Langkah tegas Kepolisian Resor (Polres) Sumbawa Barat untuk mengusut tuntas berbagai bentuk kasus dugaan Korupsi, Kolusi dan Nevotesme (KKN) di bumi “Pariri Lema Bariri” diapresasi positif sejumlah elit politik birokrasi.
Aspirasi yang dihimpun Sumbawanews.com. dukungan positif itu tidak hanya datang dari sejumlah elemen LSM atau masyarakat saja, namun Drs.H.Mala Rahman Wakil Bupati Sumbawa Barat mengaku, jika benar aparat Kepolisian akan melakukan evaluasi dan penyelidikan terhadap berbagai kasus indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan APBD-APBN untuk pembangunan infrastruktur dan mega proyek lain di KSB, tentu pihaknya sebagai pemegang tunggal kebijakan birokrasi akan memberikan apresiasi, agar penegakan supremasi hukum di bumi “Pariri Lema Bariri” dapat dicapai, “Meskipun institusi Kepolisian hingga saat ini belum berkordinasi bersama birokrasi, namun kita harus memberikan apresiasi positif jika kegiatan evaluasi dan penyelidikan terhadap berbagai bentuk kasus dugaan penyimpangan tersebut benar dilakukan,” kata Mala Rahman diruang kerjanya Senin (6/12).
Dijelaskan, kendati kordinasi antar institusi terkait adanya kegiatan penyelidikan kepolisian hingga saat ini belum dilakukan, namun pihaknya sebagai pemegang kebijakan tunggal birokrasi di KSB, tentunya akan memberikan apresiasi atau dukungan terhadap langkah tegas tersebut, terlebih lagi visi misi dan target institusi Kepolisian itu bertujuan untuk mengungkap berbagai bentuk kasus dugaan penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan sejumlah oknum, “Jika kegiatan penyelidikan Kepolisian itu benar dilakukan, tentunya kita harus memberikan apresiasi positif,” jelas Mala Rahman.
Menurutnya, penegakan supremasi hukum dalam mengungkap berbagai bentuk penyimpangan itu harus di apresiasi positif, “Kita juga sayangkan langkah Kepolisian melakukan kegiatan penyelidikan itu tanpa melalui konsultasi dan kordinasi bersama birokrasi,” ungkap Mala Rahman.
Kapolres Sumbawa Barat AKBP Hadi Gunawan SH. S IK. pada wartawan sebelumnya juga berjanji, pihaknya akan terus melakukan evalusi penyelidikan terhadap sejumlah proyek APBD-APBN untuk pembangunan KSB sejak 2006-2010 yang terindikasi telah terjadi penyimpangan nomenklatur atau estimasi yang dapat merugikan keuangan Negara, “Kita akan terus mengusut tuntas berbagai bentuk kasus dugaan penyimpangan penggunaan keuangan Negara, sesuai visi misi dan target institusi Kepolisian tanpa berpihak kepada kelompok atau lembaga politik manapun,” kata Hadi Gunawan.
Kapolres yang bertengger dua melati dipundaknya itu menegaskan, jika dalam kegiatan evaluasi dan penyelidikan terhadap seluruh proyek APBD-APBN itu ditemukan indikasi yang menjurus kepada tindak penyimpangan atau pelanggaran, tentu kasusnya akan terus diproses sesuai hukum yang berlaku tanpa toleransi, “Jika dalam penyelidikan kasus dugaan penyimpangan itu ditemukan indikasi penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan keuangan Negara, maka kita akan tindak lanjut keproses penyidikan sesuai mekanisme tanpa toleransi lagi,” tegas Kapolres. (Hong)
Sumber : sumbawanews.com
Aspirasi yang dihimpun Sumbawanews.com. dukungan positif itu tidak hanya datang dari sejumlah elemen LSM atau masyarakat saja, namun Drs.H.Mala Rahman Wakil Bupati Sumbawa Barat mengaku, jika benar aparat Kepolisian akan melakukan evaluasi dan penyelidikan terhadap berbagai kasus indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan APBD-APBN untuk pembangunan infrastruktur dan mega proyek lain di KSB, tentu pihaknya sebagai pemegang tunggal kebijakan birokrasi akan memberikan apresiasi, agar penegakan supremasi hukum di bumi “Pariri Lema Bariri” dapat dicapai, “Meskipun institusi Kepolisian hingga saat ini belum berkordinasi bersama birokrasi, namun kita harus memberikan apresiasi positif jika kegiatan evaluasi dan penyelidikan terhadap berbagai bentuk kasus dugaan penyimpangan tersebut benar dilakukan,” kata Mala Rahman diruang kerjanya Senin (6/12).
Dijelaskan, kendati kordinasi antar institusi terkait adanya kegiatan penyelidikan kepolisian hingga saat ini belum dilakukan, namun pihaknya sebagai pemegang kebijakan tunggal birokrasi di KSB, tentunya akan memberikan apresiasi atau dukungan terhadap langkah tegas tersebut, terlebih lagi visi misi dan target institusi Kepolisian itu bertujuan untuk mengungkap berbagai bentuk kasus dugaan penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan sejumlah oknum, “Jika kegiatan penyelidikan Kepolisian itu benar dilakukan, tentunya kita harus memberikan apresiasi positif,” jelas Mala Rahman.
Menurutnya, penegakan supremasi hukum dalam mengungkap berbagai bentuk penyimpangan itu harus di apresiasi positif, “Kita juga sayangkan langkah Kepolisian melakukan kegiatan penyelidikan itu tanpa melalui konsultasi dan kordinasi bersama birokrasi,” ungkap Mala Rahman.
Kapolres Sumbawa Barat AKBP Hadi Gunawan SH. S IK. pada wartawan sebelumnya juga berjanji, pihaknya akan terus melakukan evalusi penyelidikan terhadap sejumlah proyek APBD-APBN untuk pembangunan KSB sejak 2006-2010 yang terindikasi telah terjadi penyimpangan nomenklatur atau estimasi yang dapat merugikan keuangan Negara, “Kita akan terus mengusut tuntas berbagai bentuk kasus dugaan penyimpangan penggunaan keuangan Negara, sesuai visi misi dan target institusi Kepolisian tanpa berpihak kepada kelompok atau lembaga politik manapun,” kata Hadi Gunawan.
Kapolres yang bertengger dua melati dipundaknya itu menegaskan, jika dalam kegiatan evaluasi dan penyelidikan terhadap seluruh proyek APBD-APBN itu ditemukan indikasi yang menjurus kepada tindak penyimpangan atau pelanggaran, tentu kasusnya akan terus diproses sesuai hukum yang berlaku tanpa toleransi, “Jika dalam penyelidikan kasus dugaan penyimpangan itu ditemukan indikasi penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan keuangan Negara, maka kita akan tindak lanjut keproses penyidikan sesuai mekanisme tanpa toleransi lagi,” tegas Kapolres. (Hong)
Sumber : sumbawanews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar