PPS Ditargetkan Terbentuk Desember 2011

Pasca persetujuan Pembentukan Calon Provinsi Pulau Sumbawa sebagai Pemekaran Dari Provinsi NTB oleh Gubernur NTB pada Senin 18 Juli 2011 lalu, Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S) Jakarta dan Mataram langsung mengadakan konsolidasi di Jakarta, pada Kamis (21/7) malam di Resto Gandhi Jakarta Pusat.

"PPS Harus terbentuk pada Desember 2011, dan tolong buat timeline rincinya." pinta Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fahri Hamzah dalam rapat konsolidasi tersebut.

Fahri sangat yakin, pada akhir tahun ini PPS bisa diundangkan di DPR RI. Terkait dengan Desain Besar Penataan Daerah (Desertada ) yang disusun oleh Kemendagri saat ini, Fahri melihat tidak menjadi ganjalan. "Hingga saat ini desertada tersebut belum diakui oleh DPR RI, dan ini kerjaan politis." terang Fahri.

Target Fahri untuk mewujudkan PPS pada Desember 2011 juga diperkuat oleh anggota Komisi II DPR RI Harun Alrasyid. "Setelah adanya rekomendasi dari Gubernur NTB, upaya lobi di DPR RI lebih mudah, dan kita targetkan pada akhir tahun 2011 PPS terbentuk."terang Harun.

Harun juga menginformasikan, lembaran hak inisiatif pembentukan PPS juga telah ditandatanganinya, "Proses hak inisitif anggota DPR RI yang digalang oleh Fahri saya juga telah tandatangani." info Harun.

Selain dihadiri oleh Fahri dan Harun, pertemuan ini juga dihadiri oleh Sekda NTB H.M.Nur, ketua KP3S Jakarta Dr.H.Sanusi, Sekretaris KP3S Jakarta Yan Sirajuddin, wakil Ketua KP3S Jakarta Amir Jawas dan Manimbang Kahariady, Wakil Sekretaris KP3S Jakarta M.Amin, Bendahara KP3S Mataram H. Abdullah dan Ketua Kaukus Muda KP3S Arif Hidayat.

Sementara itu Sekda NTB H.M. Nur menyampaikan pesan Gubernur NTB saat menandatangani rekomendasi PPS yang intinya pemekaran ini akan mensejahterahkan masyarakat pulau Sumbawa.

"Pak Gubernur juga berharap pemekaran ini jangan sampai memecah belah antara Lombok dan Sumbawa, semua masih tetap satu dan akan saling membangun." ujar Sekda NTB. (sn01)

sumber : sumbawanews.com

Akhirnya Gubernur NTB Tandatangani Rekomendasi PPS

Gubernur NTB Dr.TGB. Zainul Madji akhirnya menandatangani rekomendasi pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) pada Senin 18 Juli 2011 sekitar pukul 18.45 wita.

"Setelah rekomendasi ini ditandatangani Gubernur, Sekretaris Daerah NTB H. Muhammad Nur, SH., MH langsung memberitahukan perkembangan terbaru." ungkap Ketua KP3S Jakarta dr.H. Sanusi, saat rapat konsolidasi KP3S Jakarta di Slipi Plasa Jakarta, Senin (18/7) malam.

Langkah selanjutnya mengoptimalkan lobi ditingkat DPR RI dan Depdagri, "Bola sekarang berada di tangan KP3S Jakarta agar rekomendasi Gubernur ini bisa melengkapi kekurangan syarat administrasi di DPR RI dan Depdagri." jelas Sanusi.

Tarik ulur penandatanganan rekomendasi ini membuat KP3S di daerah dan Jakarta gerah, bahkan sudah dipersiapkan berbagai aksi guna mendesak Gubernur NTB untuk segera menandatangani rekomendasi tersebut.

Sebelumnya Gubernur NTB berjanji akan mendatangani rekomenasi ini pada pukul 08.00 wita namun diundur hingga pukul 14.00 wita dan karena Gubernur mendadak ada acara lain. "Tiba-tiba menjelang petang ada kabar Gubernur telah menandatangani rekomendasi tersebut." ungkap Sanusi yang terus memantau posisi rekomendasi ini dalam seminggu terakhir.

Sementara itu, Sekretaris KP3S Jakarta Yan Sirajuddin mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan puluhan mahasiswa untuk mengadakan aksi di kantor penghubung NTB. "Setelah kami mendengar Gubernur NTB batal menandatangani rekomendasi pada pukul 14.00 wita kami langsung mengadakan konsolidasi dengan target aksi kantor penghubung NTB karena dikabarkan Gubernur NTB akan berada dikantor penghubung tersebut." ungkap Yan.

Aksi ini terpaksa dibatalkan, karena tiba-tiba gubernur NTB menandatangani rekomendasi tersebut pada petang harinya. (sn01)

sumber : sumbawanews.com

Awas, Penipuan Bermotif Bantuan Masjid

Penipuan dengan motif bantuan masjid mulai marak terjadi di wilayah Kabupaten Bima. Itu terungkap, menyusul banyaknya pengurus masjid, musala, kepala dusun hingga kepala desa yang datang pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bima.

Sabtu lalu, tercatat sebanyak 11 orang yang terdiri atas kepala desa, kepala dusun maupun pengurus masjid dan musala yang datang ke Kantor Sosial Kabupaten Bima. Mereka mengaku mendapat telepon dari staf Dinas Sosial Kabupaten bernama Ismail, menyebutkan ada bantuan untuk masjid setempat senilai Rp 250 juta.

‘’Karena dalam dua minggu ini sudah puluhan orang pengurus masjid, kepala desa maupun kepala dusun yang datang menanyakan bantuan pada Kantor Dinas Sosial, kitapun menanyakan dari mana sumber informasi itu,’’ kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima Abdul Wahab Usman SH.

Dari pengakuannya, mereka mendapat telepon dari orang yang mengaku bernama Ismail, staf Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bima dengan nomor HP 085219305xxx. Oknum menyebutkan mereka akan mendapat bantuan masjid sebesar Rp 250 juta.

Untuk meyakinkan  pengurus masjid tersebut, oknum yang mengaku bernama Ismail meminta orang yang menjadi sasaran itu untuk menelpon ke nomor HP 082123349977, atas nama Baharudin. ‘’Baharudin itu disebut sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB,’’ terangnya.

Setelah berkomunikasi dengan oknum yang mengaku  Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB  Baharudin, para korban semakin yakin dengan bantuan senilai Rp 250 juta tersebut. Syaratnya mereka harus mengirimkan uang administrasi sebesar 10 persen dari nilai bantuan. ‘’Karena yakin dengan bantuan itu, mereka mendatangi Kantor Dinas Sosial menanyakan hal itu. Apalagi dari pengakuan oknum yang mengaku Baharudin tersebut, bantuan itu dapat diambil pada Dinas Sosial Kabupaten Bima,’’ terangnya.

Sejauh ini Wahab mengaku belum mendapat  laporan, apakah telah ada pengurus masjid atau kepala desa yang telah menyetorkan uang administrasi sebesar 10 persen dari nilai bantuan tersebut. ‘’Ini jelas penipuan. Karena tidak ada staf pada Dinas Sosial Kabupaten Bima bernama Ismail,’’ sebutnya.

Kepada masyarakat, Wahab mengimbau untuk tidak mempercayai jika mendapat telepon dari orang yang mengaku diri staf Dinas Sosial Kabupaten maupun Provinsi. Apalagi ujung-ujungnya mereka meminta untuk mentransfer biaya administrasi. (gun)

sumber : lombokpost.co.id