan menteri ESDM tersebut.

Sebelum diketok DPR, dalam rapat yang dihadiri pimpinan DPR, pimpinan komisi I, II, dan III tersebut, ada beberapa catatan dari pihak dewan. Terutama, permintaan agar lembaga-lembaga yang mendapat remunerasi bisa memperbaiki kinerjanya masing-masing.

"Ini merupkan bentuk penghargaan, terutama kepada prajurit TNI dan Polri yang selama ini bertugas di lapangan," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.
     
Menurut dia, uang remunerasi itu terutama akan diberikan kepada para prajurit dan pegawai yang berada di golongan bawah. "Remunerasi tidak berlaku untuk para pejabat-pejabatnya," tandas politisi Partai Golkar tersebut.
     
Pemberian remunerasi tersebut utamanya memang untuk merangsang peningkatkan kinerja para prajurit dan pegawai yang ada. "Nanti dari kinerjanya tersebut akan kembali menentukan besarnya remunerasi ke depannya, apakah itu bisa ditambah, tetap sama, berkurang, atau justru tidak mendapatkan lagi sama sekali," pungkas Priyo. (dyn)

Sumber Berita (www.jpnn.com)

Polisi Mulai Periksa Pimpinan SKPD KSB

Visi misi Kepolisian Resor (Polres) Sumbawa Barat untuk penegakan supremasi hukum dengan target segera mengungkap berbagai bentuk kasus dugaan penyimpangan atau KKN birokrasi KSB patut diacungi jempol.

Hal itu dibuktikan, sejak sepekan terakhir satu persatu pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Sumbawa Barat mulai dipanggil dan diperiksa, terkait kebijakan eksekutif dan legislatif tentang proses rekrut ribuan Tenaga Suka Rela (TSR) yang diduga telah terjadi penyimpangan, karena tidak mengacu kepada sistim regulasi atau hasil analsis kebutuhan birokrasi yang mengakibatkan kontroversi dualisme kebijakan.

Kapolres Sumbawa Barat AKBP Hadi Gunawan SH.Sik pada wartawan membenarkan, pemanggilan terhadap sejumlah SKPD birokrasi itu merupakan salah satu visi misi yang ditekankan dalam instruksi Kapolda kepada seluruh Mapolres, agar berbagai bentuk kasus dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan APBD-APBN harus segera diungkap serta diusut tuntas sesuai target 100 hari kerja Kapolri, ”Pemanggilan terhadap sejumlah SKPD birokrasi KSB itu, guna dimintai keterangan tentang proses rekrut ribuan TSR yang tengah menjadi polemik antar instiusi eksekuitif dan legislatif,” kata Kapolres yang bertengger dua melati dipundaknya itu.

Dijelaskan, langkah tegas dan cepat melakukan penyelidikan terhadap kasus ribuan TSR, yang diduga proses rekrutnya tanpa melalui sistim regulasi atau hasil analsis kebutuhan birokrasi itu dinilai relevan, karena tidak hanya mengantisifasi kontroversi politik berkepanjangan antar elit atau perbedaan opsi akibat dualisme kebijakan eksekutif dan legislatif saja, namun bisa juga ribuan TSR yang saat ini tengah mengbabdi disejumlah SKPD itu akan menuntut status dan hak politiknya yang dapat mengganggu kondusifitas daerah,” Kitra tidak hanya melakukan penyelidikan terhadap kasus rekrut ribuan TSR itu saja, namun berbagai bentuk dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan APBD-APBN untuk pembangunan KSB sejak 2006-2010 akan terus kita usut tuntas, sesuai visi misi dan target 100 hari kerja Kapolri,” jelas Kapolres.

Dihubungi terpisah, Ketua NTB Parlement Watch (NPW) Pusat, Kaswadi SH mengatakan, tetap siap membackup institusi Kepolisian dalam mengungkap atau mengusut tuntas berbagai bentuk kasus dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan APBD-APBN di eksekutiuf, legislative tersebut, sesuai visi-misi lembaga yang bekerjasama dengan Sekretariat Indonesia Corruption Watch (ICW) agar terlaksananya good dan clean gopernance yang bebas KKN, “Kinerja Kepolisian Resor (Polres) KSB untuk segera mengungkap dan mengusut tuntas berbagai bentuk kasus dugaan KKN itu harus kita apresisi, dan kita dari NPW bersama tim dari ICW pusat tetap siap untuk membacup institusi kepolisian tersebut,” kata Kaswadi via ponsel pada Sumbawanews.com Selasa (14/12).

Ia juga berjanji, pihaknya bersama tim akan segera turun langsaung kelapangan untuk melakukan penyelidikan dan pengumpulan data tentang berbagai kasus dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan APBD-APBN untuk pembangunan KSB, dan hasilnya disampaikan kepada NPW pusat untuk diteruskan ke aparat penegak hukum yang berwenang, “Jika penyidik Kepolisian Resor (Polres) KSB sudah mulai mengevaluasi dan penyelidikan terhadap berbagai kasus dugaan penyimpangan APBD-APBN di birokrasi itu, tentunya kita bersama tim akan segera turun untuk membantu mengumpulkan sejumlah data (A1) yang dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Kaswadi.

Untuk diketahui, dari target sekitar 20 pimpinan SKPD yang akan dipanggil penyidik Kepolisian Resor (Polres) KSB, untuk dimintai keterangan terkait proses rekrut sekitar 3.183 TSR birokrasi dan diciutkan menjadi 2.722 orang itu, baru sekitar 10-12 yang sudah dihadirkan sejak sepekan terakhir, bahkan polisi tidak hanya menargetkan penyelidikan kasus TSR itu saja, namun berbagai bentuk duagaan penyimpangan dan pelanggaran hukum lainnya akan terus diusut tuntas hingga terungkap tanpa toleransi. (Hong).

Sumber : sumbawanews.com

Sumbawa Barat Kembali Ditimpa Banjir

Setelah kemarin (Minggu, 5 Desember 2010) kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat ditimpa banjir, kini giliran Desa Rempe Kec. Seteluk dan sekitarnya juga dialiri banjir

Selasa 14 Desember 2010 Sekitar Pkl 19.00 wita telah terjadi bencana alam Banjir di Desa Persiapan Loka dan 3 Dusun di Desa Rempe, Kec Seteluk, KSB. Akibat diguyur hujan dari sekitar Pkl 16.30 wita, hingga air sungai meluap setinggi pinggang orang dewasa di Desa Persiapan Loka, info Sementara yang telah kami dapat dari anggota/personil Polres KSB yang turun langsung di lapangan dalam bencana banjir tersebut terdapat 1 (satu) Unit rumah panggung milik Hj. Bonding yang roboh dan beberapa hektar Sawah yang terancam gagal panen akibat terendam banjir. dan tidak ada korban jiwa dalam bencana banjir tersebut.

Sementara itu anggota / personil Polres KSB di bawah Pimpinan Ka Polres KSB (AKBP Hadi Gunawan,SH, SIK) yang menurunkan 80 kuat personil untuk membantu mengevakuasi Korban dalam bencana banjir tersebut. Setelah dinyatakan air mulai surut, tim evakuasi dari Polres KSB meninggalkan lokasi sekitar Pkl 01.30 Wita.

Dalam bencana tersebut ada beberapa Desa yang memerlukan perhatian khusu dari pemerintah daerah, antara lain Kamp Selayar Seteluk Tengah, Kamp Ode Serteluk Tengah, Kamp Jaro Seteluk Tengah, Kamp Mata Ai Seteluk Atas, dan sebagian Desa Rempe loka.(Toni)

Gambaran Polisi Indonesia Yang Berparas Humanis

Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, Polisi sangat ditakuti. Jangankan melihat Polisi, mendengar kata - kata Polisi saja kita gemetaran. Apalagi sampai berurusan dengan Polisi.

Inilah gambaran Polisi Indonesia masa depan menuju Kepolisian yang humanis. Tak selamanya Polisi Indonesia itu seram dan menakutkan. Sudah tidak zamannya lagi Polisi itu ditakuti.


Apa yang anda pikirkan setelah melihat foto – foto di bawah ini. Masihkah anda takut melihat Polisi…? 

OPERASI PATUH RINTAM POLRES SUMBAWA BARAT 2010

Dalam rangka menciptakan kesadaran masyarakat akan berlalulintas dengan simpatik, Polres Sumbawa Barat melaksanakan Operasi Patuh Rintam yang dilaksanakan pada hari Jum’at 10 Desember 2010 PKL 20.00 Wita berlokasi di Depan Kantor Bank BRI Cabang Taliwang. Operasi tersebut melibatkan 69 personil Polres Sumbawa Barat yang terdiri dari Fungsi Sat Lantas, Sat Samaptra, Sat Reskrim dan Sat Intelkam.

Dari hasil Operasi ini telah disita beberapa barang bukti pelanggaran berupa 1 Bilah Sajam ( Parang ), 81 Lembar Tilang. Dari 81 lembar tilang tersebut dikarenakan para pelanggar tidak dapat menunjukkan  surat – surat kendaraannya pada saat di Razia oleh Personil yang terlibat Operasi.

Operasi Patuh Rintam ini dilaksanakan selama 14 hari mulai dari tanggal 10 s/d 24 Desember 2010, dan setelah Operasi Patuh Rintam ini selesai akan dilanjutkan dengan Operasi Lilin 2010 yang memprioritaskan pada pelaksanaan kegiatan Natal dan Tahun Baru 2011.

Tujuan dilaksanakan Operasi tersebut guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan berlalulintas dengan simpatik, mencegan dan menekan terjadinya kecelakaan berlalulintas serta agar tercipta situasi kemanan, keselamtan, ketertiban, dan kelancaran berlalulintas khususnya di wilayah hokum Polres Sumbawa Barat. Selain itu agar dapat menciptakan Trust Building dari masyarakat kepada Polri yang merupakan salah satu dari Program unggulan Kapolri. (Toni)

Penggerebekan Judi Domino Oleh Anggota Patroli Sat Samapta Polres Sumbawa Barat

]Selasa (7/12) anggota Unit Patroli Sat Samapta Polres Sumbawa Barat berhasil meringkus 4 orang tersangka judi Domino di Mess Wisma KTC.

Awalnya, tengah malam sekitar pukul 01.00 Wita Anggota Unit Patroli sedang melaksanakan Patroli di sekitaran wilayah kota Taliwang. Ketika melewati Mess Wisma KTC, anggota Unit Patroli menemukan adanya kegiatan judi domino, dan tanpa pikir panjang Anggota Unit Patroli langsung melakukan penggerebekan. Ditodong 2 pucuk senjata laras panjang, para tersangka pun tidak berani melarikan diri.

4 Orang tersangka berhasil diamankan ke Mapolres Sumbawa Barat bersama Domino yang digunakannya untuk berjudi, serta uang tunai Rp. 185.000,-. 4 orang tersangka tersebut akhirnya diserahkan ke Penyidik untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Wabub KSB Dukung Penjarakan Koruptor

Langkah tegas Kepolisian Resor  (Polres) Sumbawa Barat untuk mengusut tuntas berbagai bentuk kasus dugaan Korupsi, Kolusi dan Nevotesme  (KKN) di bumi “Pariri Lema Bariri” diapresasi positif sejumlah elit politik birokrasi.

     Aspirasi yang dihimpun Sumbawanews.com. dukungan positif itu tidak hanya datang dari sejumlah elemen LSM atau masyarakat saja, namun Drs.H.Mala Rahman Wakil Bupati Sumbawa Barat mengaku, jika benar aparat Kepolisian akan melakukan evaluasi dan penyelidikan terhadap berbagai kasus indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan APBD-APBN untuk pembangunan infrastruktur dan mega proyek lain di KSB, tentu pihaknya sebagai pemegang tunggal kebijakan birokrasi akan memberikan apresiasi, agar penegakan supremasi hukum di bumi “Pariri Lema Bariri” dapat dicapai,  “Meskipun institusi Kepolisian hingga saat ini belum berkordinasi bersama birokrasi, namun kita harus memberikan apresiasi positif jika kegiatan evaluasi dan penyelidikan terhadap berbagai bentuk kasus dugaan penyimpangan tersebut benar dilakukan,”  kata Mala Rahman diruang kerjanya Senin  (6/12).

    Dijelaskan, kendati kordinasi antar institusi terkait adanya kegiatan penyelidikan kepolisian hingga saat ini belum dilakukan, namun pihaknya sebagai pemegang kebijakan tunggal birokrasi di KSB, tentunya akan memberikan apresiasi atau dukungan terhadap langkah tegas tersebut, terlebih lagi visi misi dan target institusi Kepolisian itu bertujuan untuk mengungkap berbagai bentuk kasus dugaan penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan sejumlah oknum,  “Jika kegiatan penyelidikan Kepolisian itu benar dilakukan, tentunya kita harus memberikan apresiasi positif,”  jelas Mala Rahman.

     Menurutnya, penegakan supremasi hukum dalam mengungkap berbagai bentuk penyimpangan itu harus di apresiasi positif,  “Kita juga sayangkan langkah Kepolisian melakukan kegiatan penyelidikan itu tanpa melalui konsultasi dan kordinasi bersama birokrasi,”  ungkap Mala Rahman.

     Kapolres Sumbawa Barat AKBP Hadi Gunawan SH. S IK. pada wartawan sebelumnya juga berjanji, pihaknya akan terus melakukan evalusi penyelidikan terhadap sejumlah proyek APBD-APBN untuk pembangunan KSB sejak 2006-2010 yang terindikasi telah terjadi penyimpangan nomenklatur atau estimasi yang dapat merugikan keuangan Negara,  “Kita akan terus mengusut tuntas berbagai bentuk kasus dugaan penyimpangan penggunaan keuangan Negara, sesuai visi misi dan target institusi Kepolisian tanpa berpihak kepada kelompok atau lembaga politik manapun,” kata Hadi Gunawan.

     Kapolres yang bertengger dua melati dipundaknya itu menegaskan, jika dalam kegiatan evaluasi dan penyelidikan terhadap seluruh proyek APBD-APBN itu ditemukan indikasi yang menjurus kepada tindak penyimpangan atau pelanggaran, tentu kasusnya akan terus diproses sesuai hukum yang berlaku tanpa toleransi,  “Jika dalam penyelidikan kasus dugaan penyimpangan itu ditemukan indikasi penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan keuangan Negara, maka kita akan tindak lanjut keproses penyidikan sesuai mekanisme tanpa toleransi lagi,”  tegas Kapolres.  (Hong)

Sumber : sumbawanews.com

SBCW Dukung Kapolres KSB Usut Dugaan Korupsi

Semangat Kapolres Sumbawa Barat untuk mengusut dugaan korupsi di Sumbawa Barat mendapat dukungan dari elemen masyarakat Bumi Pariri Lema Bariri.

Ketua Sumbawa Barat Coruption Watch (SBCW) Masadi, menyatakan dukungannya kepada Polres untuk mengungkap dugaan korupsi yg selama ini menjadi pembicaraan di masyarakat. 

"Kita harap polisi serius saat ini, tidak sekedar sesumbar atau membangun bergaining utk sesuatu hal lain. Sudah sejak lama masyarakat berharap ada kasus korupsi yg ditangani oleh polres, jika melihat catatan kasus yg ditangani masih sangat kecil dan terkesan tidak tuntas." jelasnya kepada Sumbawanews.com, Senin (6/12)

Masadi juga menghimbau agar, masyarakat atau rekan-rekan LSM yang memiliki data untuk bisa membantu memberikan data ke pihak polres, tentunya di sisi lain polres juga serius menindaklanjutinya.

Terkait banyaknya dugaan yang disebutkan pihak polres, Ketua SBCW ini berharap pula pihak polres fokus dulu pada 2-3 dugaan, misalnya proyek Multy year, atau dugaan di PDAM. 

"Yang pasti pernyataan Kapolres yang akan mngungkap dugaan korupsi kita tagih dan harus dibuktikan, karena menyangkut nama baik institusi Polri." pungkasnya.(sn01)

Sumber : sumbawanews.com

BANJIR DI KEC BRANG REA KSB

Minggu 5 Desember 2010 Sekitar pkl 17.30 wita telah terjadi bencana alam Banjir di Desa Bree dan Desa Bru  Kec Brang Rea KSB. Akibat diguyur hujan dari sekitar pkl 15.20 wita, hingga air sungai meluap setinggi pinggang orang dewasa di Desa Sapugara,  info sementara yang kami dapat dari personil Polres KSB yang berada di lapangan untuk kerugian masih belum bisa di perkirakan. karena sampai saat ini Evakuasi masih berlangsung dan info sementara  korban jiwa masih nihil. Sementara itu anggota / personil Polres KSB di bawah Pimpinan Waka Polres KSB (Kompol Achmady, SIK) dan Kabag Ops Polres KSB (AKP Fedryansyah, SIK) yang dilibatkan dalam evakuasi bencana banjir tersebut adalah 80 personil. Setelah dinyatakan air mulai surut, tim evakuasi meninggalkan lokasi sekitar pukul 01.00 Wita. (toni)

PIALA AFF; LAOS DISIKAT 6-0 OLEH GARUDA INDONESIA

Oktovianus Aniani

Setelah mengganyang Malaysia 5-1, tim Garuda Indonesia kembali mengepakkan sayapnya di Gelora Bungkarno Sabtu Malam (4/12). Dalam laga ini, Laos disikat 6-0 oleh Cristian Gonzales dan teman – teman. Bermain agresif, Mohammad Ridwan dua kali mengancam gawang Laos. Tapi Sayang tak satupun berbuah gol.

Meski Gawang Markus Horizon hampir bobol oleh tendangan jarak jauh Gelandang Laos, Kaysone Soukhavong pada menit ke 10, tapi tidak membuat kendor serangan bergelombang dari Tim Merah Putih. Hal ini dibuktikan oleh tendangan terbang oleh Oktovianus Maniani, tapi sayang tidak mengarah ke gawang Laos. Selanjutnya pada menit ke 26, Firman Utina berkesempatan menendang bola dari titik putih Laos setelah pemain belakang Saynakhonevieng Phommpanya mengganjal Christian Gonzales di kotak penalti. Firman Utina yang maju sebagai eksekutor sukses mengelabui kiper Sengphachan Bounthisanh. Indonesia sementara memimpin 1-0 atas Laos

Meski sempat ditarik kakinya oleh kipper Laos, Ridwan Utina mampu merobek gawang Laos pada menit ke 33. Sekor 2-0 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak ke 2, Sang Garuda kembali melancarkan serangan bertubi – tubi kearah gawang Laos. Sedikitpun semangat dari Timnas Indonesia tidak kelihatan kendor. Bahkan 5 menit berselang Kembali Firman Utina mencetak Gol ke 2nya.

Menit ke 62, si tampan Irfan Bachdim dengan gagahnya meluncurkan serangan kearah sisi kiri gawang Laos. Tak terjangkau oleh Penjaga Gawang, Sekor pun bertambah menjadi 4-0 buat keunggulan Indonesia. Menit 76, Arif berhasil menyambar bola muntah hasil tembakan Hamka Hamzah dan merobek gawang laos.

Belum puas dengan sekor 5-0, Oktovianus Maniani berlari dengan kencangnya dari gelandang kiri dan berhasil memanfaatkan umpan dari BP yang akhirnya membobol gawang Laos pada menit ke 80. Sekor 6-0 bertahan hingga laga usai. Tak satu pun diberikan kesempatan Timnas Laos untuk merobek jala gawang Markus Horizon.(yom)

Saksikan kembali Indonesia vs Thailand hari selasa 7 Desember 2010 mendatang

Terkait Ijazah Bupati KSB; Pro-Kontra Putusan PT TUN Terus Menghangat

Pro-Kontra argumentasi antar konstituen pasca putusan sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  (PTTUN) Surabaya, yang memenangkan paket ”Rahmat” atas gugatan keabsahan Ijazah SRN-1968 milik  Dr.KH Zulkifli Muhadli SH.MM, Bupati Sumbawa Barat terpilih pada Pemilukada 26 April 2010 terus menghangat.   

     Kordinator LSM Barisan Muda Indonesia (Basmi) Sumbawa Barat, Tony Marga Putra pada wartawan mengaku, semakin menghangatnya suhu  politik di bumi “Pariri Lema Bariri”,  pasca keluarnya salinan putusan sidang gugatan di PTTUN Surabaya yang memenangkan pihak penggugat  (Rahmat-red) itu, karena konstituen masing-masing mantan kandidat, saling mempertahankan argument pembelaan dan pembenaran yang terkesan kontroversi,  ”Tidak menutup kemungkinan situasi politik akan berpolemik lebih besar, jika isu pencabutan dan pembatalan pelantikan Bupati KSB terpilih itu benar akan dilaksanakan,”  kata Tony pada Sumbawanews.com di Taliwang Kamis  (2/12).

     Untuk itu pihaknya meminta kepada para elit eksekutif dan legislatif untuk melakukan sosialisasi politik, agar seluruh rakyat masing-masing mantan konstituen dapat memahami sejauhmana proses hukum yang saat ini tengah berjalan,  ”Pada situasi seperti inilah,  para elit eksekutif dan legislatif itu dituntut lebih agresif melakukan sosialisi pemahaman politik kepada masyarakat, untuk mengantisifasi timbulnya polemik yang dapat mengganggu kondusifitas daerah,”  imbuh Tony sapaan akrabnya.

      Lain halnya disampaikan Hasbullah YS Tokoh masyarakat KSB, pihaknya menyesalkan sikap lawan politik Bupati terpilih, yang melakukan sosialisasi konstituen sebelum adanya keputusan tetap (Inkrah-red) dari lembaga hukum yang lebih tinggi, sehingga statemen yang disampaikan terkesan kontroversi atau mengadu domba antar masing-masing simpatisan mantan kandidat,  ”Seharusnya salinan putusan terakhir dari PTTUN Surabaya itu diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk disosialisasikan, agar tidak menimbulkan kontroversi argumen politik ditengah masyarakat,”  kata Hasbullah pada wartawan.

      Menurutnya,  sosialisasi hukum dengan menggelar rapat terbuka bersama ratusan konstituen itu dinilai sangat riskan dengan kontroversi politik, terlebih lagi salinan putusan hukum dari PTTUN yang memenangkan penggugat  (Rahmat-red) masih pada tahap banding atau belum ingkrah, yang tentunya upaya hukum kasasi dari pihak tergugat masih berlanjut ketingkat Mahkamah Agung  (MA) untuk uji formil dan materi,  ”Sosialsasi tentang putusan PTTUN yang digelar itu, berpotensi akan menimbulkan kontroversi politik antar masing-masing konstituen, karena status hukumnya belum ingkrah dari lembaga MA,”   ungkap Hasbullah DP-PPP KSB.      

    Kapolres Sumbawa Barat AKBP Hadi Gunawan. SH. S IK. pada wartawan sedikit berkomentar,  sesuai amanat dan tanggungjawab institusi Kepolisian yang menekankan, pihaknya dituntut untuk tetap independen dalam menjalankan Tupoksi,  ”Kita akan tetap pada posisi netral dalam menjalankan institusi,  sesuai visi misi memelihara dan meningkatkan Kamtibmas, sehingga dituntut untuk lebih  profesional, proposional menjunjung tinggi Supremasi hukum yang selaras dengan nilai – nilai kehidupan masyarakat,”  tandas kapolres yang bertengger dua melati dipundaknya itu.  (Hong)

Sumber : sumbawanews.com

Sejumlah Ormas KSB Siap Backup Institusi Polisi

Ketua NTB Parlement Watch (NPW) , Kaswadi SH menyatakan siap membackup institusi Kepolisian untuk mengusut tuntas berbagai bentuk kasus dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan APBD-APBN di eksekutiuf, legislative, yudikatif, sesuai visi-misi agar terlaksananya good dan clean gopernance yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotesme, (KKN), “Kita siap membantu penegak hukum untuk melakukan investigasi sesuai visi-misi lembaga,” kata Kaswadi pada Sumbawanews.com via ponsel (2/12).

Dijelaskan, langkah itu dilakukan mengingat SK NTB Parlement Watch (NPW) Nomor :01/SK/PEND-NPW/VII tanggal 1 Juli 2009, yang menekankan agar hasil pemantauan dan manifesto gerakan para devisi Investigasi dan Intelgent lembaga harus segera disampaikan kepada penegak hukum dan ditembuskan ke Sekretariat Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, sehingga berbagai bentuk kasus dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan eksekutif, legislative dan yudikatif dapat diproses sesuai kepentingan dan aspirasi masyarakat, “Kita harus mengapresiasi langkah tegas Kepolisian Resor (Polres) KSB untuk mengusut tuntas berbagai bentuk kasus dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan APBD-APBN yang merugikan keuangan Negara,” jelas Kaswadi.

Hal yang sama disampaikan Fauzan Azima Sekjen LSM Forum Komunikasi Pemuda dan Masyarakat (FKPM) Sumbawa Barat, sudah saatnya institusi Kepolisian untuk segera mengusut tuntas berbagai bentuk kasus dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan sejumlah oknum eksekutif, sehingga harapan masyarakat untuk terciptanya birokrasi bersih berwibawa di bumi “Pariri Lema Bariri” dapat dicapai, “Kami mengapresiasi positif langkah tegas Kepolisian dalam mengungkap berbagai kasus dugaan KKN di KSB, sehingga terciptanya supremasi hukum yang bersih dan berwibawa sesuai cita-cita dan harapan seluruh rakyat saat awal terbentuknya KSB ini,” kata Fauzan

Menurutnya, langkah tegas institusi Kepolisian Resor (Polres) Sumbawa Barat untuk mengusut tuntas sejumlah kasus dugaan pelanggaran hukum itu sangat relevan dan tepat, karena dari sekian jumlah perencanaan pembangunan mega proyek APBD-APBN yang terindikasi telah melanggar nomenklatur dan estimasi, termasuk proyek BLK, RPH, proses tender KTC, pabrik es, danau lebo Taliwang, bronjong pantai poto tano, sejumlah infrastruktur lain dan puluhan miliar dana untuk pemberdayaan masyarakat yang hingga saat ini belum juga tersentuh hukum, “Langkah tegas penyidik Polres KSB untuk segera mengusut tuntas sejumlah kasus itu sangat tepat, agar berbagai indikasi KKN berjamaah dibirokrasi dapat segera terungkap sesuai harapan bersama,” ungkap Fauzan.

Kapolres Sumbawa Barat AKBP Hadi Gunawan SH.S IK pada wartawan mengaku, langkah tegas melakukan penyelidikan kasus dugaan pelanggaran hukum itu merupakan salah satu amanat dan tanggungjawab institusi tanpa berpihak kepada kelompok politik manapun, sesuai ditekankan dalam Undang-Undang (UU) Nomor. 2/2002 pasal 13, tentang Tupoksi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memiliki institusi untuk selalu memberikan rasa aman, tertib dan nyaman kepada masyarakat, ”Memberikan rasa aman kepada seluruh rakyat itu merupakan salah satu amanat yang ditekankan institusi, sesuai dalam Undang-Undang (UU) Nomor. 2/2002 pasal 13, tentang Tupoksi Kepolisian Negara Republik Indonesia,” tandas Kapolres. (Hong)

Sumber : sumbawanews.com

Satu Persatu Kasus Proyek KSB Mulai diusut Polisi

KAPOLRES SUMBAWA BARAT

Satu persatu kasus dugaan penyimpangan proyek di Kabupaten Sumbawa Barat  (KSB),  baik dari APBD dan APBN 2006-2010 mulai diusut penyidik Kepolisian Resor  (Polres) setempat.     

    Data yang dihimpun Sumbawanews.com, puluhan proyek KSB yang saat ini tengah dalam penyelidikan penegak hukum tersebut, antara lain pembangunan BLK, pasar Seteluk, RPH, pabrik es, danau lebo Taliwang, bronjong pantai poto tano, proses tender KTC, sejumlah jembatan serta puluhan mega proyek lainnya yang terindikasi telah terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran. 

     Kapolres Sumbawa Barat AKBP Hadi Gunawan SH. S IK pada Sumbawanews.com membenarkan, pihaknya saat ini tengah mengevaluasi seluruh proyek KSB baikpun dari APBD-APBN 2006-2010, yang terindikasi telah terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran,   ”Puluhan proyek KSB dari APBD-APBN yang terindikasi bermasalah itu akan kita proses sesuai hukum yang berlaku,”  kata Kapolres.

     Menurut Kapolres, langkah itu dilakukan sesuai instruksi Kapolri melalui Kapolda NTB agar seluruh proyek APBD-APBN segera didata, dan selanjutnya diusut tuntas jika terindikasi telah terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran,  ”Jika puluhan proyek APBD-APBN itu, ada ditemukan indikasi penyimpangan nomenklatur atau estimasi serta penyalahgunaan anggaran, tentu pimpinan SKPD terkait akan segera kita panggil untuk diperiksa sesuai hukum,”  tegas Kapolres yang bertengger dua melati dipundaknya itu. 

     Dijelaskan, proyek yang saat ini tengah dievaluasi tersebut, termasuk proses jembatan otakris Maluk, jembatan Benete, dana pemberdayaan transmigrasi tambak udang poto tano serta puluhan proyek lain yang terindikasi prosesnya telah melanggar mekanisme yang ada,  ”Kita saat ini tidak hanya memproses kasus dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran APBD-APBN untuk proyek fisik dan infrasturktur saja, namun kasus indikasi dualisme kebijakan eksekutif dan legislatif tentang perekrutan TSR kita usut juga,  karena berpotensi akan terjadinya penggunaan anggaran tidak jelas yang dapat merugikan keuangan negara,”  jelas Kapolres.    

     Ketua Lembaga NTB Parlement Watch  (NPW) Sumbawa Barat Suhardy SPT. LA pada wartawan mengaku mengapresiasi langkah penegakan hukum yang dilakukan Polres KSB tersebut, bahkan pihaknya bekerjasama dengan Sekretariat Indonesia Corruption Watch  (ICW) Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6 Jakarta Selatan, menjalankan visi misi dan program ditekankan untuk membackup kepolisian untuk melakukan pemantauan dan  investagasi berbagai kebijakan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah  (Pemda), termasuk ekseklutif, legislative,  agar terlaksananya good dan clean gopernance yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotesme, (KKN),  sesuai kepentingan dan aspirasi masyarakat,  ”Kami dari NPW siap membackup langkah penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian tersebut, sesuai visi misi dan program yang ditekankan ICW pusat,”  kata Suhardi via Ponsel Selasa  (30/11).  

     Untuk itu, pihaknya akan segera menyerahkan sejumlah data kepada penegak hukum berdasarkan hasil investigasi para devisi dan intelgent lembaga, yang memiliki kewenangan menjalankan manifesto gerakan pengkajian, menyoroti dan mempelajari kinerja penyelenggara negara yang bersih dan harus dibebaskan dari Korupsi, Kolusi dan Nepotesme  (KKN), sesuai  pasal 28 C ayat  (2) UUD 45 dan UU-28/1999 serta UU 32/2004 dan 14/2008 tentang keterbukaan informasi kepada public,  ” Ruang lingkup Tupoksi NPW telah ditekankan dalam Protap SKM Nomor :001/Mdt/ BP-NPW/NTB/IV /20-04/2010, dan diperkuat juga oleh pasal 28 C ayat  (2) UUD 45 dan UU-28/1999 dan UU 32/2004 dan 14/2008 tentang keterbukaan informasi,”  tandas Suhardi.  (Hong)

Sumber : sumbawanews.com

Ijazah Tidak Sah; Bupati KSB Tempuh Upaya Kasasi di MA

Tim kuasa hukum Bupati Sumbawa Barat, DR. KH.Zulkifli Muhadli, SH. MM, dilaporkan mulai menempuh upaya kasasi di Mahkamah Agung (MA) setelah menerima salinan putusan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya yang memenangkan paket  “Rahmat” atas gugatan keabsahan ijazah SRN-1968 atas nama Zulkifli Muhadli, Bupati terpilih pada Pemilukada 26 April 2010 lalu.


“ Kita tengah siapkan memori kasasi ke MA. Dan segera dimasukkan selambat-lambatnya 28 hari, sejak putusan banding PTUN Surabaya itu diterima,” kata,  Sahrul Mustafa, anggota tim kuasa hukum, Zulkifli Muhadli, kepada wartawan.


Tim kuasa hukum masih menemukan Nofum baru atas beberapa materi sangkaan penggugat yang  diketahui tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


Meski menolak menyampaikan beberapa hal tentang nofum tersebut, Sahrul memastikan proses kasasi ini optimis tidak akan berlangsung lama.


“Kami fahami hasil PTUN banding itu belum ingkrah, makanya kita masih menempuh upaya kasasi,” terangnya.


Sejauh ini, tim kuasa hukum tengah mengumpulkan beberapa bukti-bukti lain terkait dengan status ijazah tadi.


Yang pasti menurut Sahrul, sejauh ini ia tidak melihat  indikasi hukum yang bisa menjerat Zulkifli Muhadli terkait persoalan ijazah ini, meski, gugatan pidana ikut dilayangkan pihak penggugat.


“Setahu kami beliau (Zulkifli Muhadli,red) adalah korban saja” akunya.


Sebelumnya, Mustakim Pattawari, melaporkan dugaan  tidak Asahnya  Ijazah SRN milik Bupati Sumbawa Barat ke PTUN Mataram, karena dikeluarkan tidak sesuai tahun dan ketentuan yang berlaku.


Penggugat mengantongi surat keterangan dari Sekretaris kementerian pendidikan nasional yang menerangkan bahwa penerbiatan ijazah SRN terakhir dikeluarkan pada tahun 1963,  bukan 1968, sebagaimana ijazah yang dimiliki Bupati.


Gugatan yang bersangkutan akhirnya dimenangkan, penggugat di PTUN Mataram yang dituangkan Nomor : 24/G/2010 dan PTUN banding Surabaya yang dituangkan dalam putusan bernomor 144/B/2010/PT.TUN/Sby tertanggal 14 Oktober 2010.


“Tim kuasa hukum kami sebelumnya juga telah melaporkan kasus SRN ini secara pidana ke Mabes Polri,” tandas Mustakim (sn09)

Sumber : sumbawanews.com