PPS Ditargetkan Terbentuk Desember 2011

Pasca persetujuan Pembentukan Calon Provinsi Pulau Sumbawa sebagai Pemekaran Dari Provinsi NTB oleh Gubernur NTB pada Senin 18 Juli 2011 lalu, Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S) Jakarta dan Mataram langsung mengadakan konsolidasi di Jakarta, pada Kamis (21/7) malam di Resto Gandhi Jakarta Pusat.

"PPS Harus terbentuk pada Desember 2011, dan tolong buat timeline rincinya." pinta Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fahri Hamzah dalam rapat konsolidasi tersebut.

Fahri sangat yakin, pada akhir tahun ini PPS bisa diundangkan di DPR RI. Terkait dengan Desain Besar Penataan Daerah (Desertada ) yang disusun oleh Kemendagri saat ini, Fahri melihat tidak menjadi ganjalan. "Hingga saat ini desertada tersebut belum diakui oleh DPR RI, dan ini kerjaan politis." terang Fahri.

Target Fahri untuk mewujudkan PPS pada Desember 2011 juga diperkuat oleh anggota Komisi II DPR RI Harun Alrasyid. "Setelah adanya rekomendasi dari Gubernur NTB, upaya lobi di DPR RI lebih mudah, dan kita targetkan pada akhir tahun 2011 PPS terbentuk."terang Harun.

Harun juga menginformasikan, lembaran hak inisiatif pembentukan PPS juga telah ditandatanganinya, "Proses hak inisitif anggota DPR RI yang digalang oleh Fahri saya juga telah tandatangani." info Harun.

Selain dihadiri oleh Fahri dan Harun, pertemuan ini juga dihadiri oleh Sekda NTB H.M.Nur, ketua KP3S Jakarta Dr.H.Sanusi, Sekretaris KP3S Jakarta Yan Sirajuddin, wakil Ketua KP3S Jakarta Amir Jawas dan Manimbang Kahariady, Wakil Sekretaris KP3S Jakarta M.Amin, Bendahara KP3S Mataram H. Abdullah dan Ketua Kaukus Muda KP3S Arif Hidayat.

Sementara itu Sekda NTB H.M. Nur menyampaikan pesan Gubernur NTB saat menandatangani rekomendasi PPS yang intinya pemekaran ini akan mensejahterahkan masyarakat pulau Sumbawa.

"Pak Gubernur juga berharap pemekaran ini jangan sampai memecah belah antara Lombok dan Sumbawa, semua masih tetap satu dan akan saling membangun." ujar Sekda NTB. (sn01)

sumber : sumbawanews.com

Akhirnya Gubernur NTB Tandatangani Rekomendasi PPS

Gubernur NTB Dr.TGB. Zainul Madji akhirnya menandatangani rekomendasi pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) pada Senin 18 Juli 2011 sekitar pukul 18.45 wita.

"Setelah rekomendasi ini ditandatangani Gubernur, Sekretaris Daerah NTB H. Muhammad Nur, SH., MH langsung memberitahukan perkembangan terbaru." ungkap Ketua KP3S Jakarta dr.H. Sanusi, saat rapat konsolidasi KP3S Jakarta di Slipi Plasa Jakarta, Senin (18/7) malam.

Langkah selanjutnya mengoptimalkan lobi ditingkat DPR RI dan Depdagri, "Bola sekarang berada di tangan KP3S Jakarta agar rekomendasi Gubernur ini bisa melengkapi kekurangan syarat administrasi di DPR RI dan Depdagri." jelas Sanusi.

Tarik ulur penandatanganan rekomendasi ini membuat KP3S di daerah dan Jakarta gerah, bahkan sudah dipersiapkan berbagai aksi guna mendesak Gubernur NTB untuk segera menandatangani rekomendasi tersebut.

Sebelumnya Gubernur NTB berjanji akan mendatangani rekomenasi ini pada pukul 08.00 wita namun diundur hingga pukul 14.00 wita dan karena Gubernur mendadak ada acara lain. "Tiba-tiba menjelang petang ada kabar Gubernur telah menandatangani rekomendasi tersebut." ungkap Sanusi yang terus memantau posisi rekomendasi ini dalam seminggu terakhir.

Sementara itu, Sekretaris KP3S Jakarta Yan Sirajuddin mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan puluhan mahasiswa untuk mengadakan aksi di kantor penghubung NTB. "Setelah kami mendengar Gubernur NTB batal menandatangani rekomendasi pada pukul 14.00 wita kami langsung mengadakan konsolidasi dengan target aksi kantor penghubung NTB karena dikabarkan Gubernur NTB akan berada dikantor penghubung tersebut." ungkap Yan.

Aksi ini terpaksa dibatalkan, karena tiba-tiba gubernur NTB menandatangani rekomendasi tersebut pada petang harinya. (sn01)

sumber : sumbawanews.com

Awas, Penipuan Bermotif Bantuan Masjid

Penipuan dengan motif bantuan masjid mulai marak terjadi di wilayah Kabupaten Bima. Itu terungkap, menyusul banyaknya pengurus masjid, musala, kepala dusun hingga kepala desa yang datang pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bima.

Sabtu lalu, tercatat sebanyak 11 orang yang terdiri atas kepala desa, kepala dusun maupun pengurus masjid dan musala yang datang ke Kantor Sosial Kabupaten Bima. Mereka mengaku mendapat telepon dari staf Dinas Sosial Kabupaten bernama Ismail, menyebutkan ada bantuan untuk masjid setempat senilai Rp 250 juta.

‘’Karena dalam dua minggu ini sudah puluhan orang pengurus masjid, kepala desa maupun kepala dusun yang datang menanyakan bantuan pada Kantor Dinas Sosial, kitapun menanyakan dari mana sumber informasi itu,’’ kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima Abdul Wahab Usman SH.

Dari pengakuannya, mereka mendapat telepon dari orang yang mengaku bernama Ismail, staf Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bima dengan nomor HP 085219305xxx. Oknum menyebutkan mereka akan mendapat bantuan masjid sebesar Rp 250 juta.

Untuk meyakinkan  pengurus masjid tersebut, oknum yang mengaku bernama Ismail meminta orang yang menjadi sasaran itu untuk menelpon ke nomor HP 082123349977, atas nama Baharudin. ‘’Baharudin itu disebut sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB,’’ terangnya.

Setelah berkomunikasi dengan oknum yang mengaku  Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB  Baharudin, para korban semakin yakin dengan bantuan senilai Rp 250 juta tersebut. Syaratnya mereka harus mengirimkan uang administrasi sebesar 10 persen dari nilai bantuan. ‘’Karena yakin dengan bantuan itu, mereka mendatangi Kantor Dinas Sosial menanyakan hal itu. Apalagi dari pengakuan oknum yang mengaku Baharudin tersebut, bantuan itu dapat diambil pada Dinas Sosial Kabupaten Bima,’’ terangnya.

Sejauh ini Wahab mengaku belum mendapat  laporan, apakah telah ada pengurus masjid atau kepala desa yang telah menyetorkan uang administrasi sebesar 10 persen dari nilai bantuan tersebut. ‘’Ini jelas penipuan. Karena tidak ada staf pada Dinas Sosial Kabupaten Bima bernama Ismail,’’ sebutnya.

Kepada masyarakat, Wahab mengimbau untuk tidak mempercayai jika mendapat telepon dari orang yang mengaku diri staf Dinas Sosial Kabupaten maupun Provinsi. Apalagi ujung-ujungnya mereka meminta untuk mentransfer biaya administrasi. (gun)

sumber : lombokpost.co.id

Pemda Ancam Ambil Alih Tambak Tano

Minta PTBHJ Segera Beroperasi

TALIWANG—Pemerintah daerah (Pemda) Sumbawa Barat benar-benar serius terkait persoalan operasional tambak udang di desa Tambak Sari, Kecamatan Poto Tano. Pemda mengancam jika PT Bumi Harapan Jaya (BHJ), perusahaan pemilik hak pengelolaan tambak tidak segera melaksanakan kegiatan, pemda tidak segan-segan mengambil alih lahan tersebut.

Wakil Bupati KSB, Drs H Mala Rahman menegaskan, sikap pemerintah itu bisa saja dilakukan. Pasalnya, sesuai aturan yang berlaku pemerintah berhak mengambil alih lahan yang saat ini dikuasai oleh PTBHJ jika selama tiga tahun tidak kunjung beroperasi. Apalagi, status lahan tersebut merupakan lahan pemerintah, penggelolaannya saja diberikan kepada swasta.

Diakui wakil bupati, Kamis lalu dirinya menerima kedatangan perwakilan PTBHJ. Dihadapan perusahaan itu, orang nomor dua bumi Undru ini sudah memberikan warning keras, sekaligus menyampaikan hal tersebut.

Pada pertemuan itu, wakil bupati dua periode ini dengan tegas meminta keseriusan pihak perusahaan mengenai kelanjutan dan kapastian pengoperasian tambak udang tersebut. ‘’Saya sudah sampaikan langsung ke BHJ, jangan-jangan mereka bertemu pemda KSB sebagai salah satu upaya untuk mengelabui pemerintah karena takut dengan aturan itu sendiri,’’ tegasnya.

Diakuinya, pengoperasian tambak tano penting untuk segera dilaksanakan mengingat masyarakat sekitar lokasi tambak menggantungkan hidupnya dari kegiatan tersebut. Perkembangan ekonomi masyarakat dan multi player efecknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.

Untuk memuluskan keinginan itu, pemda KSB telah mengeluarkan ijin lokasi bagi PTBHJ. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk mendapatkan ijin lain yang dibutuhkan termasuk jaminan keamanan tapi dengan catatan perusahaan segera memberi kepastian kapan akan mulai beroperasi.

Apa alasan perusahaan sehingga belum juga melaksanakan operasional? Pihak PTBHJ mengaku penyebabnya tidak lain karena budidaya udang saat ini sedang tidak bagus. Namun alasan itu dinilainya terlalu mengada-ada. Pasalnya, sejauh ini komoditi udang masih sangat menjanjikan. Buktinya, sampai saat ini budidaya udang di Sumbawa dan Dompu tetap eksis sampai sekarang.

‘’Lokasi tambak di Poto Tano itu sebenarnya jauh lebih menguntungkan dibanding dengan wilayah timur lainnya. Pasalnya, jarak dengan Pulau Jawa sebagai pasar terbesar komoditi ini lebih dekat,’’ tandasnya.(far)

sumber : lombokpost.co.id

Gubernur Tetap Ingkar Janji, Amir Jawas Ancam Blokir Pelabuhan Tano

Janji Gubernur NTB Dr.TGB.H.zainul Madji untuk mendukung pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali dipertanyakan oleh wakil ketua Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S) Jakarta H. Amir Jawas, Kamis (14/7/2011).

Menurut Jawas, dirinya heran dengan sikap Gubernur NTB yang dengan mudahnya melupakan janji sebelum terpilih menjadi Gubernur NTB.

TGB sebelum menjadi Gubernur NTB, secara terbuka berjanji akan mendukung pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Janji ini kemudian diucapkan lagi setelah masyarakat Sumbawa mengadakan kongres PPS di Kota Sumbawa Besar pada awal Januari 2011 lalu. Alasan Gubernur NTB tidak mengeluarkan rekomendasi pembentukan PPS karena berkas administrasi belum juga diterimanya. "Namun setelah berkas tersebut diserahkan dan tim kajian pemekaran wilayah menyatakan PPS layak dibentuk, Gubernur NTB belum juga mau menandatangani rekomendasi pembentukan PPS ini." urai Amir.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur NTB berjanji akan mengeluarkan rekomendasi pembentukan PPS padaSenin (11/7) lalu setelah mengadakan rapat dengan tim kajian pemekaran wilayah yang direncanakan minggu lalu. Namun hingga saat ini rapat tersebut belum juga digelar.

"Seorang Gubernur yang bergelar Tuan Guru Bajang atau setara dengan Kiai dengan mudahnya melupakan janji yang dulu pernah diucapkannya secara terbuka." terang Amir.

Amir mempertanyakan kualitas Iman sang Gubernur NTB ini, "Jika merasa dirinya sebagai seorang muslim dan sudah mendapat pengakuan resmi berupa gelar Doktor akan kemampuan akademis keislamannya, kenapa dengan mudahnya TGB ini mengingkari janji kepada rakyat Sumbawa." jelasnya.

Dengan sikap mudahnya  ingkar janji ini, Amir meragukan kemampuan akademis doktor yang diraih Zainul Madji, "Saya rasa ada yang salah dengan gelar Tuan Guru dan gelar Doktor keislaman yang disandang oleh Gubernur NTB." cetus Amir.

Terlepas dari mudahnya ingkar janji TGB yang menjadi panutan warga Nahlatun Wathan (NW) ini, Amir berencana memblokir pelabuhan Pototano sebagai reaksi masyarakat Pulau Sumbawa akan sikap ingkar janji ini.

"Kami akan terus menuntut TGB untuk memenuhi janjinya tersebut." ujar Amir.

Amir juga menyentil ciri-ciri orang munafik adalah mudahnya ingkar janji, berbohong dan berkhianat, "Kita tidak menginginkan orang memberi label kepada Gubernur NTB sebagai orang munafik karena mengingkari janji dalam mewujudkan pembentukan PPS." pungkas Amir. (sn01)

sumber : sumbawanews.com

KP3S Kecam Sikap Represif Aparat Polda NTB Tangani Aksi Demo PPS

Sikap represif aparat Polda NTB dalam menangani aksi demontrasi menuntut pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) yang memakan korban 8 mahasiswa terluka mendapat reaksi dari Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S).

Sekjen KP3S Mataram, H. Salim menyayangkan sikap jajaran polda NTB sehingga jatuhnya korban dari kalangan mahasiswa. "Mereka para mahasiswa ingin menyuarakan aspirasinya karena selama ini merasa dibohongi oleh Gubernur NTB." jelas Salim.

Menurut Salim, banyak pendekatan lain yang bisa dilakukan oleh aparat Polda NTB sehingga tidak timbul korban seperti kejadian yang terjadi didepan Kantor Gubernur NTB, Jum'at (15/7) siang.

Kecaman keras juga datang dari Sekretaris KP3S Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Benny Tanaya. Menurut Benny aksi yang melukai 8 mahasiswa ini sudah diskenariokan sejak awal oleh aparat yang bertugas dilapangan.

"Atas kejadian itu, kami meminta Kapolda NTB untuk bertanggung dan bersikap cerdas untuk mengusut oknum-oknum Polda NTB yang bertindak represif." pinta Benny.

Benny juga mengancam Gubernur NTB Dr.TGB.Zainul Majdi jika tetap kukuh tidak merekomendasikan pembentukan PPS, maka gelombang massa yang lebih besar akan mengepung Mataram.

Senada dengan Salim dan Benny, wakil Ketua KP3S Jakarta H. Amir Jawas mengutuk keras sikap aparat Polda NTB dalam menangani aksi unjuk rasa.

"Aksi ini tidak akan menyurutkan niat KP3S untuk pembentukan PPS, malah kami berencana akan memblokir pelabuhan Pototano." terang Amir. (sn01)

sumber : sumbawanews.com

Kapolri diminta copot Kapolda NTB

Indonesia Police Watch (IPW) meminta Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo mencopot Kapolda Nusa Tenggara Barat beserta Kapolres Bima terkait kasus ledakan bom di Pondok Pesantren milik Ustadz Umar bin Khattab, di Kabupaten Bima, NTB.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane menilai Kapolres Bima maupun Kapolda NTB gagal membangun wibawa aparat kepolisian di hadapan masyarakat lokal. "Karena itu IPW minta Kapolri untuk mencopot Kapolres [Bima] dan Kapolda [NTB]," katanya kepada Bisnis, hari ini.

Ledakan tersebut terjadi pada Senin lalu yang menewaskan satu orang. Hingga kini aparat kepolisian dari dua peleton Pasukan Pengendali Massa (dalmas), satu peleton Brimob, dan pasukan gabungan dari TNI belum bisa memasuki TKP karena dihalang-halangi oleh santri.

Tidak hanya para santri, tadi malam, warga sekitar juga memblokir jalan negara di Kecamatan Dompu, Kabupaten Bima. Mereka meminta polisi untuk mengembalikan jenazah korban ledakan ke ponpes.

"Dalam negosiasi dengan warga tersebut, sempat terjadi sejumlah pelemparan, hingga melukai Kapolres [Bima] beserta ajudannya," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam kepada wartawan hari ini.

Satu orang warga menderita luka tembak. Namun, lanjut Anton, tidak fatal. "dua orang lagi terluka karena terkena lemparan,".

Hari ini pula, tambah Anton, Kapolda NTB mengadakan rapat Muspida dengan sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh ulama setempat untuk menentukan langkah selanjutnya. (24/tw)

sumber : bisnis.com

Sidang Praperadilan, Kapolda Dikalahkan 7 Pengacara

Kapolda NTB diperintahkan untuk mengembalikan mobil Kijang Inova bernopol EA 1462 C kepada Heri Saptoaji SH, warga Kelurahan Seketeng. Pasalnya, penyitaan yang dilakukan pihak Polda NTB terhadap mobil tersebut sejak 1 November lalu, dinyatakan tidak sah secara hukum. Hal ini terungkap pada sidang putusan gugatan pra peradilan di Pengadilan Negeri Sumbawa, Selasa (12/7).

Dalam sidang yang dipimpin Hakim Suba’i SH, juga menghukum Kapolda selaku termohon membayar biaya perkara sebesar nihil.

Ditemui Gaung NTB usai sidang, Heri Saptoaji SH didampingi 6 pengacaranya, mengaku puas dengan putusan tersebut. Hal ini menurutnya telah membuktikan bahwa penyitaan terhadap mobilnya tidak prosedural. “Apa yang saya lakukan ini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi ingin membuka mata semua pihak terutama yang bernasib sama untuk memiliki keberanian,” ujar Heri yang juga salah seorang pengacara beken di daerah ini.

Dibeberkan Heri, dalam persoalan ini, pihak kepolisian tidak melakukan penyidikan dan penyelidikan secara professional, lantaran di satu sisi Polda melalui Propam mengakui ketidak professional kinerja anggotanya. “Tapi di persidangan mereka tetap ngotot dan mengaku telah bekerja secara profesional. Tapi sekarang sudah terbukti,” tandasnya.

Berdasarkan ketentuan hukum lanjutnya, tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik tidak layak, karena wajib mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri (PN).

Terhadap persoalan praperadilan ini pihaknya sudah mendaftarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tertanggal 30 Juni lalu di PN Sumbawa terhadap seluruh pihak yang terkait dalam masalah ini, atas tuntutan moril agar pembelian mobil tersebut disahkan.

Untuk diketahui pada sidang praperadilan tersebut termohon diwakili AKP I Nyoman Nursana SH, Penata I, Wayan Gatot Madiyasa dan Brigadir Ghufron Subekti.

sumber : gaungntb.com

Pengenalan Safety Riding Upaya Menurunkan Tingkat Kecelakaan

Dalam memperingat Dirgahayu Polisi ke-65, Mapolres Sumbawa Barat bekerjasama dengan seluruh Polsek dan Unit Polisi Lalu Lintas Mapolres Sumbawa Barat (Polantas KSB) mengelar kegiatan upaya menjaga keselamatan dalam berkendaraan (Safety Riding).

Pelaksanaan kegiatan Sapety Riding dilaksanakan dengan melakukan arak-arakan dari Pelabuhan Poto Tano hingga wilayah Sekongkang, dengan melibatkan para Tukang Ojek, Tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan sejumlah element masyarakat lainnya yang kerap menggunakan kendaraan roda dua dalam kehidupan sehari-hari.

DIR Lantas Polda NTB, Kombes. Edy Sukaryo, yang terlibat langsung dalam mensosialisasikan Sapety Riding mengaku, sangat kagum dengan inisiatif dan kepedulian sejumlah Polsek di wilayah KSB, terhadap keamanan masyarakat dalam berkendaraan khususnya kendaraan roda dua.

Diakui Edy Sukaryo, tingkat kecelakaan di wilayah KSB dalam beberapa tahun terakhir berdasarkan laporan yang diterima, selalu mengalami peningkatan. Oleh karenanya, sosialisasi kegiatan Sapety Rinding ini diharapkan mampu menjadi solusi dalam upaya penurunan tingkat kecelakaan yang terjadi.

''Kegiatan ini bisa dikatakan bentuk dari tindak lanjut UU NO 2 Th 2009 dalam upaya meningkatkan keselamatan dalam berkendaraan.disatu sisi, kegiatan ini juga sebagai upaya membina para anak usia dini untuk bisa mengenal tata cara keselamatan dalam berkendaraan,''ucapnya.

''Mari sekecil apapun kita berbuat menyelamatkan para kader-kader bangsa yg akan menjadi penerus pemimpin bangsa kita ini. Saatnya masyarakat dan Polisi bersama-sama ikut mengamalkan yg nama tertib lalau lintas untuk satu tujuan mengurangi hingga 50 persen dr kecelakaan yang terjadi,''timpalnya.

Sementara itu Kasat Lantas Polres Sumbawa Barat, AKP. Eliantoro, S.Ik, menyebutkan, sebagai bentuk implementasi dalam kegiatan sapety Riding, pihak Mapolres Sumbawa Barat, membagikan total sejumlah 300 helm berstandar nasional dan Rompi kepada sejumlah masyarakat dari kecamatan Poto Tano hingga Kecamatan Sekongkang. Tujuan dari pembagian Helm dan Rompi itu dijelaskan Eliantor, tidak bukan sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan dalam berkendaraan khususnya para pengguna roda dua. (ian)

sumber : sumbawanews.com

Warga Kp. Dalam Taliwang Panik, Dipikir Ada Ledakan BOM

Senin malam sekitar pukul 23.15 wita, persis di wilayah Masjid Nurul Fallah kampung Motong Kelurahan Sebok Taliwang, telah terjadi ledakan cukup keras. Warga yang berdomisi di wilayah tempat Kejadian Perkara (TKP) yang mendengar suara ledakan langsung berhamburan keluar rumah. Rasa panik warga dipicu dari rasa khawatir bahwa ledakan yang terjadi bersumber dari sebuah BOM.

Pantauan langsung SumbawaNews.Com, tidak terjadi kerusakan apapun dilokasi peledakan maupun disekitar wilayah peledakan. Sementara berdasrkan pengakuan saksi mata, bahwa ledakan terjadi dua kali dengan rentan waktu yang tidak terlalu jauh.
''Ledakannya dua kali dan cukup keras sehingga mengangetkan kami,''cerita warga yang mengaku bernama chaca.

''Kami bahkan melihat ada asap putih diatas masjid dan ada bau sebuah aroma trbakar. Tetapi tdiak ada bangunan yang hancur,''tambahnya.

Sementara itu, Kapolres Sumbawa Barat, Hadi Gunawan, membenarkan adanya ledakan yang sempat menimbulkan keresahan bagi warga sekitar TKP. Berdasarkan hasil olah TKP yang dilakukan anggota jajaran Mapolres Sumbawa, diungkapkan Hadi Gunawan, kuat indikan ledakan yang terjad bersumber dari sebuah mercon yang diledakkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

''Dari ciri-ciri atas informasi saksi mata, dan hasil olah TKP yang kami lakukan langsung, kuat dugaan sumber ledakan itu dari sebuah mercon yang menyerupai kembang api. Karena ada saksi mata yang melihat langsung adanya asap putih dan kilatan cahaya sebelum terjadi ledakan,''terang Kapolres.

''Masih berdasarkan hasil olah TKP ini juga, kami tidak menemukan adanya kerusakan yang terjadi imbas dari ledakan itu. Dan ledakan diperkirakan terasa hingga radius 10 sampai 15 meter,''tambanhya.

Pada kesempatan yang sama, Hadi Gunawan, menghimbau agar masyarakat terlibat pro aktif dalam menjaga kondusifitas daerahnya masing-masing.

''Warga masyarakat dan RT dapat bekerja sama untuk sigap menjaga wilayah masing-masing sehingga para oknum yang tidak bertanggung jawab tidak berani membuat keresahan di wilayahnya,''saran hadi. (ian)

sumber : sumbawanews.com

Seorang Polisi Depresi Bunuh Diri dengan Parang

Rendra Farid, polisi berpangkat brigadir satu, ditemukan tewas bunuh diri di kediaman orangtuanya di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Selasa (12/7). Diduga anggota Kepolisian Resor Bima, NTB, itu sedang mengalami depresi berat.

Rendra ditemukan tewas oleh warga sekitar yang mencurigai keadaan rumah korban sepi. Tetangganya itu masuk ke dalam rumah. Kecurigaan itu terbukti. Di dalam ditemukan Rendra meregang nyawa dengan kondisi luka parah di bagian leher. Posisi tangan Rendera masih memegang parang.

Warga kemudian berkerumun di rumah Briptu Rendra, untuk memastikan kematian korban. Korban yang masih lajang itu diduga mengalami depresi. Bahkan, sebelumnya, Rendra akan dibawa ke Bali, untuk berobat. Saat kejadian, orangtua korban sedang tidak berada di rumah.(DSY)

sumber : metrotvnews.com

Bom di Pondok Pesantren di Bima Diduga Ditujukan untuk Polisi

Bom yang meledak di pondok pesantren Umar bin Khatab diduga ditujukan untuk polisi. Juru bicara Kepolisian Indonesia Anton Bahrul Alam mengatakan, dugaan tersebut muncul pasca dilarangnya polisi masuk ke lokasi tempat terjadinya ledakan tersebut.

“Di duga bom ini adalah bom rakitan yang memang akan digunakan untuk menyerang polisi. Polisi kesanapun diusir-usir,”

Juru Bicara Kepolisian, Irjen Anton Bahrul Alam menambahkan, polisi sudah meminta keterangan dari 11 anggota pondok pesantren terkait kejadian tersebut.

Hingga malam ini, sekitar 160 personil polisi dari Polres Bima Nusa Tenggara Barat masih belum diperbolehkan masuk ke Pondok Pesantren Umar bin Khatab. Kapolres Bima Fauza Barito mengatakan, pihak ponpes masih melarang polisi untuk melakukan olah TKP di tempat terjadinya ledakan bom. Karena itu, aparat polisi masih akan terus berjaga di sekitar ponpes Umar bin Khatab sambil menunggu kedatangan tim Laboratorium forensik.

“Kita masih belum bisa masuk karena masih menunggu tim dari Labfor datang, ada beberapa orang yang kita periksa. Yah kita memeriksa itu kan untuk mengembangkan kasus ini. Sementara ini kita mau melihat dan mencari data tentang kejadian ledakan bom itu saja.”

Kapolres Bima Fauza Barito menambahkan, negosiasi dengan pihak pondok pesantren masih terus dilakukan. Sebelumnya, santri ponpes Umar bin Khatab melarang polisi untuk masuk ke ponpes untuk melakukan olah TKP. Mereka berjaga di depan ponpes sambil membawa senjata tajam. Kemarin, terjadi ledakan di pondok pesantren tersebut yang menewaskan satu orang pengurus ponpes. Belum diketahui pelaku serta motif kasus ledakan di pondok pesantren tersebut.

sumber : kbr68h.com

Ledakan Keras Terdengar dari Ponpes Khilafa Umar Bin Khattab Bima

Warga Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, gempar, Senin (11/7) sore. Mereka amat terkejut dengan sebuah ledakan hebat yang terdengar hingga radius dua kilometer. Mencemaskan, karena sumber ledakan diduga berasal dari Pondok Pesantren Khilafa Umar bin Khattab.

Celakanya, sampai pukul 20.00 WITA, kepolisian belum bisa mendekati ponpes. Alhasil sampai kini belum diketahui ada atau tidak korban dalam insiden itu. Polisi tak berani mendekati ponpes karena para santri lebih dulu membentuk barikade.

Kepolisian, tokoh masyarakat, dan sejumlah wartawan cuma bisa memantau situasi dari luar ponpes. Beberapa warga mengatakan, ledakan terdengat sekitar pukul 15.00 WITA. Warga yang bermukim sekitar 50 meter dari ponpes mencium bau korek api sesaat setelah ledakan.

Ponpes Khilafiah Umar bin Khattab diketahui sebagai tempat Muhammad Sya`ban menuntut ilmu agama. Sya`ban menjadi "terkenal" setelah terbukti membunuh seorang polisi, 30 Juni silam.(ICH)

sumber : metrotvnews.com

Gaji 13 Akan Segera Cair

Rasa penasaran sejumlah aparatur pemerintah daerah yang terdata sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Sekretariat Daerah (Setda) Sumbawa Barat, menikmati pembayaran gaji 13 tahun 2011 yang biasanya diterima bertepatan dengan tahun ajaran baru sekolah, tampaknya dalam minggu ini sudah dapat direalisasikan.

Pemerintah Daerah Sumbawa Barat, melalui PLT Kabag Humas Setda KSB, Najamuddin Amy, mengungkapkan, jika tidak terjadi perubahan apapun, dipastikan dalam minggu ini Pemda KSB sudah dapat merealisasikan pembayaran gaji 13 tersebut.

Dari sisi anggaran, menurut Najamuddin, sudah tidak ada persoalan. Tinggal dibutuhkan peran aktif dari para bendahara masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk segera mungkin memasukan sejumlah anggarannya ke DPPKA.

''Anggaran sudah siap tinggal secepatnya para bendahara dari masing-masing SKPD  mengajukan anggaranya ke DPPKA,''ujar Najam. (ian) 

sumber : sumbawanews.com

RSUD Terbakar, 342 Pasien Dievakuasi

RUMAH Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), terbakar, kemarin, sekitar pukul 14.45 Wita. Seluruh pasien pun dievakuasi ke sejumlah rumah sakit lainnya.

Saat kejadian, seorang pasien, Amaq Sajim, 55, asal Praya, Lombok Tengah, meninggal dunia. "Beliau meninggal bukan karena terbakar, tapi akibat sakit jantung," kata H Mawardi, Direktur RSUD Mataram, kepada wartawan di sekitar lokasi kebakaran.

Ia mengatakan, sebanyak 342 pasien dievakuasi di tujuh rumah sakit yang ada di Kota Mataram, termasuk di Praya, Lombok Tengah, dan di RS Tripat Kabupaten Lombok Barat. Api meluluhlantakkan ruangan no 23, tempat peralatan CT scan satu-satunya di Mataram yang baru setahun dioperasikan.

Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh bersama Kapolres Mataram Ajun Komisaris Besar I Nyoman Sukena tampak berada di lokasi kejadian. Namun, keduanya belum bisa memastikan penyebab terjadinya kebakaran. Menurut Sukena, penyelidikan baru dapat dilakukan setelah api dipadamkan. "Setelah itu baru kita datangkan tim forensik dari Denpasar, Bali, dan mungkin tiba malam ini," ujarnya.

Dikatakannya, penyelamatan pasien dilakukan dengan lancar, termasuk mengamankan sejumlah tabung oksigen. Sebagian besar dokumen, termasuk yang menyangkut keuangan, sudah diamankan. (YR/N-4)

sumber : mediaindonesia.com

Gubernur NTB Janji Lagi Tandatangani Pembentukan PPS, Pembentukan PPS Terancam Gagal

Gubernur NTB DR.H.TGB. Zainul Madji kembali berjanji untuk segera menandatangani rekomendasi pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) pada hari Senin (11/7/2011) mendatang.

Janji Gubernur ini diutarakan saat bertemu dengan anggota Kaukus Muda Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KAMPUS) pada Kamis (7/7/2011) siang.

Menurut Sekjen KAMPUS Junus Asfiah, TGB berjanji akan melakukan sekali lagi pertemuan dengan perangkat propinsi untuk mengambil keputusan sebelum hari senin mendatang, "TGB berjanji pada hari senin tersebut rekomendasi terhadap PPS ditandangani." jelas Yunus.

Sementara itu Ketua KAMPUS Arif Hidayat memandang janji Gubernur NTB ini hanya sebagai bentuk cuci tangan, karena  sebelumnya TGB sengaja menghambat pembentukan PPS dengan cara memperlama dikeluarkannya rekomendasi.

"Untuk saat ini rekomendasi menjadi tidak penting lagi karena pada  hari Kamis (7/7/2011) ini  proses pembahasan terhadap daerah pemekaran di pusat hampir dikatakan sudah selesai, dan PPS terlambat untuk masuk kedalam gerbong daerah calon pemekaran lainnya yang sudah dibahas oleh DPR RI." jelas Arif

TGB sengaja mengulur waktu penadatanganan PPS sambil menunggu tarik ulur pembahasan pemekaran antara eksekutif dan legislatif di pusat. Sikap gubernur yang akan menandatangani PPS pada hari senin hanya untuk menunjukkan bahwa jika terjadi kegagalan pembentukan PPS, dia tidak menjadi orang yang disalahkan karena dia sudah menandatangani rekomendasi.

Faktor kelemahan pembentukan PPS kunci utamanya terletak pada political will dari geubernur NTB yang naif. "TGB mampu membaca proses politik di pusat yang sedang mengalami tarik ulur antara eksekutif dengan legislatif terkait pemekaran." terangnya.

Melihat tarik ulur tersebut gubernur sangat jelas sengaja memperlambat proses PPS dengan menahan rekomendasi PPS. sementara itu dipusat bagi eksekutif moratorium tetap dijalankan sembari menunggu hasil Desertada.

"Desertada sendiri yang akan memuat luasan dan volume posibility pemekaran di indonesia sampai tahun 2025 akan menjadi PP baru tentang pemekaran pengganti PP 78/2007." jelas Arif.

Sedangkan DPR RI tetap memproses semua wilayah yang sudah sesuai dengan PP 78/2007, karena tidak ada Perpu terhadap pemekaran yg dikeluarkan presiden sebagai legal aspek moratorium. Dalam hal ini peluang pemekaran bagi PPS sebenarnya terletak pada politicall will yang kuat dari DPR RI terhadap pembentukan PPS, asalkan syarat sesuai PP 78 bisa dipenuhi. Namun PPS masih belum bisa memenuhi satu persyaratan terahir yaitu rekomendasi gubernur. Sehingga hingga pada akhir DPR RI mengajukan kepada presiden wilayah yang akan dimekarkan sumbawa tidak bisa masuk dalam gerbong tersebut karena belum memenuhi syarat.

"Hal itulah yang kami maksudkan sebagai politiking TGB untuk menghambat rekomendasi hingga proses politik yang dilakukan oleh DPR RI terdesak waktu untuk segera dikirimkan ke presiden untuk mendapatkan Ampres." jelas Arif.

Senada dengan Arif, anggota Petisi Warga Sumbawa Jakarta Poetra Sorjo mengungkapkan TGB sendiri menyebutkan akan menandatangani PPS jika sudah keluar hasil kajian dari tim teknis pengkaji PPS yang di SK kan oleh gubernur. Pasalnya hingga hari ini setelah tim pengkaji dari gubernuran sudah usai bekerja namun TGB masih belum menandatangani rekomendasi. Maka faktor utama kegagalan PPS sangat jelas terletak pada keengganan Gubernur NTB.

Apapun hasil Desertada tidak menjadi penentu atas sebuah daerah dimekarkan atau tidak. Desertada hanya rell kerangka pemekaran. Karena domain pembuat UU itu adalah DPR RI (legislative) dan bukan Kemendagri (eksekutif). Artinya jika ada anggota DPR RI baik perorangan ataupun kelompok yang kuat mendorong PPS agar dapat menjadi prolegnas maka apapun keputusan DPR tidak bisa ditolak oleh eksekutif.

Terkait dengan usul Legislatif, anggota DPR RI asal NTB Fachri hamzah menyebutkan  kalau anggota DPR itu teriak maka bisa merubah indonesia, "saya akan mengajukan hak usul inisiatif terhadap PPS atas nama saya sendiri setelah saya pulang dari Turki." kutip Soerjo dari penjelas Fahri pada tanggal 25 Juni 2011.

Harapan terakhir tinggal bertumpu pada perjuangan Fahri Hazah, "jika usul inisiatif bisa segera diusulkan oleh Fachri Hamzah untuk dijadikan prolegnas 2012 maka tidak perlu membutuhkan waktu panjang pembahasan oleh komisi II DPR RI maupun kemendagri, karena logikannya UU bisa diusulkan oleh hanya satu anggota dewan asalkan mendapat persetujuan dari mayoritas fraksi dalam rapat paripurna DPR atas usul inisiatif yang dilakukan oleh fachri hamzah sebagai perorangan anggota Dewan maka tuntaslah PPS bisa dibentuk." pungkas Soerjo.(sn01)

sumber : sumbawanews.com