Pasca persetujuan Pembentukan Calon Provinsi Pulau Sumbawa sebagai Pemekaran Dari Provinsi NTB oleh Gubernur NTB pada Senin 18 Juli 2011 lalu, Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S) Jakarta dan Mataram langsung mengadakan konsolidasi di Jakarta, pada Kamis (21/7) malam di Resto Gandhi Jakarta Pusat.
"PPS Harus terbentuk pada Desember 2011, dan tolong buat timeline rincinya." pinta Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fahri Hamzah dalam rapat konsolidasi tersebut.
Fahri sangat yakin, pada akhir tahun ini PPS bisa diundangkan di DPR RI. Terkait dengan Desain Besar Penataan Daerah (Desertada ) yang disusun oleh Kemendagri saat ini, Fahri melihat tidak menjadi ganjalan. "Hingga saat ini desertada tersebut belum diakui oleh DPR RI, dan ini kerjaan politis." terang Fahri.
Target Fahri untuk mewujudkan PPS pada Desember 2011 juga diperkuat oleh anggota Komisi II DPR RI Harun Alrasyid. "Setelah adanya rekomendasi dari Gubernur NTB, upaya lobi di DPR RI lebih mudah, dan kita targetkan pada akhir tahun 2011 PPS terbentuk."terang Harun.
Harun juga menginformasikan, lembaran hak inisiatif pembentukan PPS juga telah ditandatanganinya, "Proses hak inisitif anggota DPR RI yang digalang oleh Fahri saya juga telah tandatangani." info Harun.
Selain dihadiri oleh Fahri dan Harun, pertemuan ini juga dihadiri oleh Sekda NTB H.M.Nur, ketua KP3S Jakarta Dr.H.Sanusi, Sekretaris KP3S Jakarta Yan Sirajuddin, wakil Ketua KP3S Jakarta Amir Jawas dan Manimbang Kahariady, Wakil Sekretaris KP3S Jakarta M.Amin, Bendahara KP3S Mataram H. Abdullah dan Ketua Kaukus Muda KP3S Arif Hidayat.
Sementara itu Sekda NTB H.M. Nur menyampaikan pesan Gubernur NTB saat menandatangani rekomendasi PPS yang intinya pemekaran ini akan mensejahterahkan masyarakat pulau Sumbawa.
"Pak Gubernur juga berharap pemekaran ini jangan sampai memecah belah antara Lombok dan Sumbawa, semua masih tetap satu dan akan saling membangun." ujar Sekda NTB. (sn01)
sumber : sumbawanews.com
"PPS Harus terbentuk pada Desember 2011, dan tolong buat timeline rincinya." pinta Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fahri Hamzah dalam rapat konsolidasi tersebut.
Fahri sangat yakin, pada akhir tahun ini PPS bisa diundangkan di DPR RI. Terkait dengan Desain Besar Penataan Daerah (Desertada ) yang disusun oleh Kemendagri saat ini, Fahri melihat tidak menjadi ganjalan. "Hingga saat ini desertada tersebut belum diakui oleh DPR RI, dan ini kerjaan politis." terang Fahri.
Target Fahri untuk mewujudkan PPS pada Desember 2011 juga diperkuat oleh anggota Komisi II DPR RI Harun Alrasyid. "Setelah adanya rekomendasi dari Gubernur NTB, upaya lobi di DPR RI lebih mudah, dan kita targetkan pada akhir tahun 2011 PPS terbentuk."terang Harun.
Harun juga menginformasikan, lembaran hak inisiatif pembentukan PPS juga telah ditandatanganinya, "Proses hak inisitif anggota DPR RI yang digalang oleh Fahri saya juga telah tandatangani." info Harun.
Selain dihadiri oleh Fahri dan Harun, pertemuan ini juga dihadiri oleh Sekda NTB H.M.Nur, ketua KP3S Jakarta Dr.H.Sanusi, Sekretaris KP3S Jakarta Yan Sirajuddin, wakil Ketua KP3S Jakarta Amir Jawas dan Manimbang Kahariady, Wakil Sekretaris KP3S Jakarta M.Amin, Bendahara KP3S Mataram H. Abdullah dan Ketua Kaukus Muda KP3S Arif Hidayat.
Sementara itu Sekda NTB H.M. Nur menyampaikan pesan Gubernur NTB saat menandatangani rekomendasi PPS yang intinya pemekaran ini akan mensejahterahkan masyarakat pulau Sumbawa.
"Pak Gubernur juga berharap pemekaran ini jangan sampai memecah belah antara Lombok dan Sumbawa, semua masih tetap satu dan akan saling membangun." ujar Sekda NTB. (sn01)
sumber : sumbawanews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar