Pencurian Berkedok Pembeli

Maraknya tindak kejahatan di kabupaten sumbawa barat sudah sangat meresahkan masyarakat. Berbagai macam cara dan modus dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh si pelaku. Nasib baik belum berpihak pada SUPARDI, asal desa Seteluk tengah ini melaporkan kepada pihak kepolisian sektor Seteluk pada tanggal 13 oktober 2011 pukul 09.00 wita, tentang pencurian yang dialami dikiosnya sendiri.
Kejadian naas tersebut dialaminya ketika seseorang datang ke kiosnya untuk berpura – pura menjadi pembeli,namun ketika korban (SUPARDI) meninggalkan tokonya sebentar saja,saat itulah si pencuri tidak membuang – buang kesempatan emasnya,ia langsung beraksi dengan menggasak 1 unit laptop dan 1 unit handphone milik korban yang berada di kios korban. Atas kejadian tersebut kepolisian sektor Seteluk terus mendalami kasus dan modusnya serta berupaya mengungkap pelaku pencurian tersebut, sampai saat ini dalam pengejaran aparat kepolisian sektor Seteluk. Pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat untuk senantiasa berhati-hati dalam menjaga harta bendanya masing-masing,karena hal tersebut merupakan contoh bersama agar tidak terulang kembali,dan diharapkan kepada masyarakat untuk melaporkan hal – hal yang sifatnya mencurigakan kepada pihak kepolisian .(hendra fc)

M.Rizal : Kasus Bupati KSB, KPU RI Mengkaji dan Berkoordinasi dengan Kemendagri

Taliwang KSB, SumbawaNews.Com - Setelah menerima lampiran putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 145 K/TUN/2011 Tanggal 4 Agustus 2011 yang menolak permohonan kasasi yang disampaikan tergugat,  Zulkifli Muhadli, KPU Kabupaten Sumbawa Barat telah melakukan konsultasi sekaligus menyampaikan surat ber-Nomor 270/115/KPU/X/2011 tertanggal 4 Oktober 2011 ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbawa Barat, Muhammad Rizal, S.Sos. M.AP, menerangkan, konsultasi yang dilakukan KPU Sumbawa Barat adalah terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti Putusan MA terkait dengan batalnya "Surat Tamat Beladjar Sekolah Rakjat Negeri 6 Tahun" Sekolah Rakjat Negeri No. 5 Taliwang atas nama Zulkifli Muhadli sesuai dengan Putusan PTUN Mataram Nomor 24/G/2010/PTUN-MTR Tertanggal 22 Juni 2010. Dimana dokumen yang dipermasalahan itu  telah dipergunakan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mengikuti Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010 lalu.

Ditegaskan Rizal, konsultasi ini sangat penting dilakukan mengingat putusan kasasi MA  dikeluarkan setelah melampaui tahapan Pemilu. Secara normatif, menurut Rizal,  KPU Kabupaten/kota tidak lagi mempunyai kewenangan terhadap hasil Pemilu jika Tahapan Pemilu telah berakhir. Tetapi mengingat ada aspirasi dari elemen masyarakat yang mempertanyakan relevansi Putusan MA tersebut dikaitkan dengan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 264/KPU/IV/2010 tanggal 30 April 2010 yang ditujukan kepada Ketua Tim Kerja Pasangan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Ir. Busrah Hasan dan Mustakim Patawari, LM. perihal Jawaban Mengenai Laporan Kejanggalan terhadap Data Administrasi Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih (Zulkifli Muhadli dan Mala Rahman), maka KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan beberapa hal kepada KPU RI di antaranya, terkait klausul Pasal 9 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 yang dikutip dalam Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 264/KPU/IV/2010 tanggal 30 April 2010 yang menyatakan: ”apabila putusan pengadilan tentang ketidakbenaran ijazah calon sebagaimana dimaksud pada huruf f telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keabsahan ijazah yang digunakan bakal pasangan calon pada saat pendaftaran calon dinyatakan tidak berlaku, dan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat''.

''Pertanyaannya adalah sejauh mana ruang lingkup berlakunya aturan ini (peraturan KPU No 68 thn 2009) mengingat putusan pengadilan tentang ketidakbenaran ijazah calon telah memperoleh kekuatan hukum tetap terbit setelah seluruh Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010 telah berakhir bersamaan dengan Pelantikan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Tanggal 13 Agustus 2010.  Lantas sejauhmana lingkup kewenangan KPU Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Penyelenggara Pemilu dalam mengeksekusi Putusan Kasasi MA ini, mengingat KPU Kabupaten Sumbawa Barat telah dikeluarkan dari Sengketa Tata Usaha Negara Nomor  24/G/2010/PTUN-MTR,'' ujarnya dengan nada tanya.

Tidak hanya itu, Rizal juga menjelaskan konsultasi KPU KSB dengan KPU RI, diharapkan agar langkah yang ditempuh oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat dalam menyikapi tuntutan masyarakat yang meminta KPU menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 K/TUN/2011 Tertanggal 4 Agustus 2011tidak salah.


Saat konsultasi dengan KPU RI, tim dari KPU KSB diakui Rizal, diterima oleh  Endang Sulastri anggota KPU RI yang mengkoordinir Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu pada Tanggal 7 Oktober 2011 lalu. Dalam keterangan lisannya, Endang tutur Rizal,  menyampaikan ruang lingkup berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pencalonan hanya terbatas pada saat Tahapan Pemilu berlangsung. Jika salah satu calon atau pasangan calon tidak memenuhi persyaratan karena adanya ketidakbenaran ijazah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dapat digugurkan pada saat itu, yaitu pada saat tahapan Pemilu masih berlangsung.

Terkait dengan kewenangan KPU Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Penyelenggara Pemilu dalam mengeksekusi Putusan Kasasi MA terkait dengan pemenuhan salah satu persyaratan calon, dijelaskan  Endang, KPU Kabupaten/Kota tidak mempunyai kewenangan, apalagi KPU Kabupaten Sumbawa Barat telah melakukan penelitian berkas secara benar sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009. Mengingat rujukan hukum penyelenggaraan Pemilukada adalah UU Nomor 32 Tahun 2004, maka rezim hukumnya adalah rezim pemerintahan daerah. Artinya, kewenangan terdapat  pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kementerian Dalam Negeri.

Sementara itu, sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten/Kota tidak mempunyai kewenangan terkait dengan pemberhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Menyangkut, persoalan yang dokordinasikan KPU Sumbawa Barat, selanjutnya KPU RI akan meminta Biro Hukumnya untuk melakukan pengkajian dan KPU RI akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.(ian)

Sumber : Sumbawanews.com

Akankah Jabatan Bupati KSB Berakhir?

Judhiar Abdul Kadir

 Taliwang KSB.Sumbawanews.com.- Dengan adanya putusan tetap tentang penolakan perkara kasasi Nomor: 145 K/TUN/2011 oleh tiga hakim MA tertanggal 04 Agustus 2011  bukankah pertanda akan berakhirnya rezim kepemimpinan Kyai Zulkifli Muhadli sebagai Bupati KSB ?

    
     Inilah pertanyaan serius berbagai elemen yang hingga saat ini belum bisa terjawab jelas, berakibat suhu politik ditingkat eksekutif, legislative dan yudikatif di Kabupaten bermotokan “Pariri Lema Bariri” itu terus menghangat.
           
      Salah satu anggota tim advokasi pasangan Busrah - Mustakim (Rahmat) Judhiar Abdulkadir yang dihubungi Sumbawanews.com, membenarkan, bahwa akan berakhirnya rezim Kyai-Mala untuk memimpin Kabupaten Sumbawa Barat  (KSB) tinggal menghitung hari saja, karena pelantikannya tidak hanya telah melanggar pasal 116/2 dan 111/12 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan pasal 137 ayat (3), (4) dan (7) yang diatur dalam UU Pemilu, namun PTUN Mataram tanggal 22 Juni Nomor: 24/G/2010/PTUN.MTR serta putusan banding di Surabaya Nomor 144/B/2010/PT.TUN SBY tanggal 14 Oktober 2010, dengan jelas ijazah SRN atas nama Zulkifli Muhadli dinyatakan tidak sah demi hukum,  “Untuk melengserkan Rezim Kyai-Mala itu hanya menghitung hari, karena tidak hanya didukung oleh keputusan tetap dari PTUN Mataram dan PT.TUN Surabaya saja, namun surat penolakan perkara kasasi Nomor: 145 K/TUN/2011 oleh tiga hakim MA tertanggal 04 Agustus 2011 tersebut telah memiliki hukum tetap,”  Kata Judhiar via Ponaelnya Kamis (06/10).
    
      Untuk itu, pihaknya saat ini akan terus melakukan pengawasan terhadap proses hukum yang tengah berjalan, sehingga kejelasan eksekusi dapat terpantau dengan jelas, “Kita saat ini tengah menunggu rekomendasi dari kemendagri tentang pembatalan pelantikan pasangan Bupati KSB terpilih, sehingga penetapan waktu eksekusinya jelas,” tegas Judhiar.

       Hal senada disampaikan D.Darmawan D.Ino, sudah saatnya penegak hukum serta para elit eksekutif, legislative untuk lebih tegas dan transparan dalam menuntaskan kasus tersebut, agar suhu politik  KSB yang selama ini terus membingungkan seluruh rakyat bisa terang benderang, yang tentunya berbagai program pembangunan SDM-SDA dapat berjalan sesuai harapan,  “Kami berharap agar para elit politik eksekutif dan legislative ikut memback up penegak hukum untuk segera menuntaskan kasus yang selama ini terus membingungkan seluruh rakyat KSB,”   Imbuh Darmawan.

        Sementara itu Kuasa Hukum pasangan Dr.KH.Zulkifli Muhadli SH.MM – Drs.H.Mala Rahman Bupati dan Wakil Bupati KSB terpilih 26 April  2010,  Syahrul Mustafa SH.MH pada sejumlah wartawan meluruskan, meskipun keputusan hukum tetap tentang keabsahan Ijazah SRN/68 atas nama Zulkifli Muhadli telah resmi dikeluarkan PTUN Mataram, PT.TUN Surabaya serta penolakan perkara kasasi dari Mahkamah Agung  (MA) tersebut, namun tidak akan mempengaruhi jabatan Bupati dan Wakil Bupati KSB, sesuai rekomendasi pihak KPUD, KPU dan DPRD tentang penetapan pelantikan masa jabatan hingga 2015 mendatang,  “Kami akan terus melakukan upaya hukum, sehingga tidak mempengaruhi jabatan Bupati dan wakil Bupati terpilih, sesuai penetapan hingga berakhir pada 2015 mendatang,” Jelas Syahrul.  (Hong) 

PEKERJA JEMBATAN TEMUKAN TENGKORAK MANUSIA DI KERTASARI

Rabu, 5 Oktober 2011 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Desa Kertasari Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat telah ditemukan 2 (Dua) kerangka manusia tanpa ada identitas yang jelas. Kerangka tersebut ditemukan oleh HILMAN, pekerja proyek pembangunan jembatan PT. Tinta Mas.

Kerangka manusia tersebut ditemukan pada saat melakukan penggalian tanah untuk pembuatan talut jembatan yang menghubungkan Desa Kertasari dengan Desa Tuananga. Kerangka – kerangka tersebut ditemukan pada kedalaman 50cm dalam keadaan berantakan dan hancur. Setelah dilakukan identifikasi oleh Anggot Polres Sumbawa Barat, kerangka manusia tersebut dikubur oleh Kepala Desa Kertasari bersama warga.

POLRES KSB TEMUKAN SENJATA API RAKITAN SAAT RAZIA

Anggota Sat Lantas Polres Sumbawa Barat menemukan sebuah senjata api rakitan di dalam mobil Inova yang dikendarai oleh ASRI. Selain senjata rakitan, ditemukan pula 6 buah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarungnya.

Kronologis kejadiannya yaitu, pada hari Kamis, 29 September 2011 sekitar pukul 23.30 Anggota Polres Sumbawa Barat yang dipimpin langsung oleh Wakapolres Sumbawa Barat melaksanakan Razia kendaraan di pintu gerbang Pelabuhan Poto Tano. Saat itu melintas kendaraan Roda 4 merk Toyota Kijang Inova warna hitam dengan nomor Polisi DR 1854 EZ yang dikendarai oleh lelaki bernama ASRI dari Lombok Tengah.

Dalam mobil tersebut ASRI bersama 5 orang rekannya terpaksa diberhentikan oleh Anggota Sat Lantas Polres Sumbawa Barat untuk dilakukan pemeriksaan. Saat dilakukan pemeriksaan ASRI sebagai pengendara mobil tersebut tidak dapat menunjukkan SIM dan STNK, oleh karena itu pengendara mobil tersebut ditilang dengan pasal 288 ayat (2) UULAJR. Malam itu juga mobil tersebut dibawa ke Mapolres KSB sebagai barang bukti.

Jumat, 30 September 2011 sekitar pukul 19.00 wita, BOHARI datang ke Mapolres KSB menemui bagian tilang dengan membawa STNK mobil Inova tersebut guna menukar Barang Bukti. Pada saat dilakukan pemeriksaan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan, anggota Sat Lantas menemukan sebuah senpi rakitan laras pendek yang disimpan di dalam kap mobil tersebut.

Selain senjata api rakitan laras pendek, ditemukan pula di dalam kap mobil tersebut 6 buah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarungnya, 1 buah linggis dan beberapa tali jerat terbuat dari plastik warna putih.

Atas penemuan ini, Anggota Sat Lantas yang melakukan pemeriksaan tersebut langsung menghubungi KA SPK Polres Sumbawa Barat dan Unit INAVIS Sat Reskrim Polres Sumbawa Barat untuk dilakukan pemeriksaan terhadap BOHARI. Dari hasil pemeriksaan, BOHARI yang saat itu datang bersama temannya mengaku tidak mengetahaui pemilik barang tersebut. Dia hanya disuruh oleh NURHASE (Pemilik Kendaraan-red) untuk menukar barang bukti 1 unit Toyota kijang INNOVA dengan 1 lembar STNK kendaraan.

Kapolda NTB Menjamin Keamanan Para Wisatawan

Saat beroperasinya Bandara Internasional Lombok (BIL) seluas 500 hektar, Kapolda NTB Arif Wahyunadi dan Wagub NTB Ir.Badrul Munir menanam pohon di lokasi Depan Aula VIP BIL, Sabtu (1/10/2011).

Penanaman pohon itu sebagai wujud rasa Syukur kepada Allah SWT atas partisipasi semua pihak dalam mewujudkan keamanan di daerah Parawisata Lombok Tengah.

Arif  Wahyunadi  akan menjamin para wisatawan  baik tingkat regional, nasional dan internasional serta masyarakat Loteng dalam masalah keamanan, “saya jamin masalah keamanan setelah beroperasinya BIL didaerah Loteng.“ jelas Kapolda NTB.

Sementara itu Gubernur NTB Dr.TGH.M. Zainul Madji dalam konfrensi persnya menegaskan bahwa masalah keamanan merupakan tanggungjawab semua pihak baik pemerintah ataupun masyarakat. “Mari kita buang keraguan masalah keamanan di daerah Loteng sesudah beroprasinya Bandara Lombok, “ Imbuh Gubernur diamini oleh Kapolda NTB dan Hari Bhakti dirjen Kementian Perhubungan.

Usai acara Gubernur melakukan sidak di lokasi BIL dan berbicara dengan turis asing yang hendak Pulang ke daerah Asal. (Rosidi)

Sumber : Sumbawanews.com

Polres KSB Siap Fasilitasi Pertemuan Bilateral

Kepala Polisi Resort (Kapolres) Sumbawa Barat, Kompol. Hadi Gunawan, S.Ik, mengaku pihak Polres KSB bersedia menjadi fasilitator pertemuan antara pihak Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dengan Managemen PT Newmont Nusa Tenggara, dalam upaya menyelesaiakan konflik yang berujung kepada aksi yang dilakukan sejumlah masyarakat KSB khususnya warga di wilayah lingkar Tambang.

Dikatakan Hadi Gunawan, pihaknya juga tidak menghendaki ketegangan yang terjadi dibeberapa wilayah lingkar tambang berlarut-larut. Oleh karenanya Pemkab dan Newmont harus duduk bersama untuk segera menemukan solusi terbalik sehingga rakyat tidak lagi menjadi korban dari konflik yang terjadi antara Pemda KSB dan Newmont.

Diakui Hadi sapaan Kapolres KSB, pihak PT Newmont sebelumnya telah menyatakan kesediaannya untuk mengadakan pertemuan dengan Pemda KSB. ''Insya Allah hari Senin ini pertemuan bisa digelar agar semua persoalan bisa diselesaikan. Kami juga tidak ingin kondisi ini berlarut-larut,''harapnya saat dikonfirmasi SumbawaNews.Com via selulernya.

Sementara itu, sebelumnya Manager Publik Relation (PR) PT Newmont, Rubi Purnomo, mengaku keinginan Kapolres KSB untuk memfasilitasi pertemuan Bilateral antara Pemerintah KSB dan Manajemen PT Newmont Nusatenggara (PTNNT) direspon positif oleh pihak Newmont.

"Perusahaan tidak berkeberatan untuk bertemu jika diperlukan,''ungkapnya sembari mengatakan PTNNT tidak mentolerir tindakan-tindakan anarkis karena hal tersebut melanggar hukum dan tidak membawa kebaikan untuk semua pihak.

Kabag Humas Pemda KSB, Yahya Soud menjelaskan Pemda KSB telah menugaskan Kadis Nakertrans untuk membicarakan hal tersebut dengan Manajemen PTNNT, "disepakati untuk dimusyawarakan hari senin mendatang di Taliwang." ungkapnya

Disisi lain tambah Yahya, Pemda KSB juga telah menugaskan para Camat untuk memantau dan menenangkan massa agar tidak melakukan tindakan anarkis. (ian/arh)

sumber : sumbawanews.com

Hadi Gunawan: Tidak Benar Penembakan Terjadi di Dalam Masjid

 

Kapolres Sumbawa Barat Hadi Gunawan membantah bahwa aparat Brimob yang mengamankan aksi unjuk rasa di sekongkang, Jum'at (9/9/2011) kemarin menembaki masyarakat yang sedang berdoa di Masjid Jami Sekongkang.

"Tidak benar, aparat kami melakukan penembakan di Masjid." ungkap Hadi kepada Sumbawanews.com, Sabtu (10/9/2011).

Diakui oleh Hadi, aparatnya memang melakukan pelepasan gas air mata dilokasi aksi, namun sama sekali tidak melakukan penembakan kepada siapapun didalam Masjid, "Kami juga muslim, masa harus menembaki umat sendiri yang sedang beribadah." terang Hadi.

Hadi menegaskan, beberapa orang yang terkena tembakan peluru karet bukan berada di dalam Masjid tapi di sekitar jalan di KM 8 tersebut yang kebetulan terdapat pengunjuk rasa. "Mereka shalat di lokasi aksi, bukan di masjid." terangnya.

Dijelaskannya, Aparat melakukan tindakan pembubaran karena massa yang melakukan aksi tidak mau membubarkan diri, "Kami telah melakukan pendekatan persuasif namun mereka tetap bertahan dan coba menyerang petugas." ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Salah seorang tokoh masyarakat setempat Amin mengungkapkan bahwa aparat Brimob melakukan penyerangan kepada Jamaah yang sedang berdo'a.

"Pada Saat itu kami lagi baca doa, tiba-tiba anggota Brimob melakukan penyerangan ke para Jamaah sholat dengan cara melemparkan gas air mata dan menembakan peluru karet." ungkap tokoh masyarakat Sekongkang Amin yang luput dari tembakan aparat kepada Sumbawanews Sabtu (10/9/2011) siang.

Akibat dari tembakan tersebut Iman Masjid Jami Sekongkang H. Najamuddin terkena peluru karet dibagian pelipis kanan dan luka robek dengan 12 jahitan.

Diceritakannya, Sebelum penembakan tersebut aparat Brimob telah menyita semua senjata yang dimiliki masyarakat berupa parang, tombak, pedang dan senapan angin. "setelah masyarakat di lumpuhkan senjatanya dengan alasan wakil Bupati akan datang, tiba-tiba anggota Brimob langsung melakukan penyerangan kepada para pendemo." terangnya.

Sementara itu Manager Humas PTNNT Rubi Purnomo menjelaskan setelah secara damai pihak yang berwajib membuka blockade jalan akses ke lokasi tambang Batu Hijau yang tidak sesuai dengan hukum, yang dilakukan oleh para pengunjuk rasa kemarin, ada beberapa orang pengunjuk rasa yang melakukan perlawanan sehingga terjadi bentrokan dengan pihak yang berwajib semalaman. "Saat ini polisi sedang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap insiden tersebut." ungkapnya.

Menurut Rubi tindakan anarkis adalah perbuatan melanggar hukum dan tidak akan membawa kebaikan bagi semua pihak. Manajemen PTNNT meminta semua pihak dapat bersabar agar tim investigasi proses rekrutmen dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan tuntas dan perusahaan dapat menyampaikan informasi tentang kelanjutan dari proses rekrutmen tersebut. (Edi C / arh)

sumber : sumbawanews.com

Warning! Status Gunung Tambora Meningkat Dari Waspada Ke Siaga

Masyarakat di sekitar Gunung Tambora dan pengunjung/ wisatawan tidak diperbolehkan melalukan aktivitas apapun di G. Tambora dalam Kawasan Rawan bencana III (KRB III) dan dalam radius 3 km dari pusat aktivitas G. Tambora terkait dengan status Gunung Tambora yang meningkat dari Waspada Ke Siaga.

Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) DR. Surono menyatakan masyarakat di sekitar G. Tambora diharap tenang, tidak tepancing isyu-isyu tentang letusan G. Tambora.

Dijelaskannya status gunung tambora meningkat dari waspada ke Siaga berdasarkan hasil analisa data visual dan kegempaan, "maka terhitung tanggal 8 September 2011, pukul 16.00 WITA, status kegiatan G. Tambora dinaikkan dari Waspada (Level II) menjadi Siaga (Level III)." jelasnya melalui situs resmi PVMBG.

Sehubungan dengan peningkatan status tersebut, maka Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi akan meningkatkan pemantauan secara intensif guna melakukan evaluasi kegiatan G. Tambora dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah (Satlak PB dan Satkorlak PB) setempat. Status kegiatan G. Tambora akan diturunkan/dinaikkan kembali jika terjadi penurunan/ peningkatan aktivitas vulkanik.

Surono menjelaskan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Nusa Tenggara Barat (selaku Ketua SATKORLAK PB) dan Pemerintah Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima (Ketua SATLAK PB) tentang aktivitas G. Tambora. Untuk itu masyarakat diharapkan selalu mengikuti arahan dari SATLAK PB dan SATKORLAK PB.

"Pemerintah Daerah senantiasa berkoordinasi dengan Pos Pengamatan G. Tambora di Desa Pekat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu atau dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Bandung." terangnya.(sn01)


Berikut penjelasan lengkap tentang Status Gunung Tambora :


Gunungapi Tambora terletak di Kabupaten Dompu dan Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, secara geografi terletak pada posisi 08°15,00’ Lintang Selatan dan 118°00,00 Bujur Timur dengan ketinggian 2851 meter di atas permukaan laut (dpl).

Kegiatan gunungapi Tambora yang tercatat dalam sejarah berupa letusan paroksimal Tambora tahun 1815, diawali dengan peristiwa gemuruh yang menggelegar, diikuti dengan lontaran hujan abu pada tanggal 5 April 1815. Letusan paroksimal terjadi pada tanggal 10 April 1815 dan berakhir pada tanggal 12 April 1815. Letusan ini diiringi halilintar sambung menyambung bagaikan ledakan bom atom, terdengar hingga ratusan kilometer jauhnya bahkan terdengar sampai di P. Bangka dan Bengkulu. Pada periode tahun 1847 – 1913 terjadi erupsi di bagian dalam kaldera yang menghasilkan leleran lava dan terbentuknya Kawah Doro Api Toi.

Berdasarkan hasil analisa data visual dan kegempaan, maka terhitung tanggal 30 Agustus 2011, pukul 11:00 WITA, status kegiatan G. Tambora dinaikkan dari Normal (Level I) menjadi Waspada (Level II).

Berikut disampaikan evaluasi kegiatan G. Tambora dalam kurun waktu 30 Agustus 2011 – 7 September 2011 berdasarkan pengamatan visual dan kegempaan, sebagai berikut:

II. Visual
Pengamatan visual dilakukan dari arah Pos PGA Tambora di Desa Pekat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, sebagai berikut :

- Tanggal 30 Agustus 2011, tidak teramati adanya hembusan asap kawah.

- Tanggal 31 Agustus 2011, tidak teramati adanya hembusan asap kawah.

- Tanggal 1 September 2011, tidak teramati adanya hembusan asap kawah.

- Tanggal 2 September 2011, tidak teramati adanya hembusan asap kawah.

- Tanggal 3 September 2011, tidak teramati adanya hembusan asap kawah.

- Tanggal 4 September 2011, tidak teramati adanya hembusan asap kawah.

- Tanggal 5 September 2011, teramati adanya hembusan asap kawah berwarna putih tipis setinggi 10 meter dari bibir kaldera.

- Tanggal 6 September 2011, tidak teramati adanya hembusan asap kawah.

- Tanggal 7 September 2011, tidak teramati adanya hembusan asap kawah.

III. Kegempaan
Jenis gempa yang terekam selama 30 Agustus 2011 hingga 8 September 2011 adalah sebagai berikut :

- Tanggal 30 Agustus 2011, terekam Gempa Tremor menerus dengan amplitude maksimum 1-8.5 mm (dominan 5 mm) , 1 Gempa Low Frequency (LF), 5 kali Gempa Vulkanik Dangkal (VB), 9 kali kejadian Gempa Vulkanik Dalam (VA), 2 kali Gempa Tektonik Lokal (TL) dan 10 Gempa Tektonik Jauh (TJ).

- Tanggal 31 Agustus 2011, terekam Gempa Tremor menerus dengan amplitude maksimum 0.5-5 mm (dominan 1 mm) , 2 Gempa Low Frequency (LF), 5 kali Gempa Vulkanik Dangkal (VB), 6 kali kejadian Gempa Vulkanik Dalam (VA), dan 8 Gempa Tektonik Jauh (TJ).

- Tanggal 1 September 2011, terekam Gempa Tremor menerus dengan amplitude maksimum 1-3 mm (dominan 1 mm) , 2 Gempa Low Frequency (LF), 15 kali kejadian Gempa Vulkanik Dalam (VA), 2 kali Gempa Tektonik Lokal (TL) dan 13 Gempa Tektonik Jauh (TJ).

- Tanggal 2 September 2011, terekam 11 kali Gempa Tremor dengan amplitude maksimum 1-9 mm (dominan 5 mm) , 6 Gempa Low Frequency (LF), 4 kali Gempa Vulkanik Dangkal (VB), 6 kali kejadian Gempa Vulkanik Dalam (VA), 4 kali Gempa Tektonik Lokal (TL) dan 2 Gempa Tektonik Jauh (TJ).

- Tanggal 3 September 2011, terekam 4 Gempa Low Frequency (LF), 5 kali Gempa Vulkanik Dangkal (VB), 5 kali kejadian Gempa Vulkanik Dalam (VA), 4 kali Gempa Tektonik Lokal (TL) dan 2 Gempa Tektonik Jauh (TJ).

- Tanggal 4 September 2011, terekam 11 kali Gempa Tremor dengan amplitude maksimum 1-6 mm (dominan 5 mm) , 1 kali Gempa Vulkanik Dangkal (VB), 6 kali kejadian Gempa Vulkanik Dalam (VA), 3 kali Gempa Tektonik Lokal (TL) dan 7 Gempa Tektonik Jauh (TJ).

- Tanggal 5 September 2011, terekam 4 kali Gempa Tremor dengan amplitude maksimum 1-4 mm (dominan 1 mm) , 1 Gempa Low Frequency (LF), 7 kali Gempa Vulkanik Dangkal (VB), 11 kali kejadian Gempa Vulkanik Dalam (VA), 1 kali Gempa Terasa sebesar I MMI, 3 kali Gempa Tektonik Lokal (TL) dan 5 Gempa Tektonik Jauh (TJ).

- Tanggal 6 September 2011, terekam Gempa Tremor menerus dengan amplitude maksimum 1-3 mm (dominan 1 mm) , 4 kali Gempa Vulkanik Dangkal (VB), 7 kali kejadian Gempa Vulkanik Dalam (VA), dan 2 Gempa Tektonik Jauh (TJ).

- Tanggal 7 September 2011, terekam Gempa Tremor menerus dengan amplitude maksimum 0.5-5 mm (dominan 1 mm) , 6 kali Gempa Vulkanik Dangkal (VB), 40 kali kejadian Gempa Vulkanik Dalam (VA), 1 kali Gempa Tektonik Lokal (TL), dan 5 Gempa Tektonik Jauh (TJ).

IV. Evaluasi
Peningkatan aktivitas G. Tambora teramati dengan meningkatnya aktivitas kegempaan dan visual, terutama Gempa Vulkanik Dalam dan Vulkanik Dangkal. Gempa Vulkanik Dalam terus mengalami peningkatan hingga 7 September 2011 sejumlah 32 kali Gempa Vulkanik Dalam (VA) hanya dalam 6 jam. Peningkatan aktivitas vulkanik berupa Gempa Vulkanik Dalam dan Vulkanik Dangkal dikhawatirkan akan memicu peningkatan aktivitas vulkanik yang lebih besar.

V. Potensi Bahaya
Letusan paroksimal Tambora tahun 1815 mengeluarkan lontaran hujan abu dengan Volume material letusan yang dilontarkan ke udara mencapai 100-150 km3 dengan tinggi payung letusannya diperkirakan mencapai 30-40 km di atas gunungapinya.
Pada Kawasan Rawan Bencana (KRB) III berpotensi terlanda awan panas, aliran lava dan gas beracun, dan pada radius 3 km berpotensi terlanda lontaran batu pijar dan hujan abu lebat.
Pada Kawasan Rawan Bencana (KRB) II berpotensi terlanda awan panas, aliran lava dan gas beracun, dan pada radius 5 km berpotensi terlanda lontaran atau guguran batu pijar, hujan abu lebat, hujan lumpur (panas), aliran lahar, gas beracun, dan air dengan keasaman tinggi.
Pada Kawasan Rawan Bencana (KRB) I berpotensi terlanda lahar, dan pada radius 8 km berpotensi terlanda hujan abu dan kemungkinan dapat terkena lontaran batu (pijar).

VI. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisa data visual dan kegempaan, maka terhitung tanggal 8 September 2011, pukul 16.00 WITA, status kegiatan G. Tambora dinaikkan dari Waspada (Level II) menjadi Siaga (Level III).
Sehubungan dengan peningkatan status tersebut, maka Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi akan meningkatkan pemantauan secara intensif guna melakukan evaluasi kegiatan G. Tambora dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah (Satlak PB dan Satkorlak PB) setempat. Status kegiatan G. Tambora akan diturunkan/dinaikkan kembali jika terjadi penurunan/ peningkatan aktivitas vulkanik.

VII. Rekomendasi

Sehubungan dengan status kegiatan G. Tambora “SIAGA (LEVEL III)” maka direkomendasikan:

Masyarakat di sekitar G. Tambora dan pengunjung/ wisatawan tidak diperbolehkan melalukan aktivitas apapun di G. Tambora dalam Kawasan Rawan bencana III (KRB III) dan dalam radius 3 km dari pusat aktivitas G. Tambora. Masyarakat di sekitar G. Tambora diharap tenang, tidak tepancing isyu-isyu tentang letusan G. Tambora.
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Nusa Tenggara Barat (selaku Ketua SATKORLAK PB) dan Pemerintah Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima (Ketua SATLAK PB) tentang aktivitas G. Tambora.
Masyarakat harap selalu mengikuti arahan dari SATLAK PB dan SATKORLAK PB.
Pemerintah Daerah senantiasa berkoordinasi dengan Pos Pengamatan G. Tambora di Desa Pekat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu atau dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Bandung.

sumber :sumbawanews.com

Operasi Tambang PT Newmont Nusa Tenggara Kembali Normal

Para pengunjuk rasa yang telah membatasi akses ke tambang Batu Hijau dengan cara menutup jalan, telah dibubarkan dengan damai oleh yang berwajib. Pihak berwajib telah memberitahukan kepada manajemen PTNNT bahwa dimulai hari ini PTNNT dapat kembali beroperasi seperti biasa dan karyawan dapat berangkat ke tempat kerja secara aman.

“Kami telah membatalkan proses rekrutmen karyawan dan telah menyetujui akan mengkaji keluhan serta dugaan-dugaan negatif yang dilontarkan oleh para demonstran kemarin. Kami juga akan mengkaji ulang kuota serta alokasi posisi yang akan diberikan kepada masing-masing kecamatan dan desa”, kata David Lilley, General Manager Operations PTNNT.

Manajemen PTNNT menyampaikan terima kasih kepada instansi pemerintah dan pihak berwajib yang tetap memberi dukungan selama demonstrasi berlangsung dan telah membuka kembali jalan umum dan jalan akses menuju area tambang Batu Hijau. Manajemen juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah bekerja sama dengan perusahaan sehingga operasi PTNNT kembali berjalan dengan normal.

“Penghargaan kepada para karyawan yang telah berdedikasi selama masalah ini berlangsung. Kami juga berharap untuk melanjutkan kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah untuk melaksanakan proses rekrutmen yang fair dan terbuka kembali beberapa minggu yang akan datangi”, tambah David Lilley

sumber : sumbawanews.com

Massa yang Blokade Jalan Dibubarkan

Blokade jalan negara dan akses road kilometer delapan PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) yang dilakukan warga lingkar tambang selama hampir sepekan berakhir, kemarin.

Ratusan massa yang protes dipicu penerimaan karyawan PTNNT dan sub kontraktor permanen dibubarkan aparat.

Pembubaran paksa ini dimulai pagi sekitar pukul 08.30 Wita. Ratusan personel Brimob dan anggota Polres KSB dikerahkan untuk membubarkan massa yang berkumpul di Terminal Utama Gate (Pintu) Benete, Kecamatan Maluk dan akses road kilometer delapan poin lima, Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang.

Pantauan Lombok Post, ratusan aparat keamanan sejak awal disiagakan di Terminal Benete. Dengan serangam lengkap, aparat yang dilengkapi pakaian anti huru hara ini mulai menyisir dan mendesak mundur ratusan massa yang masih bertahan di sekitar terminal. Pembubaran ratusan massa ini berlangsung aman. Para pendemo yang mengetahui jumlah personel kepolisian cukup banyak, nampaknya keder juga dan memilih meninggalkan lokasi aksi.

Secara perlahan, ratusan massa ini digiring aparat meninggalkan lokasi. Meski terdesak, beberapa diantara massa itu masih melakukan unjuk rasa di Desa Pasir Putih. Mereka terus didesak mundur lantaran aksi mereka mengganggu arus lalu lintas. Meski tidak ada perlawanan, lima warga diamankan petugas. Kelimanya diduga mengganggu ketertiban umum, meskipun sudah diminta bubar secara baik-baik.

Demikian halnya di Desa Benete. Di tempat ini puluhan warga juga tetap nekat melakukan aksi blokir jalan, tepatnya di depan Kantor Camat Maluk. Tindakan yang sama diterapkan polisi. Beberapa orang massa termasuk kendaraan bermotor yang dinilai dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas ikut diamankan.

Di kilo meter delapan, ratusan personel Brimob Polda NTB dikerahkan untuk membubarkan secara paksa aksi warga dari Desa Sekongkang Bawah. Meski tidak sebanyak massa aksi beberapa hari sebelumnya, aparat keamanan sempat menemukan belasan warga yang tetap bertahan. Diduga, karena melihat jumlah personel aparat lebih banyak, warga secara sukarela memilih untuk kembali ke perkampungan. Aksi blokir warga di akses road ini menjadi yang paling lama. Selama aksi protes berlangsung, warga bahkan rela menginap di tempat itu dengan tujuan melakukan pemblokiran terhadap akses menuju lokasi tambang Batu Hijau itu.

Satu eskavator dikerahkan untuk membersihkan akses road delapan. Batang pohon dan beberapa benda keras yang dipalang di tengah jalan dibersihkan. Pembubaran warga ini berlangsung cukup singkat dan tanpa kendala berarti.

Sementara di Desa Goa, Kecamatan Jereweh warga masih melakukan aksi penghadangan. Bedanya, kali ini warga memilih untuk berdiam diri, mereka tidak melakukan aksi sweeping maupun penghadangan terhadap karyawan maupun fasilitas bergerak yang berhubungan dengan parusahaan asal Amerika itu.

Informasi Lombok Post, setelah aksi blokir warga berakhir, direncanakan perusahaan akan kembali melakukan operasi. Karyawan perusahaan tambang tembaga dan emas itu akan kembali bekerja.

Opsi dengan mengerahkan ratusan aparat keamanan untuk membubarkan massa aksi ini sempat dikhawatirkan terjadi bentrok. Namun kekhawatiran itu tidak terbukti. Tanpa perlawanan aparat berhasil membubarkan massa. ‘’Kami khawatir kalau terjadi bentrok akan berimbas lebih luas. Tapi alhamdulillah, pembubaran paksa itu berlangsung aman dan lancar,’’ ujar beberapa warga kecamatan Maluk, kemarin.
Pasca dilakukan pembubaran paksa, operasional PTNNT yang sebelumnya sempat terhenti akhirnya kembali berjalan normal.

PTNNT melalui siaran persnya yang diterima Lombok Post, kemarin mengatakan, pengunjukrasa yang telah membatasi akses ke tambang Batu Hijau dengan cara menutup jalan, telah dibubarkan dengan damai oleh pihak berwajib. Pihak berwajib telah memberitahukan kepada manajemen PTNNT bahwa perusahaan dapat kembali beroperasi seperti biasa dan karyawan dapat berangkat ke tempat kerja secara aman.

‘’Kami telah membatalkan proses rekrutmen karyawan dan telah menyetujui akan mengkaji keluhan serta dugaan-dugaan negatif yang dilontarkan oleh para demonstran kemarin. Kami juga akan mengkaji ulang kuota serta alokasi posisi yang akan diberikan kepada masing-masing kecamatan dan desa'', kata David Lilley, General Manager Operations PTNNT melalui siaran persnya.

Manajemen PTNNT menyampaikan terima kasih kepada instansi pemerintah dan pihak berwajib yang tetap memberi dukungan selama demonstrasi berlangsung dan telah membuka kembali jalan umum dan jalan akses menuju area tambang Batu Hijau. Manajemen juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah bekerja sama dengan perusahaan sehingga operasi PTNNT kembali berjalan dengan normal.

‘’Penghargaan kepada para karyawan yang telah berdedikasi selama masalah ini berlangsung. Kami juga berharap untuk melanjutkan kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah untuk melaksanakan proses rekrutmen yang fair dan terbuka kembali beberapa minggu yang akan datang'', tambah David Lilley.(far/lil)

sumber : lombokpost.co.id

Atasi Konflik Naker PTNNT, 120 Polisi Diterjunkan

Sedikitnya 120 personel polisi diterjunkan untuk mengamankan aksi protes di sejumlah desa dan Kecamatan terkait rekrutmen tenaga kerja PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT).
Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Hadi Gunawan SH SIK, ketika dikonfirmasi Gaung NTB melalui saluran telepon seluler mengatakan, di aksi demonstrasi itu, tidak ada korban baik di pihak demonstran maupun dari aparat.
“Sempat terjadi aksi saling dorong antara warga pengujuk rasa dengan aparat, lantaran menuntut ingin bertemu dengan pihak PT NNT,” katanya sembari menjelaskan bawah  warga tidak puas dengan hasil pengumuman tes proyek Batu Hijau.
Diutarakannya, demonstran berkumpul di Gate Benete sejak pukul 10.00 Wita. Namun pada pukul 14.30 wita, warga pendemo mulai berkurang hingga menjadi 20 orang, lantaran warga belum juga ditemui oleh pihak menejemen PT NNT yang menurut informasinya mereka sedang rapat.
Sejumlah warga bertahan dan hanya bisa duduk di Gate Benete.

sumber : www.gaungntb.com

Kesal Rekrutmen Tak Adil, Warga Blokir Tambang Newmont

 

Ratusan warga Sumbawa Barat yang bermukim di lingkar tambang PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), memblokir satu-satunya akses jalan ke lokasi lubang tambang Newmont di Batu Hijau, Sumbawa Barat. Pemblokiran sudah memasuki hari kedua. Warga marah, karena rekrutmen tenaga kerja oleh perusahaan dinilai tidak adil.

Pemblokiran terjadi di kilometer delapan menuju lubang tambang, arah timur pintu utama tambang di Desa Benete, Kecamatan Maluk. Warga memblokir satu-satunya jalan akses itu dengan mendirikan tenda, dan menebang pohon.

Selain sebagai jalan akses kendaraan tambang dan karyawan, jalan ini juga menghubungkan lokasi lubang tambang dengan pelabuhan konsentrat Newmont.

Amir, warga Sekongkang, satu dari 17 desa lingkar tambang yang berada di lokasi kejadian menuturkan, diantara yang memblokir jalan tambang adalah perempuan dan anak-anak.

"Mereka hanya duduk-duduk di tenda. Sebagian yang lain menebang pepohonan. Pemblokiran sudah berlangsung sejak hari Senin jam sembilan pagi kemarin," katanya pada detikFinance dihubungi dari Mataram melalui sambungan telepon, Selasa (2/8/2011).

Jalan tambang milik Newmont itu, dibatasi pagar kawat sebagai pengaman. Warga yang memblokir jalan itu kata Amir, bisa sampai di lokasi, setelah memanjat tanggul dan melompati pagar.

"Sebagian ada yang terlihat mempersenjatai diri dengan senjata tajam, ada juga batu-batu yang dikumpulkan," katanya.

Satuan polisi dari Polres Sumbawa Barat sudah sampai di lokasi. Polisi berada jarak sepuluh meter dari area pemblokiran. Sejauh ini belum didapat informasi, apakah pemblokiran yang memasuki hari kedua ini, mengganggu aktivitas perusahaan atau tidak.

"Dari pemblokiran kemarin, kendaraan tambang, tidak bisa melalui jalan akses ini," kata Amir.

Warga memblokir jalan, karena kesal, menyusul pengumuman rekrutmen 235 tenaga kerja oleh manajemen Newmont. Banyak warga yang mendapat rekomendasi dari desa lingkar tambang dengan sepengetahuan community relation Newmont, belakangan tidak lulus. Warga menilai, yang banyak lulus adalah warga luar.

Tadi malam, warga Desa Sekongkang Atas dan Desa Sekongkang Bawah, lokasi yang paling dekat dengan lubang tambang Newmont, juga mengamuk dan merusak kantor desa setempat. Ini setelah warga mendapat informasi, bahwa yang lulus dalam rekrutmen tenaga kerja itu adalah keluarga dekat para kepala desa.

Warga memecahkan kaca jendela, melempari kantor dengan batu, dan mengobrak abrik semua berkas yang ada di kantor desa. Aksi warga surut, setelah tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat turun tangan.

sumber : detikfinance.com

Madura Geger, Seorang Polisi Tewas Ditembak

Peristiwa pembunuhan menggegerkan terjadi di Madura. Seorang anggota Polres Bangkalan, Briptu Erik S, ditemukan tewas dengan luka tembak di bagian punggung.

Selain luka tembak, jenazah anggota polisi lalu lintas itu ditemukan dalam keadaan telanjang menggunakan celana dalam warna biru muda dengan luka memar di dahi, Pukul 16.15 Wib, Senin (1/8/2011).

Informasi yang diterima detiksurabaya, senjata api korban dilaporkan raib. Sedangkan di sekitar TKP ditemukan seragam polisi atas nama korban dan kaos kaki hitam TNI.

Sebelum ditemukan tewas, korban pada Pukul 15.00 Wib dikabarkan melaksanakan patroli ke Jalan Patapan. Pada Pk 15.30 Wib, korban melakukan menilang seorang pelajar bernama M Farid, yang mengendarai motor Nopol M 3440 AV.

Informasi dari Farid seperti yang diterima detiksurabaya.com, korban juga sempat berbicara dengan 2 oorang yang mengenakan seragam Polri dengan tutup kepala baret Provos dan seorang berpakaian safari yang menumpang kendaraan Toyota Kijang kapsul warna hitam.

Hingga berita ini ditulis Pukul 22.30 Wib, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian.(gik/gik)

sumber : detiksurabaya.com

PTNNT Mulai Bangun POLSEK Sekongkang

PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) memulai pembangunan gedung Polisi Sektor (Polsek) Sekongkang, yang ditandai dengan pengecoran perdana oleh Komisaris Besar Polisi Martono, Inspektorat Pengawasan Daerah (IRWASDA) POLDA NTB, di Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Kamis (28/7). Pembangunan gedung Polsek Sekongkang menjadi salah satu proyek infrastruktur PTNNT yang diperuntukkan bagi Kepolisian Republik Indonesia, khususnya di lingkungan POLRES KSB.

Arif Perdanakusumah, Manajer Senior Hubungan Eksternal PTNNT dalam pidato sambutannya menyatakan bahwa pembangunan gedung ini merupakan hasil kerjasama antara perusahaan, POLDA NTB, dan POLRES KSB. “Selain hasil kerjasama perusahaan dengan pihak kepolisian, pembangunan ini juga merupakan wujud komitmen perusahaan untuk membantu pihak kepolisian dalam hal ini memberikan pelayanan dan rasa aman kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Kecamatan Sekongkang,” kata Arif Perdanakusumah.

Dikatakan lebih lanjut bahwa bangunan ini mempunyai luas bangunan seluas 475m2 yang pembangunannya akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama akan dilakukan dalam tahun ini dan tahap kedua akan dilakukan pada 2012. Pada tahap pertama ini, kami akan menyelesaikan pembangunan seluas 261m2 dan sisanya pada 2012. “Biaya pembangunan akan menghabiskan dana sebesar Rp900juta dan proyek dikerjakan oleh kontraktor lokal,” kata Arif.

Menurut Arif, pembangunan dan perkembangan ekonomi di Sekongkang dan wilayah bagian selatan Sumbawa ini ke depan akan semakin pesat dan memberikan dampak ekonomi yang begitu besar, sehingga keberadaan Polsek Sekongkang ini akan menjadi sangat penting, khususnya untuk memberikan rasa aman serta memastikan pembangunan di wilayah selatan KSB bisa berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan pemerintah KSB. Sedangkan dari sisi perusahaan, tentu akan merasakan manfaat yang sangat besar mengingat tambang Batu Hijau telah ditetapkan sebagai Obyek Vital Nasional sejak pada 1997.

“Kami berharap bangunan ini dapat bermanfaat optimal dan juga sekaligus mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian atas dukungan serta kerjasamanya selama ini. Semoga kerjasama ini bisa ditingkatkan di kemudian hari,” kata Arif.

Sementara IRWASDA Kombes Pol Martono menyampaikan bahwa situasi saat ini memang Polri masih memiliki banyak kekurangan, salah satunya adalah kekurangan sarana prasarana seperti adanya markas kepolisian. Oleh karena itu kami berterima kasih kepada PTNNT yang turut berpartisipasi memberikan hibah dukungan dengan membangun markas Polsek Sekongkang. “Ini merupakan partisipasi yang sangat besar bagi kami POLDA NTB khususnya POLRES KSB. Ini merupakan wujud pasrtisipasi masyarakat kepada Polri. Untuk itu kita anggota Polri harus menindaklanjutinya dengan langkah kongkrit yaitu dengan meningkatkan perlindungan, pengayoman dan pengamanan kepada masyarakat,” demikian Martono.

“Setelah bangunan ini selesai dan diterima, Insyaallah kami akan merawat dan manfaatkan seoptimal mungkin dalam rangka melayani masyarakat,” kata Martono.

Selain membangun Polsek Sekongkang, PTNNT juga telah membangun dua fasilitas kepolisian di wilayah KSB yaitu pembangunan POLSEK MALUK dan Pembangunan Asrama POLRES KSB. ***

sumber : sumbawanews.com

Jadwal Tanding Timnas Indonesia Grup E Pra-Piala Dunia 2014

Dari hasil drawing, Timnas Indonesia tergabung dalam grup E kualifikasi grup Pra-Piala Dunia 2014 Brasil. Firman Utina Cs akan melakoni laga pertama menghadapi Iran, tim unggulan Grup E.

Laga yang digelar 2 September mendatang di Teheran melaewan Iran. Kemudian pasukan Garuda akan menjamu Bahrain di Stadion Glora Bung Karno, 6 September. Berikut jadwal pertandingan Timnas Indonesia di ajang Pra-Piala Dunia 2014:

2 September 2011
Iran vs Indonesia
Bahrain vs Qatar

6 September 2011
Qatar vs Iran
Indonesia vs Bahrain

11 Oktober 2011
Iran vs Bahrain
Indonesia vs Qatar

11 November 2011
Qatar vs Indonesia
Bahrain vs Iran

15 November 2011
Qatar vs Bahrain
Indonesia vs Iran

29 Februari 2012
Iran vs Qatar
Bahrain vs Indonesia

sumber : yahoo.com

PPS Ditargetkan Terbentuk Desember 2011

Pasca persetujuan Pembentukan Calon Provinsi Pulau Sumbawa sebagai Pemekaran Dari Provinsi NTB oleh Gubernur NTB pada Senin 18 Juli 2011 lalu, Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S) Jakarta dan Mataram langsung mengadakan konsolidasi di Jakarta, pada Kamis (21/7) malam di Resto Gandhi Jakarta Pusat.

"PPS Harus terbentuk pada Desember 2011, dan tolong buat timeline rincinya." pinta Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fahri Hamzah dalam rapat konsolidasi tersebut.

Fahri sangat yakin, pada akhir tahun ini PPS bisa diundangkan di DPR RI. Terkait dengan Desain Besar Penataan Daerah (Desertada ) yang disusun oleh Kemendagri saat ini, Fahri melihat tidak menjadi ganjalan. "Hingga saat ini desertada tersebut belum diakui oleh DPR RI, dan ini kerjaan politis." terang Fahri.

Target Fahri untuk mewujudkan PPS pada Desember 2011 juga diperkuat oleh anggota Komisi II DPR RI Harun Alrasyid. "Setelah adanya rekomendasi dari Gubernur NTB, upaya lobi di DPR RI lebih mudah, dan kita targetkan pada akhir tahun 2011 PPS terbentuk."terang Harun.

Harun juga menginformasikan, lembaran hak inisiatif pembentukan PPS juga telah ditandatanganinya, "Proses hak inisitif anggota DPR RI yang digalang oleh Fahri saya juga telah tandatangani." info Harun.

Selain dihadiri oleh Fahri dan Harun, pertemuan ini juga dihadiri oleh Sekda NTB H.M.Nur, ketua KP3S Jakarta Dr.H.Sanusi, Sekretaris KP3S Jakarta Yan Sirajuddin, wakil Ketua KP3S Jakarta Amir Jawas dan Manimbang Kahariady, Wakil Sekretaris KP3S Jakarta M.Amin, Bendahara KP3S Mataram H. Abdullah dan Ketua Kaukus Muda KP3S Arif Hidayat.

Sementara itu Sekda NTB H.M. Nur menyampaikan pesan Gubernur NTB saat menandatangani rekomendasi PPS yang intinya pemekaran ini akan mensejahterahkan masyarakat pulau Sumbawa.

"Pak Gubernur juga berharap pemekaran ini jangan sampai memecah belah antara Lombok dan Sumbawa, semua masih tetap satu dan akan saling membangun." ujar Sekda NTB. (sn01)

sumber : sumbawanews.com

Akhirnya Gubernur NTB Tandatangani Rekomendasi PPS

Gubernur NTB Dr.TGB. Zainul Madji akhirnya menandatangani rekomendasi pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) pada Senin 18 Juli 2011 sekitar pukul 18.45 wita.

"Setelah rekomendasi ini ditandatangani Gubernur, Sekretaris Daerah NTB H. Muhammad Nur, SH., MH langsung memberitahukan perkembangan terbaru." ungkap Ketua KP3S Jakarta dr.H. Sanusi, saat rapat konsolidasi KP3S Jakarta di Slipi Plasa Jakarta, Senin (18/7) malam.

Langkah selanjutnya mengoptimalkan lobi ditingkat DPR RI dan Depdagri, "Bola sekarang berada di tangan KP3S Jakarta agar rekomendasi Gubernur ini bisa melengkapi kekurangan syarat administrasi di DPR RI dan Depdagri." jelas Sanusi.

Tarik ulur penandatanganan rekomendasi ini membuat KP3S di daerah dan Jakarta gerah, bahkan sudah dipersiapkan berbagai aksi guna mendesak Gubernur NTB untuk segera menandatangani rekomendasi tersebut.

Sebelumnya Gubernur NTB berjanji akan mendatangani rekomenasi ini pada pukul 08.00 wita namun diundur hingga pukul 14.00 wita dan karena Gubernur mendadak ada acara lain. "Tiba-tiba menjelang petang ada kabar Gubernur telah menandatangani rekomendasi tersebut." ungkap Sanusi yang terus memantau posisi rekomendasi ini dalam seminggu terakhir.

Sementara itu, Sekretaris KP3S Jakarta Yan Sirajuddin mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan puluhan mahasiswa untuk mengadakan aksi di kantor penghubung NTB. "Setelah kami mendengar Gubernur NTB batal menandatangani rekomendasi pada pukul 14.00 wita kami langsung mengadakan konsolidasi dengan target aksi kantor penghubung NTB karena dikabarkan Gubernur NTB akan berada dikantor penghubung tersebut." ungkap Yan.

Aksi ini terpaksa dibatalkan, karena tiba-tiba gubernur NTB menandatangani rekomendasi tersebut pada petang harinya. (sn01)

sumber : sumbawanews.com

Awas, Penipuan Bermotif Bantuan Masjid

Penipuan dengan motif bantuan masjid mulai marak terjadi di wilayah Kabupaten Bima. Itu terungkap, menyusul banyaknya pengurus masjid, musala, kepala dusun hingga kepala desa yang datang pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bima.

Sabtu lalu, tercatat sebanyak 11 orang yang terdiri atas kepala desa, kepala dusun maupun pengurus masjid dan musala yang datang ke Kantor Sosial Kabupaten Bima. Mereka mengaku mendapat telepon dari staf Dinas Sosial Kabupaten bernama Ismail, menyebutkan ada bantuan untuk masjid setempat senilai Rp 250 juta.

‘’Karena dalam dua minggu ini sudah puluhan orang pengurus masjid, kepala desa maupun kepala dusun yang datang menanyakan bantuan pada Kantor Dinas Sosial, kitapun menanyakan dari mana sumber informasi itu,’’ kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima Abdul Wahab Usman SH.

Dari pengakuannya, mereka mendapat telepon dari orang yang mengaku bernama Ismail, staf Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bima dengan nomor HP 085219305xxx. Oknum menyebutkan mereka akan mendapat bantuan masjid sebesar Rp 250 juta.

Untuk meyakinkan  pengurus masjid tersebut, oknum yang mengaku bernama Ismail meminta orang yang menjadi sasaran itu untuk menelpon ke nomor HP 082123349977, atas nama Baharudin. ‘’Baharudin itu disebut sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB,’’ terangnya.

Setelah berkomunikasi dengan oknum yang mengaku  Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB  Baharudin, para korban semakin yakin dengan bantuan senilai Rp 250 juta tersebut. Syaratnya mereka harus mengirimkan uang administrasi sebesar 10 persen dari nilai bantuan. ‘’Karena yakin dengan bantuan itu, mereka mendatangi Kantor Dinas Sosial menanyakan hal itu. Apalagi dari pengakuan oknum yang mengaku Baharudin tersebut, bantuan itu dapat diambil pada Dinas Sosial Kabupaten Bima,’’ terangnya.

Sejauh ini Wahab mengaku belum mendapat  laporan, apakah telah ada pengurus masjid atau kepala desa yang telah menyetorkan uang administrasi sebesar 10 persen dari nilai bantuan tersebut. ‘’Ini jelas penipuan. Karena tidak ada staf pada Dinas Sosial Kabupaten Bima bernama Ismail,’’ sebutnya.

Kepada masyarakat, Wahab mengimbau untuk tidak mempercayai jika mendapat telepon dari orang yang mengaku diri staf Dinas Sosial Kabupaten maupun Provinsi. Apalagi ujung-ujungnya mereka meminta untuk mentransfer biaya administrasi. (gun)

sumber : lombokpost.co.id

Pemda Ancam Ambil Alih Tambak Tano

Minta PTBHJ Segera Beroperasi

TALIWANG—Pemerintah daerah (Pemda) Sumbawa Barat benar-benar serius terkait persoalan operasional tambak udang di desa Tambak Sari, Kecamatan Poto Tano. Pemda mengancam jika PT Bumi Harapan Jaya (BHJ), perusahaan pemilik hak pengelolaan tambak tidak segera melaksanakan kegiatan, pemda tidak segan-segan mengambil alih lahan tersebut.

Wakil Bupati KSB, Drs H Mala Rahman menegaskan, sikap pemerintah itu bisa saja dilakukan. Pasalnya, sesuai aturan yang berlaku pemerintah berhak mengambil alih lahan yang saat ini dikuasai oleh PTBHJ jika selama tiga tahun tidak kunjung beroperasi. Apalagi, status lahan tersebut merupakan lahan pemerintah, penggelolaannya saja diberikan kepada swasta.

Diakui wakil bupati, Kamis lalu dirinya menerima kedatangan perwakilan PTBHJ. Dihadapan perusahaan itu, orang nomor dua bumi Undru ini sudah memberikan warning keras, sekaligus menyampaikan hal tersebut.

Pada pertemuan itu, wakil bupati dua periode ini dengan tegas meminta keseriusan pihak perusahaan mengenai kelanjutan dan kapastian pengoperasian tambak udang tersebut. ‘’Saya sudah sampaikan langsung ke BHJ, jangan-jangan mereka bertemu pemda KSB sebagai salah satu upaya untuk mengelabui pemerintah karena takut dengan aturan itu sendiri,’’ tegasnya.

Diakuinya, pengoperasian tambak tano penting untuk segera dilaksanakan mengingat masyarakat sekitar lokasi tambak menggantungkan hidupnya dari kegiatan tersebut. Perkembangan ekonomi masyarakat dan multi player efecknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.

Untuk memuluskan keinginan itu, pemda KSB telah mengeluarkan ijin lokasi bagi PTBHJ. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk mendapatkan ijin lain yang dibutuhkan termasuk jaminan keamanan tapi dengan catatan perusahaan segera memberi kepastian kapan akan mulai beroperasi.

Apa alasan perusahaan sehingga belum juga melaksanakan operasional? Pihak PTBHJ mengaku penyebabnya tidak lain karena budidaya udang saat ini sedang tidak bagus. Namun alasan itu dinilainya terlalu mengada-ada. Pasalnya, sejauh ini komoditi udang masih sangat menjanjikan. Buktinya, sampai saat ini budidaya udang di Sumbawa dan Dompu tetap eksis sampai sekarang.

‘’Lokasi tambak di Poto Tano itu sebenarnya jauh lebih menguntungkan dibanding dengan wilayah timur lainnya. Pasalnya, jarak dengan Pulau Jawa sebagai pasar terbesar komoditi ini lebih dekat,’’ tandasnya.(far)

sumber : lombokpost.co.id

Gubernur Tetap Ingkar Janji, Amir Jawas Ancam Blokir Pelabuhan Tano

Janji Gubernur NTB Dr.TGB.H.zainul Madji untuk mendukung pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali dipertanyakan oleh wakil ketua Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S) Jakarta H. Amir Jawas, Kamis (14/7/2011).

Menurut Jawas, dirinya heran dengan sikap Gubernur NTB yang dengan mudahnya melupakan janji sebelum terpilih menjadi Gubernur NTB.

TGB sebelum menjadi Gubernur NTB, secara terbuka berjanji akan mendukung pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Janji ini kemudian diucapkan lagi setelah masyarakat Sumbawa mengadakan kongres PPS di Kota Sumbawa Besar pada awal Januari 2011 lalu. Alasan Gubernur NTB tidak mengeluarkan rekomendasi pembentukan PPS karena berkas administrasi belum juga diterimanya. "Namun setelah berkas tersebut diserahkan dan tim kajian pemekaran wilayah menyatakan PPS layak dibentuk, Gubernur NTB belum juga mau menandatangani rekomendasi pembentukan PPS ini." urai Amir.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur NTB berjanji akan mengeluarkan rekomendasi pembentukan PPS padaSenin (11/7) lalu setelah mengadakan rapat dengan tim kajian pemekaran wilayah yang direncanakan minggu lalu. Namun hingga saat ini rapat tersebut belum juga digelar.

"Seorang Gubernur yang bergelar Tuan Guru Bajang atau setara dengan Kiai dengan mudahnya melupakan janji yang dulu pernah diucapkannya secara terbuka." terang Amir.

Amir mempertanyakan kualitas Iman sang Gubernur NTB ini, "Jika merasa dirinya sebagai seorang muslim dan sudah mendapat pengakuan resmi berupa gelar Doktor akan kemampuan akademis keislamannya, kenapa dengan mudahnya TGB ini mengingkari janji kepada rakyat Sumbawa." jelasnya.

Dengan sikap mudahnya  ingkar janji ini, Amir meragukan kemampuan akademis doktor yang diraih Zainul Madji, "Saya rasa ada yang salah dengan gelar Tuan Guru dan gelar Doktor keislaman yang disandang oleh Gubernur NTB." cetus Amir.

Terlepas dari mudahnya ingkar janji TGB yang menjadi panutan warga Nahlatun Wathan (NW) ini, Amir berencana memblokir pelabuhan Pototano sebagai reaksi masyarakat Pulau Sumbawa akan sikap ingkar janji ini.

"Kami akan terus menuntut TGB untuk memenuhi janjinya tersebut." ujar Amir.

Amir juga menyentil ciri-ciri orang munafik adalah mudahnya ingkar janji, berbohong dan berkhianat, "Kita tidak menginginkan orang memberi label kepada Gubernur NTB sebagai orang munafik karena mengingkari janji dalam mewujudkan pembentukan PPS." pungkas Amir. (sn01)

sumber : sumbawanews.com

KP3S Kecam Sikap Represif Aparat Polda NTB Tangani Aksi Demo PPS

Sikap represif aparat Polda NTB dalam menangani aksi demontrasi menuntut pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) yang memakan korban 8 mahasiswa terluka mendapat reaksi dari Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S).

Sekjen KP3S Mataram, H. Salim menyayangkan sikap jajaran polda NTB sehingga jatuhnya korban dari kalangan mahasiswa. "Mereka para mahasiswa ingin menyuarakan aspirasinya karena selama ini merasa dibohongi oleh Gubernur NTB." jelas Salim.

Menurut Salim, banyak pendekatan lain yang bisa dilakukan oleh aparat Polda NTB sehingga tidak timbul korban seperti kejadian yang terjadi didepan Kantor Gubernur NTB, Jum'at (15/7) siang.

Kecaman keras juga datang dari Sekretaris KP3S Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Benny Tanaya. Menurut Benny aksi yang melukai 8 mahasiswa ini sudah diskenariokan sejak awal oleh aparat yang bertugas dilapangan.

"Atas kejadian itu, kami meminta Kapolda NTB untuk bertanggung dan bersikap cerdas untuk mengusut oknum-oknum Polda NTB yang bertindak represif." pinta Benny.

Benny juga mengancam Gubernur NTB Dr.TGB.Zainul Majdi jika tetap kukuh tidak merekomendasikan pembentukan PPS, maka gelombang massa yang lebih besar akan mengepung Mataram.

Senada dengan Salim dan Benny, wakil Ketua KP3S Jakarta H. Amir Jawas mengutuk keras sikap aparat Polda NTB dalam menangani aksi unjuk rasa.

"Aksi ini tidak akan menyurutkan niat KP3S untuk pembentukan PPS, malah kami berencana akan memblokir pelabuhan Pototano." terang Amir. (sn01)

sumber : sumbawanews.com

Kapolri diminta copot Kapolda NTB

Indonesia Police Watch (IPW) meminta Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo mencopot Kapolda Nusa Tenggara Barat beserta Kapolres Bima terkait kasus ledakan bom di Pondok Pesantren milik Ustadz Umar bin Khattab, di Kabupaten Bima, NTB.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane menilai Kapolres Bima maupun Kapolda NTB gagal membangun wibawa aparat kepolisian di hadapan masyarakat lokal. "Karena itu IPW minta Kapolri untuk mencopot Kapolres [Bima] dan Kapolda [NTB]," katanya kepada Bisnis, hari ini.

Ledakan tersebut terjadi pada Senin lalu yang menewaskan satu orang. Hingga kini aparat kepolisian dari dua peleton Pasukan Pengendali Massa (dalmas), satu peleton Brimob, dan pasukan gabungan dari TNI belum bisa memasuki TKP karena dihalang-halangi oleh santri.

Tidak hanya para santri, tadi malam, warga sekitar juga memblokir jalan negara di Kecamatan Dompu, Kabupaten Bima. Mereka meminta polisi untuk mengembalikan jenazah korban ledakan ke ponpes.

"Dalam negosiasi dengan warga tersebut, sempat terjadi sejumlah pelemparan, hingga melukai Kapolres [Bima] beserta ajudannya," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam kepada wartawan hari ini.

Satu orang warga menderita luka tembak. Namun, lanjut Anton, tidak fatal. "dua orang lagi terluka karena terkena lemparan,".

Hari ini pula, tambah Anton, Kapolda NTB mengadakan rapat Muspida dengan sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh ulama setempat untuk menentukan langkah selanjutnya. (24/tw)

sumber : bisnis.com

Sidang Praperadilan, Kapolda Dikalahkan 7 Pengacara

Kapolda NTB diperintahkan untuk mengembalikan mobil Kijang Inova bernopol EA 1462 C kepada Heri Saptoaji SH, warga Kelurahan Seketeng. Pasalnya, penyitaan yang dilakukan pihak Polda NTB terhadap mobil tersebut sejak 1 November lalu, dinyatakan tidak sah secara hukum. Hal ini terungkap pada sidang putusan gugatan pra peradilan di Pengadilan Negeri Sumbawa, Selasa (12/7).

Dalam sidang yang dipimpin Hakim Suba’i SH, juga menghukum Kapolda selaku termohon membayar biaya perkara sebesar nihil.

Ditemui Gaung NTB usai sidang, Heri Saptoaji SH didampingi 6 pengacaranya, mengaku puas dengan putusan tersebut. Hal ini menurutnya telah membuktikan bahwa penyitaan terhadap mobilnya tidak prosedural. “Apa yang saya lakukan ini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi ingin membuka mata semua pihak terutama yang bernasib sama untuk memiliki keberanian,” ujar Heri yang juga salah seorang pengacara beken di daerah ini.

Dibeberkan Heri, dalam persoalan ini, pihak kepolisian tidak melakukan penyidikan dan penyelidikan secara professional, lantaran di satu sisi Polda melalui Propam mengakui ketidak professional kinerja anggotanya. “Tapi di persidangan mereka tetap ngotot dan mengaku telah bekerja secara profesional. Tapi sekarang sudah terbukti,” tandasnya.

Berdasarkan ketentuan hukum lanjutnya, tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik tidak layak, karena wajib mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri (PN).

Terhadap persoalan praperadilan ini pihaknya sudah mendaftarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tertanggal 30 Juni lalu di PN Sumbawa terhadap seluruh pihak yang terkait dalam masalah ini, atas tuntutan moril agar pembelian mobil tersebut disahkan.

Untuk diketahui pada sidang praperadilan tersebut termohon diwakili AKP I Nyoman Nursana SH, Penata I, Wayan Gatot Madiyasa dan Brigadir Ghufron Subekti.

sumber : gaungntb.com

Pengenalan Safety Riding Upaya Menurunkan Tingkat Kecelakaan

Dalam memperingat Dirgahayu Polisi ke-65, Mapolres Sumbawa Barat bekerjasama dengan seluruh Polsek dan Unit Polisi Lalu Lintas Mapolres Sumbawa Barat (Polantas KSB) mengelar kegiatan upaya menjaga keselamatan dalam berkendaraan (Safety Riding).

Pelaksanaan kegiatan Sapety Riding dilaksanakan dengan melakukan arak-arakan dari Pelabuhan Poto Tano hingga wilayah Sekongkang, dengan melibatkan para Tukang Ojek, Tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan sejumlah element masyarakat lainnya yang kerap menggunakan kendaraan roda dua dalam kehidupan sehari-hari.

DIR Lantas Polda NTB, Kombes. Edy Sukaryo, yang terlibat langsung dalam mensosialisasikan Sapety Riding mengaku, sangat kagum dengan inisiatif dan kepedulian sejumlah Polsek di wilayah KSB, terhadap keamanan masyarakat dalam berkendaraan khususnya kendaraan roda dua.

Diakui Edy Sukaryo, tingkat kecelakaan di wilayah KSB dalam beberapa tahun terakhir berdasarkan laporan yang diterima, selalu mengalami peningkatan. Oleh karenanya, sosialisasi kegiatan Sapety Rinding ini diharapkan mampu menjadi solusi dalam upaya penurunan tingkat kecelakaan yang terjadi.

''Kegiatan ini bisa dikatakan bentuk dari tindak lanjut UU NO 2 Th 2009 dalam upaya meningkatkan keselamatan dalam berkendaraan.disatu sisi, kegiatan ini juga sebagai upaya membina para anak usia dini untuk bisa mengenal tata cara keselamatan dalam berkendaraan,''ucapnya.

''Mari sekecil apapun kita berbuat menyelamatkan para kader-kader bangsa yg akan menjadi penerus pemimpin bangsa kita ini. Saatnya masyarakat dan Polisi bersama-sama ikut mengamalkan yg nama tertib lalau lintas untuk satu tujuan mengurangi hingga 50 persen dr kecelakaan yang terjadi,''timpalnya.

Sementara itu Kasat Lantas Polres Sumbawa Barat, AKP. Eliantoro, S.Ik, menyebutkan, sebagai bentuk implementasi dalam kegiatan sapety Riding, pihak Mapolres Sumbawa Barat, membagikan total sejumlah 300 helm berstandar nasional dan Rompi kepada sejumlah masyarakat dari kecamatan Poto Tano hingga Kecamatan Sekongkang. Tujuan dari pembagian Helm dan Rompi itu dijelaskan Eliantor, tidak bukan sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan dalam berkendaraan khususnya para pengguna roda dua. (ian)

sumber : sumbawanews.com

Warga Kp. Dalam Taliwang Panik, Dipikir Ada Ledakan BOM

Senin malam sekitar pukul 23.15 wita, persis di wilayah Masjid Nurul Fallah kampung Motong Kelurahan Sebok Taliwang, telah terjadi ledakan cukup keras. Warga yang berdomisi di wilayah tempat Kejadian Perkara (TKP) yang mendengar suara ledakan langsung berhamburan keluar rumah. Rasa panik warga dipicu dari rasa khawatir bahwa ledakan yang terjadi bersumber dari sebuah BOM.

Pantauan langsung SumbawaNews.Com, tidak terjadi kerusakan apapun dilokasi peledakan maupun disekitar wilayah peledakan. Sementara berdasrkan pengakuan saksi mata, bahwa ledakan terjadi dua kali dengan rentan waktu yang tidak terlalu jauh.
''Ledakannya dua kali dan cukup keras sehingga mengangetkan kami,''cerita warga yang mengaku bernama chaca.

''Kami bahkan melihat ada asap putih diatas masjid dan ada bau sebuah aroma trbakar. Tetapi tdiak ada bangunan yang hancur,''tambahnya.

Sementara itu, Kapolres Sumbawa Barat, Hadi Gunawan, membenarkan adanya ledakan yang sempat menimbulkan keresahan bagi warga sekitar TKP. Berdasarkan hasil olah TKP yang dilakukan anggota jajaran Mapolres Sumbawa, diungkapkan Hadi Gunawan, kuat indikan ledakan yang terjad bersumber dari sebuah mercon yang diledakkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

''Dari ciri-ciri atas informasi saksi mata, dan hasil olah TKP yang kami lakukan langsung, kuat dugaan sumber ledakan itu dari sebuah mercon yang menyerupai kembang api. Karena ada saksi mata yang melihat langsung adanya asap putih dan kilatan cahaya sebelum terjadi ledakan,''terang Kapolres.

''Masih berdasarkan hasil olah TKP ini juga, kami tidak menemukan adanya kerusakan yang terjadi imbas dari ledakan itu. Dan ledakan diperkirakan terasa hingga radius 10 sampai 15 meter,''tambanhya.

Pada kesempatan yang sama, Hadi Gunawan, menghimbau agar masyarakat terlibat pro aktif dalam menjaga kondusifitas daerahnya masing-masing.

''Warga masyarakat dan RT dapat bekerja sama untuk sigap menjaga wilayah masing-masing sehingga para oknum yang tidak bertanggung jawab tidak berani membuat keresahan di wilayahnya,''saran hadi. (ian)

sumber : sumbawanews.com

Seorang Polisi Depresi Bunuh Diri dengan Parang

Rendra Farid, polisi berpangkat brigadir satu, ditemukan tewas bunuh diri di kediaman orangtuanya di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Selasa (12/7). Diduga anggota Kepolisian Resor Bima, NTB, itu sedang mengalami depresi berat.

Rendra ditemukan tewas oleh warga sekitar yang mencurigai keadaan rumah korban sepi. Tetangganya itu masuk ke dalam rumah. Kecurigaan itu terbukti. Di dalam ditemukan Rendra meregang nyawa dengan kondisi luka parah di bagian leher. Posisi tangan Rendera masih memegang parang.

Warga kemudian berkerumun di rumah Briptu Rendra, untuk memastikan kematian korban. Korban yang masih lajang itu diduga mengalami depresi. Bahkan, sebelumnya, Rendra akan dibawa ke Bali, untuk berobat. Saat kejadian, orangtua korban sedang tidak berada di rumah.(DSY)

sumber : metrotvnews.com

Bom di Pondok Pesantren di Bima Diduga Ditujukan untuk Polisi

Bom yang meledak di pondok pesantren Umar bin Khatab diduga ditujukan untuk polisi. Juru bicara Kepolisian Indonesia Anton Bahrul Alam mengatakan, dugaan tersebut muncul pasca dilarangnya polisi masuk ke lokasi tempat terjadinya ledakan tersebut.

“Di duga bom ini adalah bom rakitan yang memang akan digunakan untuk menyerang polisi. Polisi kesanapun diusir-usir,”

Juru Bicara Kepolisian, Irjen Anton Bahrul Alam menambahkan, polisi sudah meminta keterangan dari 11 anggota pondok pesantren terkait kejadian tersebut.

Hingga malam ini, sekitar 160 personil polisi dari Polres Bima Nusa Tenggara Barat masih belum diperbolehkan masuk ke Pondok Pesantren Umar bin Khatab. Kapolres Bima Fauza Barito mengatakan, pihak ponpes masih melarang polisi untuk melakukan olah TKP di tempat terjadinya ledakan bom. Karena itu, aparat polisi masih akan terus berjaga di sekitar ponpes Umar bin Khatab sambil menunggu kedatangan tim Laboratorium forensik.

“Kita masih belum bisa masuk karena masih menunggu tim dari Labfor datang, ada beberapa orang yang kita periksa. Yah kita memeriksa itu kan untuk mengembangkan kasus ini. Sementara ini kita mau melihat dan mencari data tentang kejadian ledakan bom itu saja.”

Kapolres Bima Fauza Barito menambahkan, negosiasi dengan pihak pondok pesantren masih terus dilakukan. Sebelumnya, santri ponpes Umar bin Khatab melarang polisi untuk masuk ke ponpes untuk melakukan olah TKP. Mereka berjaga di depan ponpes sambil membawa senjata tajam. Kemarin, terjadi ledakan di pondok pesantren tersebut yang menewaskan satu orang pengurus ponpes. Belum diketahui pelaku serta motif kasus ledakan di pondok pesantren tersebut.

sumber : kbr68h.com

Ledakan Keras Terdengar dari Ponpes Khilafa Umar Bin Khattab Bima

Warga Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, gempar, Senin (11/7) sore. Mereka amat terkejut dengan sebuah ledakan hebat yang terdengar hingga radius dua kilometer. Mencemaskan, karena sumber ledakan diduga berasal dari Pondok Pesantren Khilafa Umar bin Khattab.

Celakanya, sampai pukul 20.00 WITA, kepolisian belum bisa mendekati ponpes. Alhasil sampai kini belum diketahui ada atau tidak korban dalam insiden itu. Polisi tak berani mendekati ponpes karena para santri lebih dulu membentuk barikade.

Kepolisian, tokoh masyarakat, dan sejumlah wartawan cuma bisa memantau situasi dari luar ponpes. Beberapa warga mengatakan, ledakan terdengat sekitar pukul 15.00 WITA. Warga yang bermukim sekitar 50 meter dari ponpes mencium bau korek api sesaat setelah ledakan.

Ponpes Khilafiah Umar bin Khattab diketahui sebagai tempat Muhammad Sya`ban menuntut ilmu agama. Sya`ban menjadi "terkenal" setelah terbukti membunuh seorang polisi, 30 Juni silam.(ICH)

sumber : metrotvnews.com

Gaji 13 Akan Segera Cair

Rasa penasaran sejumlah aparatur pemerintah daerah yang terdata sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Sekretariat Daerah (Setda) Sumbawa Barat, menikmati pembayaran gaji 13 tahun 2011 yang biasanya diterima bertepatan dengan tahun ajaran baru sekolah, tampaknya dalam minggu ini sudah dapat direalisasikan.

Pemerintah Daerah Sumbawa Barat, melalui PLT Kabag Humas Setda KSB, Najamuddin Amy, mengungkapkan, jika tidak terjadi perubahan apapun, dipastikan dalam minggu ini Pemda KSB sudah dapat merealisasikan pembayaran gaji 13 tersebut.

Dari sisi anggaran, menurut Najamuddin, sudah tidak ada persoalan. Tinggal dibutuhkan peran aktif dari para bendahara masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk segera mungkin memasukan sejumlah anggarannya ke DPPKA.

''Anggaran sudah siap tinggal secepatnya para bendahara dari masing-masing SKPD  mengajukan anggaranya ke DPPKA,''ujar Najam. (ian) 

sumber : sumbawanews.com

RSUD Terbakar, 342 Pasien Dievakuasi

RUMAH Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), terbakar, kemarin, sekitar pukul 14.45 Wita. Seluruh pasien pun dievakuasi ke sejumlah rumah sakit lainnya.

Saat kejadian, seorang pasien, Amaq Sajim, 55, asal Praya, Lombok Tengah, meninggal dunia. "Beliau meninggal bukan karena terbakar, tapi akibat sakit jantung," kata H Mawardi, Direktur RSUD Mataram, kepada wartawan di sekitar lokasi kebakaran.

Ia mengatakan, sebanyak 342 pasien dievakuasi di tujuh rumah sakit yang ada di Kota Mataram, termasuk di Praya, Lombok Tengah, dan di RS Tripat Kabupaten Lombok Barat. Api meluluhlantakkan ruangan no 23, tempat peralatan CT scan satu-satunya di Mataram yang baru setahun dioperasikan.

Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh bersama Kapolres Mataram Ajun Komisaris Besar I Nyoman Sukena tampak berada di lokasi kejadian. Namun, keduanya belum bisa memastikan penyebab terjadinya kebakaran. Menurut Sukena, penyelidikan baru dapat dilakukan setelah api dipadamkan. "Setelah itu baru kita datangkan tim forensik dari Denpasar, Bali, dan mungkin tiba malam ini," ujarnya.

Dikatakannya, penyelamatan pasien dilakukan dengan lancar, termasuk mengamankan sejumlah tabung oksigen. Sebagian besar dokumen, termasuk yang menyangkut keuangan, sudah diamankan. (YR/N-4)

sumber : mediaindonesia.com

Gubernur NTB Janji Lagi Tandatangani Pembentukan PPS, Pembentukan PPS Terancam Gagal

Gubernur NTB DR.H.TGB. Zainul Madji kembali berjanji untuk segera menandatangani rekomendasi pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) pada hari Senin (11/7/2011) mendatang.

Janji Gubernur ini diutarakan saat bertemu dengan anggota Kaukus Muda Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KAMPUS) pada Kamis (7/7/2011) siang.

Menurut Sekjen KAMPUS Junus Asfiah, TGB berjanji akan melakukan sekali lagi pertemuan dengan perangkat propinsi untuk mengambil keputusan sebelum hari senin mendatang, "TGB berjanji pada hari senin tersebut rekomendasi terhadap PPS ditandangani." jelas Yunus.

Sementara itu Ketua KAMPUS Arif Hidayat memandang janji Gubernur NTB ini hanya sebagai bentuk cuci tangan, karena  sebelumnya TGB sengaja menghambat pembentukan PPS dengan cara memperlama dikeluarkannya rekomendasi.

"Untuk saat ini rekomendasi menjadi tidak penting lagi karena pada  hari Kamis (7/7/2011) ini  proses pembahasan terhadap daerah pemekaran di pusat hampir dikatakan sudah selesai, dan PPS terlambat untuk masuk kedalam gerbong daerah calon pemekaran lainnya yang sudah dibahas oleh DPR RI." jelas Arif

TGB sengaja mengulur waktu penadatanganan PPS sambil menunggu tarik ulur pembahasan pemekaran antara eksekutif dan legislatif di pusat. Sikap gubernur yang akan menandatangani PPS pada hari senin hanya untuk menunjukkan bahwa jika terjadi kegagalan pembentukan PPS, dia tidak menjadi orang yang disalahkan karena dia sudah menandatangani rekomendasi.

Faktor kelemahan pembentukan PPS kunci utamanya terletak pada political will dari geubernur NTB yang naif. "TGB mampu membaca proses politik di pusat yang sedang mengalami tarik ulur antara eksekutif dengan legislatif terkait pemekaran." terangnya.

Melihat tarik ulur tersebut gubernur sangat jelas sengaja memperlambat proses PPS dengan menahan rekomendasi PPS. sementara itu dipusat bagi eksekutif moratorium tetap dijalankan sembari menunggu hasil Desertada.

"Desertada sendiri yang akan memuat luasan dan volume posibility pemekaran di indonesia sampai tahun 2025 akan menjadi PP baru tentang pemekaran pengganti PP 78/2007." jelas Arif.

Sedangkan DPR RI tetap memproses semua wilayah yang sudah sesuai dengan PP 78/2007, karena tidak ada Perpu terhadap pemekaran yg dikeluarkan presiden sebagai legal aspek moratorium. Dalam hal ini peluang pemekaran bagi PPS sebenarnya terletak pada politicall will yang kuat dari DPR RI terhadap pembentukan PPS, asalkan syarat sesuai PP 78 bisa dipenuhi. Namun PPS masih belum bisa memenuhi satu persyaratan terahir yaitu rekomendasi gubernur. Sehingga hingga pada akhir DPR RI mengajukan kepada presiden wilayah yang akan dimekarkan sumbawa tidak bisa masuk dalam gerbong tersebut karena belum memenuhi syarat.

"Hal itulah yang kami maksudkan sebagai politiking TGB untuk menghambat rekomendasi hingga proses politik yang dilakukan oleh DPR RI terdesak waktu untuk segera dikirimkan ke presiden untuk mendapatkan Ampres." jelas Arif.

Senada dengan Arif, anggota Petisi Warga Sumbawa Jakarta Poetra Sorjo mengungkapkan TGB sendiri menyebutkan akan menandatangani PPS jika sudah keluar hasil kajian dari tim teknis pengkaji PPS yang di SK kan oleh gubernur. Pasalnya hingga hari ini setelah tim pengkaji dari gubernuran sudah usai bekerja namun TGB masih belum menandatangani rekomendasi. Maka faktor utama kegagalan PPS sangat jelas terletak pada keengganan Gubernur NTB.

Apapun hasil Desertada tidak menjadi penentu atas sebuah daerah dimekarkan atau tidak. Desertada hanya rell kerangka pemekaran. Karena domain pembuat UU itu adalah DPR RI (legislative) dan bukan Kemendagri (eksekutif). Artinya jika ada anggota DPR RI baik perorangan ataupun kelompok yang kuat mendorong PPS agar dapat menjadi prolegnas maka apapun keputusan DPR tidak bisa ditolak oleh eksekutif.

Terkait dengan usul Legislatif, anggota DPR RI asal NTB Fachri hamzah menyebutkan  kalau anggota DPR itu teriak maka bisa merubah indonesia, "saya akan mengajukan hak usul inisiatif terhadap PPS atas nama saya sendiri setelah saya pulang dari Turki." kutip Soerjo dari penjelas Fahri pada tanggal 25 Juni 2011.

Harapan terakhir tinggal bertumpu pada perjuangan Fahri Hazah, "jika usul inisiatif bisa segera diusulkan oleh Fachri Hamzah untuk dijadikan prolegnas 2012 maka tidak perlu membutuhkan waktu panjang pembahasan oleh komisi II DPR RI maupun kemendagri, karena logikannya UU bisa diusulkan oleh hanya satu anggota dewan asalkan mendapat persetujuan dari mayoritas fraksi dalam rapat paripurna DPR atas usul inisiatif yang dilakukan oleh fachri hamzah sebagai perorangan anggota Dewan maka tuntaslah PPS bisa dibentuk." pungkas Soerjo.(sn01)

sumber : sumbawanews.com