Jumat, 04 April 2014
Kamis, 03 April 2014
Polres Sumbawa Barat Terus Pantau Logistik Pemilu
TALIWANG—Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Teddy Suhendyawan Syarif menyatakan pihaknya masih terus memantau kondisi distribusi dan proses sortir seluruh logistik pemilu yang tersimpan di gudang milik Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat.
Seluruh logistik pemilu kata Kapolres saat ini masih aman dan tenngah dalam pengepakan guna persiapan distribusi.
''Kita pastikan kotak kotak suara tersegel dan surat suara yang tersortir sesuai dengan isi berita acara. Kami ingin pastikan, kerahasiaannya terjamin,'' terang Kapolres.
Menurut Teddy, pengamanan di KPUD juga terus ditingkatkan, demikian juga hilir mudik distribusi surat suara serta peralatan pelaksana pemilu tetap dikawal secara ketat.
‘’Kami siapkan 15 personil dari Brimob dan kepolisian khusus pengawalan logistik pemilu,’’kata Kapolres,
Sejuh ini, kata Kapolres, distribusi logistic belum dilakukan. Kemungkinan, masa tenang pemilu akan dimanfaatkan KPUD untuk melakukan distribusi. Secara tehnis, ia menegas polisi tetap melakukan bak up terhadap kerja KPUD. Ini dilakukan tidak hanya pada pengamanan distribusi logistik, akan tetapi TPS dan proses pemungutan suara.
Teddy melaporkan sejuah ini laporan intelijen yang diterima menyebutkan, potensi gangguan pemilu masih seputar ptovokasi, Black Campaign serta Money Politik (politik uang). Mengantisipasi semua ini, kepolisian mengaku telah melakukan berbagai langkah antisipasi, pemantaua dan cipta kondisi aga suasana pemilu terkendali dan lancar.
‘’Modus baru tidak ada. Potensi konflik yang kita waspadai adalah saling sebar isu dan provokasi antar pendukung Caleg. Untuk saya terus menggelar analisis dan evaluasi (Anev) guna memastikan seluruh penanganan hukum ata pelanggaran pemilu berjalan,’’demikian, Kapolres.
Dikesmepatan lain, Kapolres mengatakan, operasi cipta kondisi jelang pelaksanaan pemilu terus digelar. Patroli dan pos pengamanan (pospam) terus saja diintesifkan fungsinya. Semua titik kemanan dan ketertiban masyarakat terus dipantau. Untuk itu, ia berharap masyarakat ikut membantu menciptakan sutuasi dan kondisi yang aman
Seluruh logistik pemilu kata Kapolres saat ini masih aman dan tenngah dalam pengepakan guna persiapan distribusi.
''Kita pastikan kotak kotak suara tersegel dan surat suara yang tersortir sesuai dengan isi berita acara. Kami ingin pastikan, kerahasiaannya terjamin,'' terang Kapolres.
Menurut Teddy, pengamanan di KPUD juga terus ditingkatkan, demikian juga hilir mudik distribusi surat suara serta peralatan pelaksana pemilu tetap dikawal secara ketat.
‘’Kami siapkan 15 personil dari Brimob dan kepolisian khusus pengawalan logistik pemilu,’’kata Kapolres,
Sejuh ini, kata Kapolres, distribusi logistic belum dilakukan. Kemungkinan, masa tenang pemilu akan dimanfaatkan KPUD untuk melakukan distribusi. Secara tehnis, ia menegas polisi tetap melakukan bak up terhadap kerja KPUD. Ini dilakukan tidak hanya pada pengamanan distribusi logistik, akan tetapi TPS dan proses pemungutan suara.
Teddy melaporkan sejuah ini laporan intelijen yang diterima menyebutkan, potensi gangguan pemilu masih seputar ptovokasi, Black Campaign serta Money Politik (politik uang). Mengantisipasi semua ini, kepolisian mengaku telah melakukan berbagai langkah antisipasi, pemantaua dan cipta kondisi aga suasana pemilu terkendali dan lancar.
‘’Modus baru tidak ada. Potensi konflik yang kita waspadai adalah saling sebar isu dan provokasi antar pendukung Caleg. Untuk saya terus menggelar analisis dan evaluasi (Anev) guna memastikan seluruh penanganan hukum ata pelanggaran pemilu berjalan,’’demikian, Kapolres.
Dikesmepatan lain, Kapolres mengatakan, operasi cipta kondisi jelang pelaksanaan pemilu terus digelar. Patroli dan pos pengamanan (pospam) terus saja diintesifkan fungsinya. Semua titik kemanan dan ketertiban masyarakat terus dipantau. Untuk itu, ia berharap masyarakat ikut membantu menciptakan sutuasi dan kondisi yang aman
Selebaran Survey Bodong Beredar
TALIWANG—Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumbawa Barat mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak mempercayai selebaran hasil poling Calon Legislatif (Caleg) yang beredar akhir akhir ini. Operasional lembaga survey ditingkat lokal seharusnya diatas sepengetahuan KPUD. Jika tidak, KPUD menilai hasil survey lembaga itu tidak bisa dipertanggung jawabkan.
Ketua devisi sosialisasi, pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat KPUD, Supriadi mengatakan, sejauh ini KPUD tidak secara resmi menerima pemberitahuan lembaga survey dari Lembaga Poling Indonesia (LPI) dan Jaringan Poling Independen Indonesia (JPII), sebagaimana yang tersebar di masyarakat.
Tugasnya sebagai devisi sosialisasi dan pendidikan pemilih menggap hasil survey yang mendahului hasil perhituangan suara yang dilaksanakan KPUD tidak etis dan melanggar prinsip prinsip demokrasi yang baik.
‘’Semua pihak harusnya menahan diri. KPUD sebagai penyelenggara utama pemilu telah mengatur tahap pelaksanaan pemilu mulai dari tahapan sosialisasi hingga pemungutan dan pehitungan suara,’’terangnya.
Sesuai aturan, menurut Supridadi, survey yang dilakukan lembaga lokal, nasional dan asing diperbolehkan, asalkan sesuai aturan main yang diatur. Misalnya, menyampaikan pemberitahuan, mengantongi izin dari kementerian dalam negeri dan disampaikan kepada KPUD kabupaten sebagai pemberitahuan.
‘’Selebaran tidak bertanggung jawab itu bisa ganggu jalannya pemilu,’’terangnya.
Sementara itu, ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sumbawa Barat, Kharuddin SH mengakui selebaran dari lembaga survey seperti yang beredar belakangan ini masuk dalam kategori pelanggaran pemilu. Sejauh ini Panwaslu masih menyelidiki lembaga yang disebut bertanggung jawab dsalam selebaran itu.
‘’Kamipun tidak menerima laporan tentang keberadaan atau aktifitas survey lembaga ini. Panwaslu hanyamenghimbau masyarakat tidak terprovokasi, seleksi calon legislative pilihannya dengan cerdas serta sesuai nurani,’’demikian, Khaeruddin.
Sebelumnya, selebaran dari dua lembaga survey tersebut beredar luas di masyarakat. Bahkan, selebaran itu memuat hasil survey caleg yang dipastikan mendapatkan kursi di setiap Daerah Pemilihan (Dapil) di Sumbawa Barat.
Ketua devisi sosialisasi, pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat KPUD, Supriadi mengatakan, sejauh ini KPUD tidak secara resmi menerima pemberitahuan lembaga survey dari Lembaga Poling Indonesia (LPI) dan Jaringan Poling Independen Indonesia (JPII), sebagaimana yang tersebar di masyarakat.
Tugasnya sebagai devisi sosialisasi dan pendidikan pemilih menggap hasil survey yang mendahului hasil perhituangan suara yang dilaksanakan KPUD tidak etis dan melanggar prinsip prinsip demokrasi yang baik.
‘’Semua pihak harusnya menahan diri. KPUD sebagai penyelenggara utama pemilu telah mengatur tahap pelaksanaan pemilu mulai dari tahapan sosialisasi hingga pemungutan dan pehitungan suara,’’terangnya.
Sesuai aturan, menurut Supridadi, survey yang dilakukan lembaga lokal, nasional dan asing diperbolehkan, asalkan sesuai aturan main yang diatur. Misalnya, menyampaikan pemberitahuan, mengantongi izin dari kementerian dalam negeri dan disampaikan kepada KPUD kabupaten sebagai pemberitahuan.
‘’Selebaran tidak bertanggung jawab itu bisa ganggu jalannya pemilu,’’terangnya.
Sementara itu, ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sumbawa Barat, Kharuddin SH mengakui selebaran dari lembaga survey seperti yang beredar belakangan ini masuk dalam kategori pelanggaran pemilu. Sejauh ini Panwaslu masih menyelidiki lembaga yang disebut bertanggung jawab dsalam selebaran itu.
‘’Kamipun tidak menerima laporan tentang keberadaan atau aktifitas survey lembaga ini. Panwaslu hanyamenghimbau masyarakat tidak terprovokasi, seleksi calon legislative pilihannya dengan cerdas serta sesuai nurani,’’demikian, Khaeruddin.
Sebelumnya, selebaran dari dua lembaga survey tersebut beredar luas di masyarakat. Bahkan, selebaran itu memuat hasil survey caleg yang dipastikan mendapatkan kursi di setiap Daerah Pemilihan (Dapil) di Sumbawa Barat.
Langganan:
Postingan (Atom)