DAFTAR NAMA – NAMA ANGGOTA YANG MELAKSANAKAN PELANTIKAN PERIODE 1 JANUARI 2011

1.      FEDRIANSAH | AKP – KOMPOL

2.      I KADEK SUPARTA | IPTU – AKP

3.      ADE DJAYA | AIPDA – AIPTU

4.      SADRI | AIPDA – AIPTU

5.      BUDIMAN PARANGIN ANGIN | BRIPKA – AIPDA

6.      MUHAMMAD SALEH | BRIGADIR – BRIPKA

7.      I MADE SUJANA | BRIGADIR – BRIPKA

8.      ZAINUDDIN | BRIGADIR – BRIPKA

9.      I MADE DINA SATYA KARSANA | BRIGADIR – BRIPKA

10.  LALU USMAN | BRIGADIR – BRIPKA

11.  A. RAZAK | BRIPTU – BRIGADIR

12.  I GEDE SUSILA | BRIPTU – BRIGADIR

13.  TARZAN ANDI P | BRIPTU – BRIGADIR

14.  PURNAMALIN | BRIPTU – BRIGADIR

15.  SYAMSI HUDA | BRIPTU – BRIGADIR

16.  IDA BAGUS PIDADA TRY N | BRIPTU – BRIGADIR

17.  SYARIFUDIN | BRIPTU – BRIGADIR

18.  KHAERUL RAHMAN | BRIPDA – BRIPTU

19.  SANDRA RONI ANJASMARA | BRIPDA – BRIPTU

20.  SOFYAN AL BAROZI | BRIPDA – BRIPTU

21.  ZULKIROM | BRIPDA – BRIPTU

22.  MUNANDAR HABIBI | BRIPDA – BRIPTU

23.  ZARKASIH | BRIPDA – BRIPTU

24.  I DEWE KETUT CANDRA P | BRIPDA – BRIPTU

25.  HANANTO | BRIPDA – BRIPTU

26.  SASMITA ADIKA CANDRA | BRIPDA – BRIPTU

27.  M. ATRIAN ISKANDAR | BRIPDA – BRIPTU

28.  HERMAN | BRIPDA – BRIPTU

29.  ANDI DARMAWANSYAH | BRIPDA – BRIPTU

30.  L. REZA PAHLAWAN | BRIPDA – BRIPTU

31.  FARHAN | BRIPDA – BRIPTU

32.  M. TAUFIK | BRIPDA – BRIPTU

 

SELAMAT BAGAI ANGGOTA YANG NAIK PANGKAT SEMOGA SUKSES DAN SELALU MENOREH PRESTASI DALAM TUGAS

UPACARA GELAR PASUKAN OPS LILIN RINTAM 2010

Pada hari Kamis, 23 Desember 2010 Polri dan TNI serta instasi lainnya mengikuti apel gelar Pasukan Operasi Lilin Rintam 2010 dalam rangka Pengamanan Hari Natal dan Tahun Baru,di Lapang Upacara Polres KSB, yang di pimpin langsung Oleh Kapolres KSB AKBP Hadi Gunawan, SH, Sik dan dihadiri Oleh Dan Ramil Taliwang, Kasat Pol PP KSB, Kadishubkominfo serta melibatkan anggota Polres KSB Sebanyak 175 Personil, 1 Peleton TNI, 1 Peleton Sat Pol PP, 1 Peleton DLLAJ, 1 Peleton Linmas KSB, 1 Peleton Gabungan Dinas Kesehatan dan 1 Peleton  Saka Bhayangkara KSB.

Dalam Operasi Lilin Rintam juga terdapat 9 Kendaraan Patroli Quick Respons untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru 2011, Polri mengerahkan 175 Personel dibantu TNI, Dishub, Satpol PP, Linmas dan Patensi masyarakat lainnya guna kelancaran Operasi tersebut, upacara Gelar Pasukan Lilin Rintam dilaksanakan pada PKL 16.00 dan Selesai pada PKL 17.00 Wita.

Remunerasi TNI-Polri Akhirnya Turun

JAKARTA - Para prajurit TNI dan Polri bisa bernapas lega. Setelah tertunda sekian bulan, remunerasi enam lembaga termasuk di dalamnya dua institusi pertahanan dan keamanan tersebut, akhirnya disetujui DPR. Total anggaran penyesuain gaji yang disepakati sebesar Rp 5,6 triliun per enam bulan.
   
Remunerasi itu efektif terhitung sejak Juli 2010 untuk sekitar 887.754 orang. Selain prajurit TNI dan Polri, pegawai golongan bawah di empat lembaga lainnya juga mendapat remunerasi yang sama. Yaitu, Kementrian Pertahanan, Kementrian Koordinator Kesra, Kementrian Koordinator Polhukam, serta Kementrian PAN dan Reformasi Birokrasi.

TNI mendapatkan anggaran remunerasi terbesar, yaitu sekitar Rp 3,3 triliun. Disusul, Polri sebesar Rp 1,9 triliun, Kemenhan Rp 36 miliar, Kemen PAN dan Reformasi Birokrasi Rp 6,9 miliar, dan Kemenkopolhukam Rp 6,7 miliar. Terakhir, remunerasi untuk Kemenkokesra Rp 5,8 miliar.

Mekanisme pemberiannya akan dilakukan dengan cara dirapel hingga enam bulan terakhir. "Saya yakin nantinya akan ada peningkatan kinerja ke depan," kata Menko Kesra Agung Laksono, usai rapat koordinasi pimpinan DPR dan Komisi bersama sejumlah menteri, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/12).
     
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menambahkan, total kenaikan gaji rata-rata di enam instansi yang mendapat remunerasi nantinya adalah Rp 1 juta per orang. Atau, sekitar 40 persen untuk enam kementerian yang dinilai layak melakukan reformasi. "Tapi, tentunya pangkat yang lebih rendah nanti akan mendapat lebih tinggi," kata Purnomo, di tempat yang sama.
     
Dia menyatakan, rencananya remunerasi tersebut akan cair pada tahun ini. Sebab, proses setelah disepakati DPR adalah tinggal menunggu keppresnya. "Saya kira beberapa hari selesai. Tahun ini akan cair karena tinggal satu langkah lagi dan keppres sudah disiapkan. Tinggal persetujuan, jalan," ujarnya, bersemangat.
     
Menurut Purnomo, uang remunerasi tersebut berbeda dengan tunjangan khusus bagi prajurit yang bertugas di perbatasan. Tunjangan khusus tersebut saat ini sudah mulai berjalan. "Ini beda lagi, yang tunjangan khusus sudah berjalan," jelas mantan menteri ESDM tersebut.

Sebelum diketok DPR, dalam rapat yang dihadiri pimpinan DPR, pimpinan komisi I, II, dan III tersebut, ada beberapa catatan dari pihak dewan. Terutama, permintaan agar lembaga-lembaga yang mendapat remunerasi bisa memperbaiki kinerjanya masing-masing.

"Ini merupkan bentuk penghargaan, terutama kepada prajurit TNI dan Polri yang selama ini bertugas di lapangan," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.
     
Menurut dia, uang remunerasi itu terutama akan diberikan kepada para prajurit dan pegawai yang berada di golongan bawah. "Remunerasi tidak berlaku untuk para pejabat-pejabatnya," tandas politisi Partai Golkar tersebut.
     
Pemberian remunerasi tersebut utamanya memang untuk merangsang peningkatkan kinerja para prajurit dan pegawai yang ada. "Nanti dari kinerjanya tersebut akan kembali menentukan besarnya remunerasi ke depannya, apakah itu bisa ditambah, tetap sama, berkurang, atau justru tidak mendapatkan lagi sama sekali," pungkas Priyo. (dyn)

Sumber Berita (www.jpnn.com)

Polisi Mulai Periksa Pimpinan SKPD KSB

Visi misi Kepolisian Resor (Polres) Sumbawa Barat untuk penegakan supremasi hukum dengan target segera mengungkap berbagai bentuk kasus dugaan penyimpangan atau KKN birokrasi KSB patut diacungi jempol.

Hal itu dibuktikan, sejak sepekan terakhir satu persatu pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Sumbawa Barat mulai dipanggil dan diperiksa, terkait kebijakan eksekutif dan legislatif tentang proses rekrut ribuan Tenaga Suka Rela (TSR) yang diduga telah terjadi penyimpangan, karena tidak mengacu kepada sistim regulasi atau hasil analsis kebutuhan birokrasi yang mengakibatkan kontroversi dualisme kebijakan.

Kapolres Sumbawa Barat AKBP Hadi Gunawan SH.Sik pada wartawan membenarkan, pemanggilan terhadap sejumlah SKPD birokrasi itu merupakan salah satu visi misi yang ditekankan dalam instruksi Kapolda kepada seluruh Mapolres, agar berbagai bentuk kasus dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan APBD-APBN harus segera diungkap serta diusut tuntas sesuai target 100 hari kerja Kapolri, ”Pemanggilan terhadap sejumlah SKPD birokrasi KSB itu, guna dimintai keterangan tentang proses rekrut ribuan TSR yang tengah menjadi polemik antar instiusi eksekuitif dan legislatif,” kata Kapolres yang bertengger dua melati dipundaknya itu.

Dijelaskan, langkah tegas dan cepat melakukan penyelidikan terhadap kasus ribuan TSR, yang diduga proses rekrutnya tanpa melalui sistim regulasi atau hasil analsis kebutuhan birokrasi itu dinilai relevan, karena tidak hanya mengantisifasi kontroversi politik berkepanjangan antar elit atau perbedaan opsi akibat dualisme kebijakan eksekutif dan legislatif saja, namun bisa juga ribuan TSR yang saat ini tengah mengbabdi disejumlah SKPD itu akan menuntut status dan hak politiknya yang dapat mengganggu kondusifitas daerah,” Kitra tidak hanya melakukan penyelidikan terhadap kasus rekrut ribuan TSR itu saja, namun berbagai bentuk dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan APBD-APBN untuk pembangunan KSB sejak 2006-2010 akan terus kita usut tuntas, sesuai visi misi dan target 100 hari kerja Kapolri,” jelas Kapolres.

Dihubungi terpisah, Ketua NTB Parlement Watch (NPW) Pusat, Kaswadi SH mengatakan, tetap siap membackup institusi Kepolisian dalam mengungkap atau mengusut tuntas berbagai bentuk kasus dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan APBD-APBN di eksekutiuf, legislative tersebut, sesuai visi-misi lembaga yang bekerjasama dengan Sekretariat Indonesia Corruption Watch (ICW) agar terlaksananya good dan clean gopernance yang bebas KKN, “Kinerja Kepolisian Resor (Polres) KSB untuk segera mengungkap dan mengusut tuntas berbagai bentuk kasus dugaan KKN itu harus kita apresisi, dan kita dari NPW bersama tim dari ICW pusat tetap siap untuk membacup institusi kepolisian tersebut,” kata Kaswadi via ponsel pada Sumbawanews.com Selasa (14/12).

Ia juga berjanji, pihaknya bersama tim akan segera turun langsaung kelapangan untuk melakukan penyelidikan dan pengumpulan data tentang berbagai kasus dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan APBD-APBN untuk pembangunan KSB, dan hasilnya disampaikan kepada NPW pusat untuk diteruskan ke aparat penegak hukum yang berwenang, “Jika penyidik Kepolisian Resor (Polres) KSB sudah mulai mengevaluasi dan penyelidikan terhadap berbagai kasus dugaan penyimpangan APBD-APBN di birokrasi itu, tentunya kita bersama tim akan segera turun untuk membantu mengumpulkan sejumlah data (A1) yang dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Kaswadi.

Untuk diketahui, dari target sekitar 20 pimpinan SKPD yang akan dipanggil penyidik Kepolisian Resor (Polres) KSB, untuk dimintai keterangan terkait proses rekrut sekitar 3.183 TSR birokrasi dan diciutkan menjadi 2.722 orang itu, baru sekitar 10-12 yang sudah dihadirkan sejak sepekan terakhir, bahkan polisi tidak hanya menargetkan penyelidikan kasus TSR itu saja, namun berbagai bentuk duagaan penyimpangan dan pelanggaran hukum lainnya akan terus diusut tuntas hingga terungkap tanpa toleransi. (Hong).

Sumber : sumbawanews.com

Sumbawa Barat Kembali Ditimpa Banjir

Setelah kemarin (Minggu, 5 Desember 2010) kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat ditimpa banjir, kini giliran Desa Rempe Kec. Seteluk dan sekitarnya juga dialiri banjir

Selasa 14 Desember 2010 Sekitar Pkl 19.00 wita telah terjadi bencana alam Banjir di Desa Persiapan Loka dan 3 Dusun di Desa Rempe, Kec Seteluk, KSB. Akibat diguyur hujan dari sekitar Pkl 16.30 wita, hingga air sungai meluap setinggi pinggang orang dewasa di Desa Persiapan Loka, info Sementara yang telah kami dapat dari anggota/personil Polres KSB yang turun langsung di lapangan dalam bencana banjir tersebut terdapat 1 (satu) Unit rumah panggung milik Hj. Bonding yang roboh dan beberapa hektar Sawah yang terancam gagal panen akibat terendam banjir. dan tidak ada korban jiwa dalam bencana banjir tersebut.

Sementara itu anggota / personil Polres KSB di bawah Pimpinan Ka Polres KSB (AKBP Hadi Gunawan,SH, SIK) yang menurunkan 80 kuat personil untuk membantu mengevakuasi Korban dalam bencana banjir tersebut. Setelah dinyatakan air mulai surut, tim evakuasi dari Polres KSB meninggalkan lokasi sekitar Pkl 01.30 Wita.

Dalam bencana tersebut ada beberapa Desa yang memerlukan perhatian khusu dari pemerintah daerah, antara lain Kamp Selayar Seteluk Tengah, Kamp Ode Serteluk Tengah, Kamp Jaro Seteluk Tengah, Kamp Mata Ai Seteluk Atas, dan sebagian Desa Rempe loka.(Toni)

Gambaran Polisi Indonesia Yang Berparas Humanis

Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, Polisi sangat ditakuti. Jangankan melihat Polisi, mendengar kata - kata Polisi saja kita gemetaran. Apalagi sampai berurusan dengan Polisi.

Inilah gambaran Polisi Indonesia masa depan menuju Kepolisian yang humanis. Tak selamanya Polisi Indonesia itu seram dan menakutkan. Sudah tidak zamannya lagi Polisi itu ditakuti.


Apa yang anda pikirkan setelah melihat foto – foto di bawah ini. Masihkah anda takut melihat Polisi…? 

OPERASI PATUH RINTAM POLRES SUMBAWA BARAT 2010

Dalam rangka menciptakan kesadaran masyarakat akan berlalulintas dengan simpatik, Polres Sumbawa Barat melaksanakan Operasi Patuh Rintam yang dilaksanakan pada hari Jum’at 10 Desember 2010 PKL 20.00 Wita berlokasi di Depan Kantor Bank BRI Cabang Taliwang. Operasi tersebut melibatkan 69 personil Polres Sumbawa Barat yang terdiri dari Fungsi Sat Lantas, Sat Samaptra, Sat Reskrim dan Sat Intelkam.

Dari hasil Operasi ini telah disita beberapa barang bukti pelanggaran berupa 1 Bilah Sajam ( Parang ), 81 Lembar Tilang. Dari 81 lembar tilang tersebut dikarenakan para pelanggar tidak dapat menunjukkan  surat – surat kendaraannya pada saat di Razia oleh Personil yang terlibat Operasi.

Operasi Patuh Rintam ini dilaksanakan selama 14 hari mulai dari tanggal 10 s/d 24 Desember 2010, dan setelah Operasi Patuh Rintam ini selesai akan dilanjutkan dengan Operasi Lilin 2010 yang memprioritaskan pada pelaksanaan kegiatan Natal dan Tahun Baru 2011.

Tujuan dilaksanakan Operasi tersebut guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan berlalulintas dengan simpatik, mencegan dan menekan terjadinya kecelakaan berlalulintas serta agar tercipta situasi kemanan, keselamtan, ketertiban, dan kelancaran berlalulintas khususnya di wilayah hokum Polres Sumbawa Barat. Selain itu agar dapat menciptakan Trust Building dari masyarakat kepada Polri yang merupakan salah satu dari Program unggulan Kapolri. (Toni)

Penggerebekan Judi Domino Oleh Anggota Patroli Sat Samapta Polres Sumbawa Barat

]Selasa (7/12) anggota Unit Patroli Sat Samapta Polres Sumbawa Barat berhasil meringkus 4 orang tersangka judi Domino di Mess Wisma KTC.

Awalnya, tengah malam sekitar pukul 01.00 Wita Anggota Unit Patroli sedang melaksanakan Patroli di sekitaran wilayah kota Taliwang. Ketika melewati Mess Wisma KTC, anggota Unit Patroli menemukan adanya kegiatan judi domino, dan tanpa pikir panjang Anggota Unit Patroli langsung melakukan penggerebekan. Ditodong 2 pucuk senjata laras panjang, para tersangka pun tidak berani melarikan diri.

4 Orang tersangka berhasil diamankan ke Mapolres Sumbawa Barat bersama Domino yang digunakannya untuk berjudi, serta uang tunai Rp. 185.000,-. 4 orang tersangka tersebut akhirnya diserahkan ke Penyidik untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Wabub KSB Dukung Penjarakan Koruptor

Langkah tegas Kepolisian Resor  (Polres) Sumbawa Barat untuk mengusut tuntas berbagai bentuk kasus dugaan Korupsi, Kolusi dan Nevotesme  (KKN) di bumi “Pariri Lema Bariri” diapresasi positif sejumlah elit politik birokrasi.

     Aspirasi yang dihimpun Sumbawanews.com. dukungan positif itu tidak hanya datang dari sejumlah elemen LSM atau masyarakat saja, namun Drs.H.Mala Rahman Wakil Bupati Sumbawa Barat mengaku, jika benar aparat Kepolisian akan melakukan evaluasi dan penyelidikan terhadap berbagai kasus indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan APBD-APBN untuk pembangunan infrastruktur dan mega proyek lain di KSB, tentu pihaknya sebagai pemegang tunggal kebijakan birokrasi akan memberikan apresiasi, agar penegakan supremasi hukum di bumi “Pariri Lema Bariri” dapat dicapai,  “Meskipun institusi Kepolisian hingga saat ini belum berkordinasi bersama birokrasi, namun kita harus memberikan apresiasi positif jika kegiatan evaluasi dan penyelidikan terhadap berbagai bentuk kasus dugaan penyimpangan tersebut benar dilakukan,”  kata Mala Rahman diruang kerjanya Senin  (6/12).

    Dijelaskan, kendati kordinasi antar institusi terkait adanya kegiatan penyelidikan kepolisian hingga saat ini belum dilakukan, namun pihaknya sebagai pemegang kebijakan tunggal birokrasi di KSB, tentunya akan memberikan apresiasi atau dukungan terhadap langkah tegas tersebut, terlebih lagi visi misi dan target institusi Kepolisian itu bertujuan untuk mengungkap berbagai bentuk kasus dugaan penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan sejumlah oknum,  “Jika kegiatan penyelidikan Kepolisian itu benar dilakukan, tentunya kita harus memberikan apresiasi positif,”  jelas Mala Rahman.

     Menurutnya, penegakan supremasi hukum dalam mengungkap berbagai bentuk penyimpangan itu harus di apresiasi positif,  “Kita juga sayangkan langkah Kepolisian melakukan kegiatan penyelidikan itu tanpa melalui konsultasi dan kordinasi bersama birokrasi,”  ungkap Mala Rahman.

     Kapolres Sumbawa Barat AKBP Hadi Gunawan SH. S IK. pada wartawan sebelumnya juga berjanji, pihaknya akan terus melakukan evalusi penyelidikan terhadap sejumlah proyek APBD-APBN untuk pembangunan KSB sejak 2006-2010 yang terindikasi telah terjadi penyimpangan nomenklatur atau estimasi yang dapat merugikan keuangan Negara,  “Kita akan terus mengusut tuntas berbagai bentuk kasus dugaan penyimpangan penggunaan keuangan Negara, sesuai visi misi dan target institusi Kepolisian tanpa berpihak kepada kelompok atau lembaga politik manapun,” kata Hadi Gunawan.

     Kapolres yang bertengger dua melati dipundaknya itu menegaskan, jika dalam kegiatan evaluasi dan penyelidikan terhadap seluruh proyek APBD-APBN itu ditemukan indikasi yang menjurus kepada tindak penyimpangan atau pelanggaran, tentu kasusnya akan terus diproses sesuai hukum yang berlaku tanpa toleransi,  “Jika dalam penyelidikan kasus dugaan penyimpangan itu ditemukan indikasi penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan keuangan Negara, maka kita akan tindak lanjut keproses penyidikan sesuai mekanisme tanpa toleransi lagi,”  tegas Kapolres.  (Hong)

Sumber : sumbawanews.com

SBCW Dukung Kapolres KSB Usut Dugaan Korupsi

Semangat Kapolres Sumbawa Barat untuk mengusut dugaan korupsi di Sumbawa Barat mendapat dukungan dari elemen masyarakat Bumi Pariri Lema Bariri.

Ketua Sumbawa Barat Coruption Watch (SBCW) Masadi, menyatakan dukungannya kepada Polres untuk mengungkap dugaan korupsi yg selama ini menjadi pembicaraan di masyarakat. 

"Kita harap polisi serius saat ini, tidak sekedar sesumbar atau membangun bergaining utk sesuatu hal lain. Sudah sejak lama masyarakat berharap ada kasus korupsi yg ditangani oleh polres, jika melihat catatan kasus yg ditangani masih sangat kecil dan terkesan tidak tuntas." jelasnya kepada Sumbawanews.com, Senin (6/12)

Masadi juga menghimbau agar, masyarakat atau rekan-rekan LSM yang memiliki data untuk bisa membantu memberikan data ke pihak polres, tentunya di sisi lain polres juga serius menindaklanjutinya.

Terkait banyaknya dugaan yang disebutkan pihak polres, Ketua SBCW ini berharap pula pihak polres fokus dulu pada 2-3 dugaan, misalnya proyek Multy year, atau dugaan di PDAM. 

"Yang pasti pernyataan Kapolres yang akan mngungkap dugaan korupsi kita tagih dan harus dibuktikan, karena menyangkut nama baik institusi Polri." pungkasnya.(sn01)

Sumber : sumbawanews.com

BANJIR DI KEC BRANG REA KSB

Minggu 5 Desember 2010 Sekitar pkl 17.30 wita telah terjadi bencana alam Banjir di Desa Bree dan Desa Bru  Kec Brang Rea KSB. Akibat diguyur hujan dari sekitar pkl 15.20 wita, hingga air sungai meluap setinggi pinggang orang dewasa di Desa Sapugara,  info sementara yang kami dapat dari personil Polres KSB yang berada di lapangan untuk kerugian masih belum bisa di perkirakan. karena sampai saat ini Evakuasi masih berlangsung dan info sementara  korban jiwa masih nihil. Sementara itu anggota / personil Polres KSB di bawah Pimpinan Waka Polres KSB (Kompol Achmady, SIK) dan Kabag Ops Polres KSB (AKP Fedryansyah, SIK) yang dilibatkan dalam evakuasi bencana banjir tersebut adalah 80 personil. Setelah dinyatakan air mulai surut, tim evakuasi meninggalkan lokasi sekitar pukul 01.00 Wita. (toni)

PIALA AFF; LAOS DISIKAT 6-0 OLEH GARUDA INDONESIA

Oktovianus Aniani

Setelah mengganyang Malaysia 5-1, tim Garuda Indonesia kembali mengepakkan sayapnya di Gelora Bungkarno Sabtu Malam (4/12). Dalam laga ini, Laos disikat 6-0 oleh Cristian Gonzales dan teman – teman. Bermain agresif, Mohammad Ridwan dua kali mengancam gawang Laos. Tapi Sayang tak satupun berbuah gol.

Meski Gawang Markus Horizon hampir bobol oleh tendangan jarak jauh Gelandang Laos, Kaysone Soukhavong pada menit ke 10, tapi tidak membuat kendor serangan bergelombang dari Tim Merah Putih. Hal ini dibuktikan oleh tendangan terbang oleh Oktovianus Maniani, tapi sayang tidak mengarah ke gawang Laos. Selanjutnya pada menit ke 26, Firman Utina berkesempatan menendang bola dari titik putih Laos setelah pemain belakang Saynakhonevieng Phommpanya mengganjal Christian Gonzales di kotak penalti. Firman Utina yang maju sebagai eksekutor sukses mengelabui kiper Sengphachan Bounthisanh. Indonesia sementara memimpin 1-0 atas Laos

Meski sempat ditarik kakinya oleh kipper Laos, Ridwan Utina mampu merobek gawang Laos pada menit ke 33. Sekor 2-0 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak ke 2, Sang Garuda kembali melancarkan serangan bertubi – tubi kearah gawang Laos. Sedikitpun semangat dari Timnas Indonesia tidak kelihatan kendor. Bahkan 5 menit berselang Kembali Firman Utina mencetak Gol ke 2nya.

Menit ke 62, si tampan Irfan Bachdim dengan gagahnya meluncurkan serangan kearah sisi kiri gawang Laos. Tak terjangkau oleh Penjaga Gawang, Sekor pun bertambah menjadi 4-0 buat keunggulan Indonesia. Menit 76, Arif berhasil menyambar bola muntah hasil tembakan Hamka Hamzah dan merobek gawang laos.

Belum puas dengan sekor 5-0, Oktovianus Maniani berlari dengan kencangnya dari gelandang kiri dan berhasil memanfaatkan umpan dari BP yang akhirnya membobol gawang Laos pada menit ke 80. Sekor 6-0 bertahan hingga laga usai. Tak satu pun diberikan kesempatan Timnas Laos untuk merobek jala gawang Markus Horizon.(yom)

Saksikan kembali Indonesia vs Thailand hari selasa 7 Desember 2010 mendatang

Terkait Ijazah Bupati KSB; Pro-Kontra Putusan PT TUN Terus Menghangat

Pro-Kontra argumentasi antar konstituen pasca putusan sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  (PTTUN) Surabaya, yang memenangkan paket ”Rahmat” atas gugatan keabsahan Ijazah SRN-1968 milik  Dr.KH Zulkifli Muhadli SH.MM, Bupati Sumbawa Barat terpilih pada Pemilukada 26 April 2010 terus menghangat.   

     Kordinator LSM Barisan Muda Indonesia (Basmi) Sumbawa Barat, Tony Marga Putra pada wartawan mengaku, semakin menghangatnya suhu  politik di bumi “Pariri Lema Bariri”,  pasca keluarnya salinan putusan sidang gugatan di PTTUN Surabaya yang memenangkan pihak penggugat  (Rahmat-red) itu, karena konstituen masing-masing mantan kandidat, saling mempertahankan argument pembelaan dan pembenaran yang terkesan kontroversi,  ”Tidak menutup kemungkinan situasi politik akan berpolemik lebih besar, jika isu pencabutan dan pembatalan pelantikan Bupati KSB terpilih itu benar akan dilaksanakan,”  kata Tony pada Sumbawanews.com di Taliwang Kamis  (2/12).

     Untuk itu pihaknya meminta kepada para elit eksekutif dan legislatif untuk melakukan sosialisasi politik, agar seluruh rakyat masing-masing mantan konstituen dapat memahami sejauhmana proses hukum yang saat ini tengah berjalan,  ”Pada situasi seperti inilah,  para elit eksekutif dan legislatif itu dituntut lebih agresif melakukan sosialisi pemahaman politik kepada masyarakat, untuk mengantisifasi timbulnya polemik yang dapat mengganggu kondusifitas daerah,”  imbuh Tony sapaan akrabnya.

      Lain halnya disampaikan Hasbullah YS Tokoh masyarakat KSB, pihaknya menyesalkan sikap lawan politik Bupati terpilih, yang melakukan sosialisasi konstituen sebelum adanya keputusan tetap (Inkrah-red) dari lembaga hukum yang lebih tinggi, sehingga statemen yang disampaikan terkesan kontroversi atau mengadu domba antar masing-masing simpatisan mantan kandidat,  ”Seharusnya salinan putusan terakhir dari PTTUN Surabaya itu diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk disosialisasikan, agar tidak menimbulkan kontroversi argumen politik ditengah masyarakat,”  kata Hasbullah pada wartawan.

      Menurutnya,  sosialisasi hukum dengan menggelar rapat terbuka bersama ratusan konstituen itu dinilai sangat riskan dengan kontroversi politik, terlebih lagi salinan putusan hukum dari PTTUN yang memenangkan penggugat  (Rahmat-red) masih pada tahap banding atau belum ingkrah, yang tentunya upaya hukum kasasi dari pihak tergugat masih berlanjut ketingkat Mahkamah Agung  (MA) untuk uji formil dan materi,  ”Sosialsasi tentang putusan PTTUN yang digelar itu, berpotensi akan menimbulkan kontroversi politik antar masing-masing konstituen, karena status hukumnya belum ingkrah dari lembaga MA,”   ungkap Hasbullah DP-PPP KSB.      

    Kapolres Sumbawa Barat AKBP Hadi Gunawan. SH. S IK. pada wartawan sedikit berkomentar,  sesuai amanat dan tanggungjawab institusi Kepolisian yang menekankan, pihaknya dituntut untuk tetap independen dalam menjalankan Tupoksi,  ”Kita akan tetap pada posisi netral dalam menjalankan institusi,  sesuai visi misi memelihara dan meningkatkan Kamtibmas, sehingga dituntut untuk lebih  profesional, proposional menjunjung tinggi Supremasi hukum yang selaras dengan nilai – nilai kehidupan masyarakat,”  tandas kapolres yang bertengger dua melati dipundaknya itu.  (Hong)

Sumber : sumbawanews.com

Sejumlah Ormas KSB Siap Backup Institusi Polisi

Ketua NTB Parlement Watch (NPW) , Kaswadi SH menyatakan siap membackup institusi Kepolisian untuk mengusut tuntas berbagai bentuk kasus dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan APBD-APBN di eksekutiuf, legislative, yudikatif, sesuai visi-misi agar terlaksananya good dan clean gopernance yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotesme, (KKN), “Kita siap membantu penegak hukum untuk melakukan investigasi sesuai visi-misi lembaga,” kata Kaswadi pada Sumbawanews.com via ponsel (2/12).

Dijelaskan, langkah itu dilakukan mengingat SK NTB Parlement Watch (NPW) Nomor :01/SK/PEND-NPW/VII tanggal 1 Juli 2009, yang menekankan agar hasil pemantauan dan manifesto gerakan para devisi Investigasi dan Intelgent lembaga harus segera disampaikan kepada penegak hukum dan ditembuskan ke Sekretariat Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, sehingga berbagai bentuk kasus dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan eksekutif, legislative dan yudikatif dapat diproses sesuai kepentingan dan aspirasi masyarakat, “Kita harus mengapresiasi langkah tegas Kepolisian Resor (Polres) KSB untuk mengusut tuntas berbagai bentuk kasus dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan APBD-APBN yang merugikan keuangan Negara,” jelas Kaswadi.

Hal yang sama disampaikan Fauzan Azima Sekjen LSM Forum Komunikasi Pemuda dan Masyarakat (FKPM) Sumbawa Barat, sudah saatnya institusi Kepolisian untuk segera mengusut tuntas berbagai bentuk kasus dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan sejumlah oknum eksekutif, sehingga harapan masyarakat untuk terciptanya birokrasi bersih berwibawa di bumi “Pariri Lema Bariri” dapat dicapai, “Kami mengapresiasi positif langkah tegas Kepolisian dalam mengungkap berbagai kasus dugaan KKN di KSB, sehingga terciptanya supremasi hukum yang bersih dan berwibawa sesuai cita-cita dan harapan seluruh rakyat saat awal terbentuknya KSB ini,” kata Fauzan

Menurutnya, langkah tegas institusi Kepolisian Resor (Polres) Sumbawa Barat untuk mengusut tuntas sejumlah kasus dugaan pelanggaran hukum itu sangat relevan dan tepat, karena dari sekian jumlah perencanaan pembangunan mega proyek APBD-APBN yang terindikasi telah melanggar nomenklatur dan estimasi, termasuk proyek BLK, RPH, proses tender KTC, pabrik es, danau lebo Taliwang, bronjong pantai poto tano, sejumlah infrastruktur lain dan puluhan miliar dana untuk pemberdayaan masyarakat yang hingga saat ini belum juga tersentuh hukum, “Langkah tegas penyidik Polres KSB untuk segera mengusut tuntas sejumlah kasus itu sangat tepat, agar berbagai indikasi KKN berjamaah dibirokrasi dapat segera terungkap sesuai harapan bersama,” ungkap Fauzan.

Kapolres Sumbawa Barat AKBP Hadi Gunawan SH.S IK pada wartawan mengaku, langkah tegas melakukan penyelidikan kasus dugaan pelanggaran hukum itu merupakan salah satu amanat dan tanggungjawab institusi tanpa berpihak kepada kelompok politik manapun, sesuai ditekankan dalam Undang-Undang (UU) Nomor. 2/2002 pasal 13, tentang Tupoksi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memiliki institusi untuk selalu memberikan rasa aman, tertib dan nyaman kepada masyarakat, ”Memberikan rasa aman kepada seluruh rakyat itu merupakan salah satu amanat yang ditekankan institusi, sesuai dalam Undang-Undang (UU) Nomor. 2/2002 pasal 13, tentang Tupoksi Kepolisian Negara Republik Indonesia,” tandas Kapolres. (Hong)

Sumber : sumbawanews.com

Satu Persatu Kasus Proyek KSB Mulai diusut Polisi

KAPOLRES SUMBAWA BARAT

Satu persatu kasus dugaan penyimpangan proyek di Kabupaten Sumbawa Barat  (KSB),  baik dari APBD dan APBN 2006-2010 mulai diusut penyidik Kepolisian Resor  (Polres) setempat.     

    Data yang dihimpun Sumbawanews.com, puluhan proyek KSB yang saat ini tengah dalam penyelidikan penegak hukum tersebut, antara lain pembangunan BLK, pasar Seteluk, RPH, pabrik es, danau lebo Taliwang, bronjong pantai poto tano, proses tender KTC, sejumlah jembatan serta puluhan mega proyek lainnya yang terindikasi telah terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran. 

     Kapolres Sumbawa Barat AKBP Hadi Gunawan SH. S IK pada Sumbawanews.com membenarkan, pihaknya saat ini tengah mengevaluasi seluruh proyek KSB baikpun dari APBD-APBN 2006-2010, yang terindikasi telah terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran,   ”Puluhan proyek KSB dari APBD-APBN yang terindikasi bermasalah itu akan kita proses sesuai hukum yang berlaku,”  kata Kapolres.

     Menurut Kapolres, langkah itu dilakukan sesuai instruksi Kapolri melalui Kapolda NTB agar seluruh proyek APBD-APBN segera didata, dan selanjutnya diusut tuntas jika terindikasi telah terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran,  ”Jika puluhan proyek APBD-APBN itu, ada ditemukan indikasi penyimpangan nomenklatur atau estimasi serta penyalahgunaan anggaran, tentu pimpinan SKPD terkait akan segera kita panggil untuk diperiksa sesuai hukum,”  tegas Kapolres yang bertengger dua melati dipundaknya itu. 

     Dijelaskan, proyek yang saat ini tengah dievaluasi tersebut, termasuk proses jembatan otakris Maluk, jembatan Benete, dana pemberdayaan transmigrasi tambak udang poto tano serta puluhan proyek lain yang terindikasi prosesnya telah melanggar mekanisme yang ada,  ”Kita saat ini tidak hanya memproses kasus dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran APBD-APBN untuk proyek fisik dan infrasturktur saja, namun kasus indikasi dualisme kebijakan eksekutif dan legislatif tentang perekrutan TSR kita usut juga,  karena berpotensi akan terjadinya penggunaan anggaran tidak jelas yang dapat merugikan keuangan negara,”  jelas Kapolres.    

     Ketua Lembaga NTB Parlement Watch  (NPW) Sumbawa Barat Suhardy SPT. LA pada wartawan mengaku mengapresiasi langkah penegakan hukum yang dilakukan Polres KSB tersebut, bahkan pihaknya bekerjasama dengan Sekretariat Indonesia Corruption Watch  (ICW) Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6 Jakarta Selatan, menjalankan visi misi dan program ditekankan untuk membackup kepolisian untuk melakukan pemantauan dan  investagasi berbagai kebijakan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah  (Pemda), termasuk ekseklutif, legislative,  agar terlaksananya good dan clean gopernance yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotesme, (KKN),  sesuai kepentingan dan aspirasi masyarakat,  ”Kami dari NPW siap membackup langkah penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian tersebut, sesuai visi misi dan program yang ditekankan ICW pusat,”  kata Suhardi via Ponsel Selasa  (30/11).  

     Untuk itu, pihaknya akan segera menyerahkan sejumlah data kepada penegak hukum berdasarkan hasil investigasi para devisi dan intelgent lembaga, yang memiliki kewenangan menjalankan manifesto gerakan pengkajian, menyoroti dan mempelajari kinerja penyelenggara negara yang bersih dan harus dibebaskan dari Korupsi, Kolusi dan Nepotesme  (KKN), sesuai  pasal 28 C ayat  (2) UUD 45 dan UU-28/1999 serta UU 32/2004 dan 14/2008 tentang keterbukaan informasi kepada public,  ” Ruang lingkup Tupoksi NPW telah ditekankan dalam Protap SKM Nomor :001/Mdt/ BP-NPW/NTB/IV /20-04/2010, dan diperkuat juga oleh pasal 28 C ayat  (2) UUD 45 dan UU-28/1999 dan UU 32/2004 dan 14/2008 tentang keterbukaan informasi,”  tandas Suhardi.  (Hong)

Sumber : sumbawanews.com

Ijazah Tidak Sah; Bupati KSB Tempuh Upaya Kasasi di MA

Tim kuasa hukum Bupati Sumbawa Barat, DR. KH.Zulkifli Muhadli, SH. MM, dilaporkan mulai menempuh upaya kasasi di Mahkamah Agung (MA) setelah menerima salinan putusan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya yang memenangkan paket  “Rahmat” atas gugatan keabsahan ijazah SRN-1968 atas nama Zulkifli Muhadli, Bupati terpilih pada Pemilukada 26 April 2010 lalu.


“ Kita tengah siapkan memori kasasi ke MA. Dan segera dimasukkan selambat-lambatnya 28 hari, sejak putusan banding PTUN Surabaya itu diterima,” kata,  Sahrul Mustafa, anggota tim kuasa hukum, Zulkifli Muhadli, kepada wartawan.


Tim kuasa hukum masih menemukan Nofum baru atas beberapa materi sangkaan penggugat yang  diketahui tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


Meski menolak menyampaikan beberapa hal tentang nofum tersebut, Sahrul memastikan proses kasasi ini optimis tidak akan berlangsung lama.


“Kami fahami hasil PTUN banding itu belum ingkrah, makanya kita masih menempuh upaya kasasi,” terangnya.


Sejauh ini, tim kuasa hukum tengah mengumpulkan beberapa bukti-bukti lain terkait dengan status ijazah tadi.


Yang pasti menurut Sahrul, sejauh ini ia tidak melihat  indikasi hukum yang bisa menjerat Zulkifli Muhadli terkait persoalan ijazah ini, meski, gugatan pidana ikut dilayangkan pihak penggugat.


“Setahu kami beliau (Zulkifli Muhadli,red) adalah korban saja” akunya.


Sebelumnya, Mustakim Pattawari, melaporkan dugaan  tidak Asahnya  Ijazah SRN milik Bupati Sumbawa Barat ke PTUN Mataram, karena dikeluarkan tidak sesuai tahun dan ketentuan yang berlaku.


Penggugat mengantongi surat keterangan dari Sekretaris kementerian pendidikan nasional yang menerangkan bahwa penerbiatan ijazah SRN terakhir dikeluarkan pada tahun 1963,  bukan 1968, sebagaimana ijazah yang dimiliki Bupati.


Gugatan yang bersangkutan akhirnya dimenangkan, penggugat di PTUN Mataram yang dituangkan Nomor : 24/G/2010 dan PTUN banding Surabaya yang dituangkan dalam putusan bernomor 144/B/2010/PT.TUN/Sby tertanggal 14 Oktober 2010.


“Tim kuasa hukum kami sebelumnya juga telah melaporkan kasus SRN ini secara pidana ke Mabes Polri,” tandas Mustakim (sn09)

Sumber : sumbawanews.com

Bupati KSB Bakal Dilengserkan ?

Polemik politik di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pasca putusan sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram Selasa (22/6) Nomor : 24/G/2010/PTUN, serta Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya tanggal 14 Oktober Nomor : 144/B/2010/PT.TUN/Sby/2010 diprediksi bakal memanas.

Prediksi itu relevan, karena mantan kandidat kedua pasangan Calon Bupati  (Cabup) dan wakil Bupati (Cawabup) KSB priode 2010-2011, Ir.H.Busra Hasan-Mustakim Patawari LM.STP  (Rahmat) dan H.Andy Azisi Amin. SE. M Sc – Ir.Dirmawan  (Aman) didampingi kuasa hukum, Toto Ismono SH serta tim Pemenangan Kabupaten  (PK) Judiar Abdul Kadir dan Sahril Amin, saat sosialisasi putusan hukum PT TUN Surabaya di Bale Brang Sabtu malam (27/11).

Sosialisasi ini sekaligus memotivasi ratusan konstituen atau simpatisan yang hadir untuk terus berjuang hingga pasangan Dr.KH.Szulkifli Muhadli SH.MM – Drs.H.Mala Rahman, Bupati dan Wabup terpilih pada Pemilukada 26 April 2010 lalu segera diturunkan dari jabatannya.

Toto Ismono.SH pada sambutan dengan tegas mengatakan, kepemimpinan Zulkifli Muhadli dan Mala Rahman sebagai Bupati dan Wakil Bupati KSB priode 2010-2011 harus segera dihentikan, karena ijazah yang digunakan untuk persyaratan pencalonan telah resmi diputuskan tidak sah oleh Kedua lembaga tinggi hukum Negara.

“Kita harus segera hentikan rezim kepemimpinan Zulkifli Muhadli-Mala Rahman sebagai Bupati di KSB selambatnya pada akhir tahun 2010 ini, karena pengadilan tinggi hukum Negara sudah resmi memutuskan ijazahnya tidak sah,”  kata Toto Ismono disambut yel-yel dukungan dari ratusan konstituen.     

Hal senada disampaikan Judiar Abdul Kadir,  dengan keluarnya putusan tetap PT TUN Surabaya yang memenangkan paket  “Rahmat” atas gugatan keabsahan ijazah SRN-1968 atas nama Zulkifli Muhadli Bupati terpilih pada Pemilukda 26 April 2010 lalu, pihaknya akan terus mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera mencabut atau membatalkan SK pelantikan Bupati KSB tersebut, “Kami saat ini tengah koordinasi bersama Kemendagri dan KPU Pusat, agar segera mengeluarkan rekomendasi pencabutan dan pembatalan SK pelantikan Zulkifli Muhadli Bupati KSB pada 13 Agustus 2010 lalu, karena ijazah untuk persyaratan pencalonannya sudah resmi diputuskan tidak sah oleh PTUN Mataram dan PTTTUN Surabaya,”  kata Judiar.

Menurutnya, pembatalan itu relevan sesuai hasil konsultasi awal bersama pihak Kemendagri, bahwa SK pelantikan Bupati dan wakil Bupati KSB itu akan dicabut kembali setelah adanya putusan tetap dari lembaga hukum tentang keabsahan Ijazah terkait,  “Kita tidak hanya mendesak Kemendagri untuk segera mencabut kembali SK pelantikan Bupati dan wakil Bupati KSB pada 13 Agustus 2010, namun penegak hukum Polda NTB juga diminta agar menetapkan Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH, MM itu sebagai tersangka,”  tegas Judiar Abdul Kadir.

Kesempatan itu, H.Andy Azisi Amin SE.M Sc mengatakan  hal yang sama, pihaknya bersama paket “Rahmat” serta seluruh rakyat konstituen KSB akan terus berjuang hingga rezim Zulkifli Muhadli-Mala Rahman itu ditumbangkan, “Kita harus segera tumbangkan rezim Zul-Mala selambatnya pada 2010 ini tanpa toleransi,”  tegas Andy Azisi Amin.

Untuk itu,  pihaknya mengajak seluruh rakyat dan konstituen untuk segera merapatkan barisan melawan berbagai bentuk kepalsuan di bumi “Pariri Lema Bariri”,  agar cita-cita kesejahteraan saat awal terbentuknya KSB dapat dicapai sesuai harapan bersama, dan tidak lagi ada dusta diantara kita.

“Perlu kalian semua ketahui, bahwa Hultah KSB yang ke 7 pada 20 November 2010 yang dimeriahkan Iwan Fals itu merupakan sambutan atas kemenangan kita, dan pawai bunga yang digelar pada Sabtu  (27/11) itu adalah berita duka bagi pasangan Zul-Mala,”  Demikian Andy Azisi Amin. (Hong)

Sumber : sumbawanews.com

Kubu Rahmat Akan Desak Kemendagri Cabut Surat Pelantikan Bupati KSB

Pasca putusan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) surabaya yang menguatkan putusan PTUN Mataram terkait keabsahan ijasah yang dimiliki Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH, MM, kubu pasangan bakal calon Bupati KSB Busrah – Mustakim (Rahmat) akan mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera mencabut surat pelantikan Bupati KSB.
“Kami sedang mempersiapkan langkah tersebut, agar SK pelantikan Bupati KSB dibatalkan.” Ungkap Judiar Abdul Kadir salah seorang anggota tim sukses pasangan Rahmat.
Menurut Judiar, langkah tersebut akan ditempuh karena pasca putusan PTUN Mataram, pihaknya telah melakukan konsultasi dengan pihak Kemendagri terkait dengan langkah hukum setelah adanya putusan tetap (inkrah, red).
“Pihak Kemendagri telah menjelaskan kepada kami, bahwa Kemendagri bisa mencabut surat pelantikan Bupati KSB jika sudah ada putusan tetap dan hasil pengadilan menyatakan Ijazah tersebut tidak sah.” Jelas Judiar.
Selain akan berkordinasi dengan pihak Kemendagri, kubu Rahmat juga akan mendesak pihak Polda NTB untuk segera menetapkan Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH, MM sebagai tersangka.
“Sebelumnya pihak Polda NTB beralasan, status tersangka belum ditetapkan karena belum ada putusan tetap namun sekarang putusan banding PT TUN Surabaya sudah ada, jadi tidak ada alasan lagi bagi Polda NTB untuk mengulur-ulur waktu.” Tegasnya.
Dalam putusan PT TUN Surabaya bernomor 144/B/2010/PT.TUN. SBY tanggal 14 Oktober 2010 amar putusannya berbunyi sebagai berikut :
M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan dari tergugat I, II, III dan VI/Pembanding;  Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 24/G/2010/PTUN.MTR tanggal 22 Juni 2010 yang dimohonkan banding tersebut.

2. Menghukum tergugat I, II, III dan VI/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000  (dua ratus lima puluh ribu rupiah )

Bahwa atas putusan tersebut, para pihak atau wakilnya yang dikuasakan untuk mengajukan permohonan ini dapat mengajukan kasasi paa Mahkamah Agung dengan surat yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negera yang bersangkutan dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari terhitung sejak pemberitahuan ini dan selambat-lambatnya 14 ( empat belas ) hari setelah permohonan dicatat, pemohon kasasi harus menyampaikan alasan-alasan permohonan kasasi kepada panitera tersebut.


Demikian surat pemberitahuan ini dibuat oleh saya, I NYOMAN SELAMET, SH. Panitera Pengadilan Tata Usaha Mataram. (sn01)

---

catatan : Tergugat I : Kepala SDN No.05 Taliwang, Tergugat II : Kepala Dinas Dikpora Sumbawa Barat, Tergugat III: Kepala Dinas Provinsi NTB dan tergugat VI : Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH, MM

Sumber : sumbawanews.com

PT TUN Surabaya Nyatakan Ijazah Bupati KSB Tidak Sah

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya akhirnya memutuskan bahwa Ijazah yang digunakan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) KH. Zulkifli Muhadli tidak sah.

Keputusan PT TUN Surabaya ini dituangkan dalam putusan bernomor 144/B/2010/PT.TUN/Sby tertanggal 14 Oktober 2010.

"Hari senin (22/11) ini kami telah menerima salinan putusan PT TUN Surabaya melalui PTUN Mataram, " jelas Kuasa hukum pasangan Busrah - Mustakim (Rahmat), Toto Ismono, SH via telpon seluler kepada Sumbawanews.

Dijelaskannya isi putusan PT TUN Surabaya adalah menguatkan putusan PTUN Mataram No. 24/G/2010/PTUN/Mataram tanggal 22 Juni 2010 yakni  tergugat satu untuk membatalkan Ijazah SRN yang dimiliki Dr. KH. Zulkifli Muhadli. 

"Putusan kedua PT TUN Surabaya menghukum tergugat 1,2 dan 3 untuk menganti biaya perkara," jelas Toto.

Sebelumnya pada selasa (22/6) beberapa bulan lalu, hakim tunggal Zaini Elpah SH, telah memutuskan jika Ijazah Sekolah Rakyat (SR) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), KH Zulkifli Muhadli, dinyatakan tidak sah dan harus segera dicabut. 

Menurut Toto Hakim PTTUN Mataram telah memutuskan bahwa ijazah Zulkifli Muhadli tidak sah. Selain itu hakim juga memerintahkan agar lembaga yang telah mengeluarkan ijazah SR palsu tersebut segera mencabut ijazah yang telah dikeluarkan. 

Terkait dengan langkah yang akan dilakukan oleh kubu Rahmat, Toto menjelaskan bahwa pihaknya masih konsentrasi untuk mensosialisasikan hasil putusan PT TUN Surabaya ini kepada masyarakat KSB.

"Kita jangan terburu-buru, biar hasilnya optimal," jelas Toto Diplomatis.(sn01)

Sumber : sumbawanews.com

Putusan Banding Soal Ijazah Kyai Dimenangkan Rahmat

Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya telah memutuskan putusan banding terkait ijazah yang dipergunakan Bupati terpilih periode 2010-2015, Dr KH Zulkifli Muhadli, SH, MM.

"Putusan tersebut telah disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) Mataram, namun PTUN Mataram belum menyampaikan kepada kuasa hukum pasangan Busrah - Mustakim (Rahmat)." Jelas Judiar Abdulkadir salah seorang pendukung paket Rahmat kepada Sumbawanews.com Jumat (19/11) siang via telpon seluler.

Informasi yang didapatkan Judiar, putusan tersebut menguatkan putusan PTUN-Mataram sebelumnya. Dalam putusan PTUN Mataram ditetapkan bahwa Ijazah Sekolah Dasar yang dipergunakan oleh Bupati Dr KH Zulkifli Muhadli, SH, MM. dinyatakan tidak sah.

"Kita lagi menunggu PTUN Mataram menyampaikan putusan tersebut." jelas Juhiar.

Informasi terkait  putusan PT Surabaya ini sudah beredar sejak awal Oktober 2010, namun sampai saat ini belum selembarpun putusan yang diterima oleh pihak-pihak berperkara.

"Semoga minggu depan putusan tersebut sudah diterima kuasa hukum Rahmat." jelas Judiar meyakinkan.

Sementara itu kuasa hukum pasangan Rahmat; Toto Ismono,SH mengakui pihaknya belum menerima putusan banding dari PT Surabaya. Toto tidak menampik bahwa putusan PT Surabaya memperkuat putusan PTUN Mataram sebelumnya.

"Kita lihat aja nanti, karena sampai saat ini putusan resmi belum kami terima." tegas Toto. (sn01)

Sumber : sumbawanews.com

Aturan Mengenai Pembuatan SKCK yang Terbaru

  Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, Khususnya warga masyarakat KSB tampaknya akan mendapat kemudahan dalam pengurusan pembuatan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), karena sekarang telah terbit aturan Polri yang baru, dimana didalam aturan tsb Polri telah membuat aturan yang lebih mudah, & tidak rumit.

   Dalam proses pembuatan SKCK terbaru ini, masyarakat yang ingin membuat SKCK, dimana jika aturan yang terdahulu harus menggunakan surat pengantar dari RT, RW, Lurah, & Camat, tetapi didalam aturan yang sekarang, masyarakat tidak perlu menggunakan surat keterangan tsb, tetapi hanya dengan menggunakan KTP Pemohon saja.

 
   Aturan tsb berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol : Kep / 37 / 2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Program Kerja Akselerasi Transformasi Polri menuju Polri yang Mandiri, Profesional dan Dipercaya Masyarakat. Dan STR / 940 / XI / 2010 tentang proses pengurusan SKCK.

  

SELAMAT HARI RAYA IDUL ADHA 1431 H

dalam kerendahan hati ada ketinggian budi
Dalam kemiskinan harta ada kekayaan jiwa
Dalam kesempatan hidup ada keluasan ilmu
Hidup ini indah jika segala karena ALLAH SWT

Kami keluarga besar Polres KSB  menghaturkan
Selamat Hari Raya Idul Adha 1431 H

Semoga kita semua selalu dalam Lindungan dan Rahmat Nya

Daftar Mutasi Anggota Polres KSB Periode 04 November 2010

1. Bripka Handoko (73060550) | PS. Kanit Laka Sat Lantas | Anggota Sat Lantas
2. Aiptu Ketut Bagiastra (62060789) | PS. Kanit Lantas Polsek Maluk | PS. Kanit Laka Sat Lantas
3. Briptu I Made Subrata (85101368) | Anggota Sat Reskrim | Anggota Polsek Maluk
4. Brigadir I Wayan Artawan (74100541) | Anggota Polsek Maluk | Anggota Polsek Pers. Sekongkang
5. Briptu Sarijon (86061350) | Anggota Polsek Pers. Sekongkang  | Anggota Polsek Maluk
6. Briptu I Nengah Winaya (84081889) | Anggota Sat Samapta  | Anggota Sat Reskrim
7. Brigadir Siswoyo (78010714) | Anggota Sat Reskrim  | Anggota Polsek Pers. Brang Rea
8. Brigadir M.Saleh (78010666) | Anggota Polsek Pers. Brang Rea  | Anggota Sat Reskrim
9. Briptu Herry Purwanto (81081266) | Anggota P3D  | Anggota Sat Lantas
10. Briptu L. Dony Safta A (84031143) | Anggota Sat Lantas  | Anggota P3D
11. Bripda Rico Yulius D. (86071799) | Anggota Sat Samapta  | Anggota Sat Intelkam
12. Brigadir Indra Wahyono (77121107) | Anggota Pospol Talonang  | Anggota Taud
13. Briptu David Harwianto (85080306) | Anggota Taud  | Anggota Sat Lantas
14. Brigadir Sugianto (60120294) | Anggota Polsek Taliwang  | Anggota Pospol Tano
15. Bripka Fadillah (65010128) | KA TAUD  | Anggota Sat Lantas
16. Briptu M. Rozikin (83111136) | Anggota Sat Samapta | Anggota Polsek Brangrea
17. Brigadir Abdul Kadir (79011046) | Anggota Sat Lantas | Anggota TAUD
18. Bripda Sofyan Al Barozi (87040856) Anggota Sat Reskrim | Anggota Polsek Taliwang
19. Briptu M. Nurhadi Irawan (87010329) | Anggota Sat Samapta | Anggota Sat Reskrim
20. Bripda Bq. Nurul H. (88110671) | Anggota Sat Intelkam  | Anggota Sat Reskrim (PPA)
21. Briptu M. Faisal. (85101241) | Anggota Sat Samapta  | Anggota Sat Intelkam
22. Bripda Rendi. (89080028) | Anggota Sat Samapta  | Anggota Bag Binamitra
23. Briptu Abd. Syahid (85041804) | Anggota Bag Binamitra | Anggota Sat Samapta
24. Briptu Dedy Irawan (86120721) | Anggota Bag Binamitra | Anggota Sat Samapta
25. Bripda Andi Darmawansyah (88040100) Anggota Sat Reskrim | Anggota Sat Intelkam 
26. Briptu Andi Subantara (86051012) Anggota TAUD | Anggota Sat Reskrim
27. Briptu M. Syarif A. (84121338) | Anggota Polsek Jereweh  | Anggota TAUD
28. Briptu I. Ngh Maning A.  (86100795) | Anggota Polsek Pers. Brangrea  | Anggota Polsek Jereweh
29. Bripda Ni Putu Rian P. (90110180) | Ba Polres | Anggota Sat Reskrim (PPA)
30. Bripda Made Desiana Ari Dewi. (90120163) | Ba Polres | Anggota Sat Reskrim (PPA)
31. Briptu Wahyon Gani F. (86020787) Anggota TAUD | Anggota Sat Intelkam
32. Bripda I. Nyoman Deny T. (87061241) | Anggota Sat Samapta | Anggota TAUD

MANFAAT CEKER AYAM

Teman – teman, ternyata ceker ayam yang pernah, atau bahkan yang sering kita konsumsi itu ternyata mengandung zat yang baik untuk kesehatan tulang kita. 

Bentuk tubuh manusia dipertegas dengan adanya tulang, dengan adanya tulang, maka tubuh bisa berdiri dengan kokoh, tegak dan mampu bergerak dengan dukungan dari jaringan tubuh lainnya. Dan penyakit yang sering menyerang tulang disebut dengan OSTEOPOROSIS, yaitu suatu penyakit dimana tulang menjadi rapuh dan menjadi mudah retak dan patah akibat masa tulang yang rendah yang disebabkan oleh akibat kurangnya kalsium yang terdapat pada tulang. Karena penyakit ini sifatnya kalem dan tenang, tidak terdeteksi, sehingga penyakit ini hampir tidak tahu kapan datangnya dan dapat menyerang siapa saja tanpa pandang bulu. Biasanya menyerang setelah berusia di atas 45 tahun,

Biasanya selama ini kita hanya mengetahui bahwa untuk mencegah keropos tulang cukup dengan kalsium. Padahal, kalsium hanya menguatkan tulang bagian luar saja. Sedangkan bagian penting adalah bagian dalam tulang yang akan menentukan kekuatan tulang bagian luar yang dibentuk oleh zat yang bernama. HYDROXYAPATITE, yaitu zat yang komponennya sama dengan komponen tulang dan lapisan keras mamalia. Secara logika, makanan yang tepat untuk tulang adalah tulang. Dan salah satu makanan yang banyak mengandung hydroxyapatite adalah kaki ayam atau orang sering menyebutnya Ceker Ayam

CEKER AYAM

Di dalam ceker ayam banyak mengandung protein yang tardapat pada kulit, otot, tulang dan kolagen. Kolagen adalah sejenis protein jaringan ikat yang liat dan bening berwarna kekuning-kuningan. Kalau kena panas kolagen akan mencair menjadi cairan yang agak kental seperti lem. Susunan utama pada ceker ayam adalah asam amino, yaitu komponen dasar protein. Di dalam asam amino antara lain terdapat glisin-prolin, hidroksiprolin-agrinin-glisin. Ceker ayam juga mengandung zat kapur dan sejumlah mineral.

Di dalam kaki ayam terdapat kulit, otot, tulang, dan kolagen. Kolagen adalah sejenis protein jaringan ikat yang liat dan bening kekuning-kuningan. Kalau terkena panas, kolagen akan mencair menjadi cairan yang agak kental seperti lem. Nah, susunan utama pada ceker ayam adalah asam amino, yakni komponen dasar protein. Di dalam asam amino itu antara lain terdapat glisin-prolin, hidroksiprolin-agrinin-glisin.

 

MANFAAT CEKER AYAM BAGI TULANG

Kalsium memang mempunyai andil besar untuk membangun dan mempertahankan kekuatan tulang, termasuk berguna untuk membantu mengatur detak jantung, pertumbuhan otot, mencegah penggumpalan darah dan sebagainya. Selain itu, tubuh juga akan mencuri cadangan kalsium yang dibutuhkan tulang. Hal inilah yang menyebabkan tulang kehilangan kepadatan dan kekuatannya, sehingga mudah retak bahkan patah.

Namun, kalsium saja tidak cukup untuk mencegah keropos tulang. Salah satu bahan yang dapat mencegah keroposnya tulang adalah dengan mengkonsumsi ceker ayam. Bagaimana ceker ayam bisa berpengaruh dengan penyakit osteoporosis?. Di dalam tubuh kita terdapat dua macam antigen, yaitu antigen asing dan antigen diri, setiap antigen bisa bersifat antigenik dan imunogenik.

Antigen antigenik dapat berikatan dengan antibodi, meski tidak merangsang tubuh membentuk antibodi terhadap antigen. Sementara antigen imunogenik selain mampu berikatan dengan antibodi spesifik, juga mampu menghasilkan antibodi spesifik terhadap antigen.

Antibodi terhadap antigen imunogenik inilah yang perlu dirangsang untuk mencegah keroposnya tulang. Dan antigen imunogenik dapat ditemukan di dalam kolagen yang tardapat pada ceker ayam.

Betapa mengerikan jika tulang kita keropos, apalagi hidup tanpa tulang. Untuk itu dianjurkan agar kita menaruh perhatian terhadap tulang belulang kita sejak dini, karena masa-masa kritis pembentukan tulang adalah sejak kanak-kanak, remaja hingga berumur 30 tahun.

Dan disadari atau tidak, ceker ayam turut berperan penting dalam mencegah keroposnya tulang. Karena ceker ayam sangat kaya dengan nutrisi-nutrisi yang berfungsi untuk menjaga kinerja tulang dalam tubuh kita. Jangan pernah meremehkan ceker ayam, walaupun ia bersisik dan tidak berdaging.

Nah,, demikianlah manfaat yang terdapat pada ceker ayam..

KEGIATAN HKGB POLRES KSB (JUM'AT 29 OKTOBER 2010 )

Kegiatan HKGB (Hari Gerak Bhayangkari) yang ke 58 Thn berlangsung di Gedung Serba Guna, Kp. Bugis Kec. Taliwang, KSB. Kegiatan yang berlangsung selama 1 hari yaitu pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2010 ini diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya.

 PEMBAGIAN CINDERAMATA KEPADA PERWAKILAN IBU BHAYANGKARI CAB. SUMBAWA BARAT

Kegiatan yang dibuka oleh Ketua Bhayangkari Cab. Sumbawa Barat, dan kegiatan  tersebut  dihadiri oleh tamu undangan dari Bupati KSB, Pembina Bhayangkari KSB, Ketua PKK KSB, Ketua Darmawati, Gerakan Organisasi Wanita.

Adapun Susunan acara HKGB adalah :

1. Pembukaan

2. Menyanyikan Lagu Kebangsaan

3. Mengheningkan Cipta yang Dipimpin oleh Ketua Cab. Bhayangkari Cab. Sumbawa Barat

4. Menyanyikan Hymne Bhayangkari

5. Pembacaan Sejarah Singkat Bhayangkari

6. Prakata Ketua Panitia HKGB

7. Pembacaan Skep Keputusan tentang Pemberian tanda penghargaan

8. Penyerahan dan Pengamatan Tanda Penghargaan

9. Pemberian kepada Siswa Berprestasi

10. Sambutan Ketua Bhayangkari Cab. Sumbawa

11. Sambutan Pembina Bhayangkari

12. Mars Bhyangkari

13. Do'a

14. Penutup

dalam kegiatan HKGB juga telah melakukan Bakti Sosial di Ds. Perjuk, & Ds. Tamempang, Kec. Taliwang, KSB yaitu pemberian sembako, baju layak pakai kepada anak - anak cacat, & Lansia yang berjumlah 100 orang